DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum; Bentuk, Besaran, dan Sumber Dana; Hak dan Kewajiban; Hasil Usaha, Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sebagai upaya untuk mempercepat pencapaian kinerja dan kontribusi Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali terhadap pembangunan daerah, perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui penambahan penyertaan modal daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengeloloaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 574);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
17.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI Menetapkan : MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERSEROAN DAERAH PUSAT KEBUDAYAAN BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali yang selanjutnya disebut PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
5.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah atau badan hukum lainnya.

Pasal 2

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melakukan Penyertaan Modal Daerah.
(2)Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan daya saing dan mengantisipasi perkembangan ekonomi lokal, nasional maupun global;
2. b.mendukung upaya perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk; dan
3. c.meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.bentuk, besaran, dan sumber dana;
b.hak dan kewajiban;
c.hasil usaha; dan
d.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

BENTUK, BESARAN, DAN SUMBER DANA

Pasal 4

Pemerintah Provinsi memberikan Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) dalam bentuk uang.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan Pemerintah Provinsi telah melakukan Penyertaan Modal Dasar pada PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) sebesar Rp5.004.745.000.000,00 (lima triliun empat miliar tujuh ratus empat puluh lima juta rupiah), berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebesar Rp995.255.000.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh lima miliar dua ratus lima puluh lima juta rupiah).
(2)Penambahan Penyertaan Modal Daerah pada PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direalisasikan secara bertahap selama 2 (dua) tahun, dari tahun anggaran 2026 sampai dengan tahun anggaran 2027.
(3)Besaran penambahan Penyertaan Modal Daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

Sumber dana penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) berhak menerima Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
(2)Pemerintah Provinsi berhak memperoleh deviden dan informasi keuangan dari PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Pemerintah Provinsi berkewajiban memberikan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) berkewajiban untuk:
1. a.memberikan deviden dan informasi keuangan kepada Pemerintah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
2. b.mengelola modal yang diserahkan oleh Pemerintah Provinsi untuk mendukung peningkatan usaha ekonomi masyarakat berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pengelolaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipergunakan untuk :
1. a.pelestarian dan pemajuan kebudayaan Bali;
2. b.pengembangan ekonomi;
3. c.pengembangan kawasan;
4. d.perdagangan;
5. e.olah raga;
6. f.pementasan seni;
7. g.pameran produk budaya;
8. h.kawasan pusat bisnis (Central Business District/CBD);
9. i.pelabuhan penyeberangan dan marina;
10. j.meeting incentive convention and exhibition (MICE);
11. k.kesehatan;
12. l.hunian (hotel), restoran, dan bar;
13. m.kawasan pengembangan berbasis transit (transit oriented developmeny/TOD);
14. n.wahana wisata alam; dan
15. o.pengelolaan utilitas kawasan (air bersih, air limbah, listrik, gas, waste to energy, energi baru terbarukan, parkir, ICT (information communication technology), dan transportasi kawasan.

BAB IV

HASIL USAHA

Pasal 10

Deviden dari Penyertaan Modal Daerah menjadi pendapatan asli daerah dan disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017