DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali Nomor 95 Tahun 2016

Nomor: 95
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

I. Ketentuan Umum. II. Kedudukan dan Susunan Organisasi, 1.Kedudukan; 2.Susunan Organisasi. III. Tugas dan Pokok Badan. IV. Fungsi Badan. V. Rincian Tugas Kepala Badan. VI. Rincian Tugas Sekretariat; 1.Sekretaris; 2.Kepala Sub Bagian. VII. Rincian Tugas Bidang; 1.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan; 2.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis; 3.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional. VIII. Kelompok Jabatan Fungsional. IX. Tata Kerja. X. Jabatan Perangkat Daerah. XI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang jdih.baliprov.go.id Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10,Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAsYA MANUSIA PROVINSI BALI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Bali.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur adalah Gubernur Bali.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
5.Badan adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali. jdih.baliprov.go.id
6.Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
7.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
8.Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
9.Sub Bagian adalah Sub Bagian di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
10.Sub Bidang adalah Sub Bidang di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali.
11.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan dipimpin oleh Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
1. a.Sekretariat, membawahi :
  1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. 2.Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan;
2. b.Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi;
  2. 2.Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi; jdih.baliprov.go.id
  3. 3.Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama;
3. c.Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Umum dan Pilihan Jabatan Administrasi;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi;
  3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Perangkat Daerah Penunjang;
4. d.Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, membawahi :
  1. 1.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah dan Jabatan Pimpinan Tinggi;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Pejabat Fungsional;
  3. 3.Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan;
5. e.UPT Badan; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional;
(2)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipimpin Sekretaris, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan.
(3)Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
(4)Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
(5)Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
(6)Struktur Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Badan dapat membentuk UPT Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis Operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPT Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, ditetapkan dalam Peraturan Gubernur. jdih.baliprov.go.id

BAB IV

TUGAS POKOK BADAN

Pasal 5

Badan mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

BAB V

FUNGSI BADAN

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan mempunyai fungsi:

a.penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang pengembangan sumber daya manusia;
b.pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia;
c.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia;
d.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang pengembangan sumber daya manusia; dan
e.penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

RINCIAN TUGAS KEPALA BADAN

Pasal 7

Kepala Badan mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan perumusan dan penetapan program kerja Badan;
b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
c.menilai prestasi kerja bawahan;
d.menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia yang menjadi kewenangan Provinsi;
e.menyelenggarakan perumusan kebijakan, penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan; jdih.baliprov.go.id
f.menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia, meliputi bidang sertifikasi kompetensi dan pengelolaan kelembagaan, bidang pengembangan kompetensi teknis, serta bidang pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional, serta koordinasi dan pembinaan terhadap UPT Badan;
g.menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia;
h.menyelenggarakan, pembinaan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia;
i.menyelenggarakan pengembangan terkait bidang pengembangan sumber daya manusia, serta UPT Badan;
j.menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya, dalam dan luar negeri di bidang pengembangan sumber daya manusia;
k.menyelenggarakan monitoring pelaksanaan fungsi penunjang urusan pemerintahan provinsi di bidang pengembangan sumber daya manusia;
l.menyelenggarakan pembinaan administrasi dan pengadministrasian Badan;
m.menyelenggarakan perumusan bahan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
n.menyelenggarakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
o.menyelenggarakan verifikasi, menyampaikan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia;
p.menyelenggarakan penyampaian saran pertimbangan mengenai bidang pengembangan sumber daya manusia sebagai bahan penetapan kebijakan Pemerintah Daerah;
q.menyelenggarakan pengkoordinasian dan pembinaan UPT Badan;
r.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Badan;
s.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
t.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
u.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. jdih.baliprov.go.id

BAB VII

RINCIAN TUGAS SEKRETARIAT

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas :

a.menyelenggarakan pengkajian program kerja Sekretariat dan Badan;
b.memimpin seluruh kegiatan Sekretariat;
c.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
d.menilai prestasi kerja bawahan;
e.menyelenggarakan koordinasi dan menghimpun bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh Bidang-Bidang;
f.menyelenggarakan perencanaan dan pelaporan;
g.menyelenggarakan pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Badan;
h.menyelenggarakan pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai Badan dan UPT Badan;
i.mengkoordinasikan kajian dan pelaksanaan analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
j.menyelenggarakan pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/aset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan Badan;
k.menyelenggarakan pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan Badan serta UPT Badan;
l.menyelenggarakan koordinasi penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang- undangan lingkup Badan;
m.menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
n.menyelenggarakan koordinasi dan mengolah bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
o.menyelenggarakan koordinasi dan pengkajian bahan verifikasi, bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pengembangan sumber daya manusia; jdih.baliprov.go.id
p.menyelenggarakan pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT Badan;
q.menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
r.menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan Sekretariat dan Badan;
s.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
t.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
u.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Pasal 9

(1)Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
6. f.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat;
7. g.melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
8. h.menyiapkan sarana prasarana kediklatan;
9. i.menyiapkan pelayanan kediklatan;
10. j.melaksanakan urusan rumah tangga;
11. k.melaksanakan administrasi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. l.penatausahaan barang milik daerah;
13. m.menyiapkan bahan telaahan, kajian dan analisis pelaksanaan struktur organisasi, ketatalaksanaan, analisis jabatan dan pengukuran beban kerja;
14. n.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah, kehumasan dan keprotokolan;
15. o.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
16. p.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
17. q.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris. jdih.baliprov.go.id
(2)Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Keuangan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku
3. c.menilai prestasi kerjabawahan;
4. d.melaksanakan pengurusan gaji pegawai dan tunjangan lainnya;
5. e.melaksanakan penatausahaan keuangan;
6. f.melaksanakan pengawasan keuangan;
7. g.menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan;
8. h.melakukan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan di Sub Bagian untuk disampaikan kepada Sekretaris;
9. i.menghimpun penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang untuk disampaikan kepada Sekretaris;
10. j.menghimpun dan memverifikasi hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat dan masing-masing bidang serta UPT Badan setiap; bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Sekretaris;
11. k.menghimpun bahan kebijakan dan menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja (RENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Perjanjian Kinerja, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Badan;
12. l.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
14. n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris.

BAB VIII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kepala Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas :

a.menyusun rencana dan program kerja Bidang;
b.mengkoordinasikan program kerja masing-masing Sub Bidang;
c.mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang; jdih.baliprov.go.id
d.membimbing dan memberi petunjuk kepada Kepala Sub Bidang dan bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
e.menilai prestasi kerja bawahan;
f.mengkoordinasikan penyusunan anggaran/pembiayaan kegiatan pada Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
g.mengkoordinasikan hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Badan melalui Sekretaris;
h.mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap kualitas penyelenggaraan kegiatan Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama;
i.mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama;
j.mengkoordinir pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, dan pendidikan kepamongprajaan;
k.mengkoordinir pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama;
l.mengkoordinir pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara lembaga;
m.mengkoordinir penyiapan perangkat sistem layanan untuk peningkatan mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan;
n.mengkoordinir penyiapan kurikulum/materi diklat berdasarkan AKD;
o.mengkoordinir penyusunan dan pengembangan program pengembangan sumber daya manusia berbasis inovasi;
p.mengkoordinir penyiapan rancangan kerjasama penyelenggaraan pengembangan sumber daya manusia dengan Kabupaten/Kota/Instansi/Lembaga terkait;
q.mengkoordinir penyusunan database badan;
r.mengkoordinir penyajian data melalui pojok inovasi dan website badan;
s.mengkoordinir inventarisasi hasil inovasi Diklat Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi;
t.mengkoordinir penyusunan kalender tahunan, jurnal/majalah, dan profil badan;
u.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
v.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
w.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan melalui Sekretaris. jdih.baliprov.go.id

Pasal 11

(1)Kepala Sub Bidang Sertifikasi Kompetensi mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
6. f.melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi, pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
7. g.menyiapkan perangkat sistem layanan untuk peningkatan mutu sesuai dengan standar yang ditetapkan;
8. h.menyiapkan pelaksanaan kegiatan uji kompetensi dan sertifikasi;
9. i.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
11. k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(2)Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
6. f.melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan kelembagaan, pengembangan kompetensi bagi tenaga pengembang kompetensi, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi;
7. g.menyusun database badan; jdih.baliprov.go.id
8. h.menyusun kalender tahunan, jurnal/majalah, dan profil badan;
9. i.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
10. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
11. k.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.
(3)Kepala Sub Bidang Pengelolaan Sumber Belajar dan Kerjasama mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana dan program kerja Sub Bidang;
2. b.membimbing dan memberi petunjuk kepada bawahan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
3. c.menilai prestasi kerja bawahan;
4. d.menyusun anggaran/pembiayaan kegiatan Sub Bidang untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
5. e.melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang setiap : bulan, triwulan, semester dan tahunan untuk disampaikan kepada Kepala Bidang;
6. f.melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengelolaan sumber belajar, termasuk perpustakaan dan laboratorium, penyiapan dan pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, pendidikan kepamongprajaan, serta pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sumber belajar dan kerjasama;
7. g.mengembangkan dan menyiapkan kurikulum/materi diklat berdasarkan AKD;
8. h.menyajikan data melalui pojok inovasi dan website Badan;
9. i.menginventarisasi hasil inovasi Diklat Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Diklat Jabatan Administrasi;
10. j.menyiapkan rancangan kerjasama penyelenggaraan Pengembangan SDM dengan Kabupaten/Kota/ Instansi/Lembaga terkait;
11. k.menyusun dan mengembangkan Pengembangan SDM berbasis inovasi;
12. l.melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
13. m.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
14. n.melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…