DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2020

Nomor: 9
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

mengatur tentang ketentuan umum, jangka waktu, sistematika, sumber energi, kelembagaan, kerja sama, koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluate, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Bali Tahun 2020-2050; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136);
4.Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746); SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5052);
7.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
11.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 11);
12.Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 43);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);
15.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BALI dan GUBERNUR BALI MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA UMUM ENERGI DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2020-2050.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Bali.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Bali yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi.
9.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
10.Sumber Energi Baru adalah sumber Energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber Energi baru terbarukan maupun sumber Energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batubara (Coal Bed Methane), batubara tercairkan (Liquefied Coal), dan batubara tergaskan (Gasified Coal).
11.Sumber Energi Terbarukan adalah sumber Energi yang dihasilkan dari sumber daya Energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
12.Sumber Energi Tak Terbarukan adalah sumber Energi yang dihasilkan dari sumber daya Energi yang akan habis jika dieksploitasi secara terus menerus, antara lain minyak bumi, gas bumi, batubara, gambut, dan serpih bitumen.
13.Energi Bersih adalah Energi yang dihasilkan oleh sumber Energi yang dalam produksi maupun penyediaannya tidak menimbulkan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang berdampak negatif bagi lingkungan hidup yaitu gas bumi dan Energi baru terbarukan.
14.Kebijakan Energi Nasional yang selanjutnya disingkat KEN adalah kebijakan pengelolaan Energi yang berdasarkan prinsip berkeadilan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan guna terciptanya kemandirian Energi dan ketahanan Energi nasional.
15.Rencana Umum Energi Nasional yang selanjutnya disingkat RUEN adalah kebijakan Pemerintah Pusat mengenai rencana pengelolaan Energi tingkat nasional yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan Kebijakan Energi Nasional yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran Kebijakan Energi Nasional.
16.Rencana Umum Energi Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RUED-P adalah kebijakan Pemerintah Provinsi mengenai rencana pengelolaan Energi tingkat provinsi yang merupakan penjabaran dan rencana pelaksanaan RUEN yang bersifat lintas sektor untuk mencapai sasaran RUEN.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi yang selanjutnya disebut APBD Semesta Berencana Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali.

Pasal 2

RUED-P disusun sebagai pedoman dalam:

a.penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
b.penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL);
c.penyusunan APBD Semesta Berencana Provinsi;
d.pengelolaan Energi di Provinsi;
e.pemanfaatan dan pengembangan Energi di Kabupaten/Kota; dan
f.pemanfaatan Energi pada sektor lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

RUED-P bertujuan untuk mengatur pengelolaan dan pembangunan sistem Energi yang mandiri, mudah terjangkau, berkeadilan, berkelanjutan, dan mensejahterakan dengan memprioritaskan Energi bersih, ramah lingkungan yang menjaga kesucian, dan keharmonisan alam Bali sesuai dengan visi Pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui pola pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru dalam satu kesatuan wilayah, satu pulau, satu pola, dan satu tata kelola.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.jangka waktu;
b.sistematika;
c.sumber Energi;
d.kelembagaan;
e.kerjasama; dan
f.koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi.

BAB II

JANGKA WAKTU

Pasal 5

(1)Periode RUED-P mulai berlaku sejak tahun 2020 sampai dengan 2050 dan dapat ditinjau kembali 5 (lima) tahun sekali.
(2)RUED-P dapat dilakukan peninjauan kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika terjadi perubahan lingkungan strategis dan/atau perubahan RUEN.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 6

(1)Sistematika RUED-P meliputi:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN memuat latar belakang, aspek regulasi, keterkaitan RUED-P dengan perencanaan daerah lainnya;
2. b.BAB II : KONDISI ENERGI DAERAH memuat isu dan permasalahan Energi, kondisi Energi daerah saat ini, kondisi Energi daerah di masa mendatang;
3. c.BAB III : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN PENGELOLAAN ENERGI DAERAH memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pengelolaan Energi daerah;
4. d.BAB IV : KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DAERAH memuat kebijakan dan strategi, pengembangan Energi daerah, kelembagaan, dan instrumen kebijakan; dan
5. e.BAB V : PENUTUP.
(2)RUED-P dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Penjabaran kebijakan dan strategi pengelolaan Energi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diuraikan lebih lanjut dalam matrik program RUED-P Bali Tahun 2020-2050 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

SUMBER ENERGI

Pasal 7

(1)Sumber Energi meliputi:
1. a.Energi Baru Terbarukan; dan
2. b.Energi Tak Terbarukan.
(2)Sumber Energi Baru Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.sinar matahari;
2. b.aliran dan terjunan air;
3. c.angin;
4. d.panas bumi;
5. e.bioenergi;
6. f.gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut; dan
7. g.hidrogen.
(3)Sumber Energi Tak Terbarukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.minyak bumi;
2. b.gas bumi; dan
3. c.batu bara.

Pasal 8

(1)RUED-P memprioritaskan penggunaan sumber Energi Bersih.
(2)Sumber Energi Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi gas bumi dan Energi Baru Terbarukan.
(3)Sumber Energi Bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 9

(1)Gubernur dapat membentuk kelembagaan non struktural untuk pelibatan partisipasi para pemangku kepentingan dalam rangka pengelolaan Energi.
(2)Pelibatan partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui koordinasi, fasilitasi, dan kerjasama meliputi:
1. a.penyediaan dan pemanfaatan;
2. b.pengusahaan; dan
3. c.konservasi.
(3)Keanggotaan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
1. a.Pemerintah Provinsi;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. c.Pemerintah Desa;
4. d.Desa Adat;
5. e.akademisi;
6. f.asosiasi profesi; dan
7. g.pelaku usaha dan pengguna.
(4)Kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pembentukan kelembagaan non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 10

(1)Gubernur mengembangkan pola kerjasama dalam rangka pelaksanaan RUED-P.
(2)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.Pemerintah Provinsi lain;
2. b.Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. c.badan usaha;
4. d.lembaga non pemerintah dalam negeri dan/atau luar negeri;
5. e.lembaga pendidikan;
6. f.lembaga riset; dan
7. g.masyarakat.
(3)Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KOORDINASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, DAN EVALUASI

Pasal 11

(1)Gubernur menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan RUED–P.
(2)Koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi, pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…