DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2015

Nomor: 9
Tahun: 2015
Ditetapkan: 18 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 177

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN BAB III KESAMAAN KESEMPATAN Pasal 91 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi tentang hak Penyandang Disabilitas) telah diratifikasi dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2011;
c.bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukinan, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On The Right Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
14.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI dan GUBERNUR BALI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM 2

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota se-Bali.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni budaya dan olah raga, keagamaan dan adat, pemberitaan, politik, hukum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal.
7.Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
8.Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9.Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
10.Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
11.Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan ringan, sedang maupun berat yang disandang oleh seseorang atau penyandang disabilitas.
12.Kesamaan kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
13.Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsinya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14.Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik Disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
15.Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang 3 disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
17.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
18.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
19.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Daerah.
20.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintregasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
21.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22.Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
23.Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
24.Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
25.Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas.
26.Tanda atau signage adalah alat untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Tujuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

a.meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
b.meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas; 4
c.meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
d.meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Pasal 3

(1)Ruang lingkup Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.kesamaan kesempatan;
2. b.aksesibilitas;dan
3. c.rehabilitasi.
(2)Ruang lingkup jenis Penyandang Disabilitas meliputi:
1. a.gangguan penglihatan;
2. b.gangguan pendengaran
3. c.gangguan bicara;
4. d.gangguan motorik dan mobilitas;
5. e.cerebral palsy;
6. f.gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. g.autis;
8. h.epilepsi;
9. i.tourette’s syndrome;
10. j.gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku;
11. k.retardasi mental; dan
12. l.keterlambatan belajar.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

a.menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja dengan memperhatikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
b.menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
c.memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
d.memberikan dukungan sarana dan prasarana Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
e.mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
f.mengalokasikan anggaran Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
g.melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
h.melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III

KESAMAAN KESEMPATAN

Pasal 5

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

a.pendidikan;
b.ketenagakerjaan;
c.kesehatan;
d.seni budaya dan olah raga;
e.keagamaan dan adat;
f.pemberitaan;
g.politik;
h.bantuan hukum;
i.penanggulangan bencana;
j.tempat tinggal; dan
k.rehabilitasi.

Pasal 6

(1)Setiap penyelenggara pendidikan memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kedisabilitasannya dan kemampuannya.
(2)Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
(3)Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan beasiswa kepada penyandang disabilitas dan/atau anak dari penyandang disabilitas pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
(2)Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang disabilitas.
(3)Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dengan cara:
1. a.mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
2. b.menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
3. c.menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 8

(1)Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang disabilitas.
(2)Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
(3)Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggara pendidikan inkusif dapat dilakukan melalui: 6
1. a.pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler;
2. b.pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata pelajaran;
3. c.pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
4. d.pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
5. e.bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Provinsi;
6. f.program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
7. g.pemberian bantuan beasiswa Srata 1(satu), Srata 2 (dua), dan Srata 3 (tiga) pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
8. h.tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
9. i.pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus.

Pasal 9

SKPD menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang disabilitas.

Isi peraturan

Teks177PDFHirarki

Memuat teks peraturan…