DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 16 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang beberapa perubahan atas ketentuan dalam Perda Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Ketentuan huruf d angka 16, huruf e angka 1 Pasal 4 diubah, dan huruf d angka 17 dihapus, serta diantara angka 1 dan angka 2 huruf e disisipkan 1 (satu) angka yakni 1a; di antara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A; ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3); ketentuan Pasal 13 dihapus; dan di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan huruf d angka 16, huruf e angka 1 Pasal 4 diubah, dan huruf d angka 17 dihapus, serta diantara angka 1 dan angka 2 huruf e disisipkan 1 (satu) angka yakni la, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan sub kebakaran dan Penyelamatan);
7. 7.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
8. 8.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata;
9. 9.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
11. 11.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
13. 13.Dinas Tenaga Kerja Tipe C menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan bidang Transmigrasi;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
15. 15.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
16. 16.Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan bidang Pangan;
17. 17.Dihapus;
18. 18.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. 19.Dinas Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 20.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
21. 21.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
22. 22.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
23. 23.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, Melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian; 1a. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B melaksanakan fungsi penunjang bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan pengembangan;
3. 3.Badan Keuangan Daerah. Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan;
4. 4.Badan Penghubung Provinsi melaksanakan fungsi penunjang, koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan dengan pemerintah pusat;
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang Bencana.
6. 2.Di antara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

(1)Selain Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik.
(2)Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
(3)Anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

3.Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah yang ada saat ini tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang Pembentukan UPT Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018.
(3)Dalam hal Direktur Rumah Sakit- Umum Daerah Provinsi dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi masih sebagai dalam jabatan fungsional, maka dilakukan penyesuaian dalam jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4.Ketentuan Pasal 13 dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Dihapus.

5.Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 16A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

(1)Perangkat Daerah Provinsi yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas dan fungsinya.
(2)Penetapan pejabat dan penyesuaian Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 16 dan angka 17, huruf e angka 1 dan angka 1a dilaksanakan paling lama 1(satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ditetapkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2020 GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto ERZALDI ROSMAN Diundangkan di Pangkalpinang pada tanggal 16 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto NAZIARTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020 NOMOR 1 SERI D NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR (1-35/2020) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, dto MASKUPAL BAKRI Pembina Utama Muda/IV/c NIP. 19630306 198603 1 015

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…