DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 18 Tahun 2016

Nomor: 18
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: asas pembentukan perangkat daerah; pembentukan, jenis dan tipologi perangkat daerah; UPTD, UPTB, dan Cabang Dinas; staf ahli; serta kepegawaian.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 2 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 3 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
8.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
10.Badan Daerah adalah Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan urusan pemerintah yang hanya diotonomikan kepada daerah provinsi yang berada di Kabupaten/kota pada wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. 4 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN, JENIS DAN TIPELOGI PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Provinsi.

Pasal 4

Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas:

a.Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan; 5 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
3. 3.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial;
4. 4.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan;
5. 5.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman:
6. 6.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Satpol PP dan sub kebakaran dan Penyelamatan).
7. 7.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. 8.Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan dan bidang Pariwisata.
9. 9.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan;
10. 10.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
11. 11.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kepemudaan dan olahraga;
12. 12.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal;
13. 13.Dinas Tenaga Kerja Tipe C, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga kerja dan bidang Transmigrasi;
14. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe B, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil 6 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 dan Menengah;
15. 15.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian dan bidang Perdagangan;
16. 16.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian;
17. 17.Dinas Pangan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan;
18. 18.Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 20.Dinas Lingkungan Hidup Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
21. 21.Dinas Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kehutanan;
22. 22.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan;
23. 23.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian dan bidang Pendidikan dan Pelatihan;
2. 2.Badan Perencanaan Pembangunan dan 7 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016 Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan pengembangan.
3. 3.Badan Keuangan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Keuangan.
4. 4.Badan Penghubung Provinsi melaksanakan fungsi penunjang, koordinasi pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan dengan pemerintah pusat.
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana.

Pasal 5

Ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

UPTD, UPTB DAN CABANG DINAS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD dan pada Badan Daerah dapat dibentuk UPTB.
(2)UPTD dan UPTB dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal.
(4)Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat UPTD pada Dinas Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional. 8 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
(5)Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
(6)Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

(1)Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dibentuk Cabang Dinas di kabupaten/kota.
(2)Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam daerah Provinsi.
(3)Pada Dinas Kehutanan dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral yang telah membentuk Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), tidak mempunyai unit organisasi terendah, kecuali sekretariat.
(4)Pembentukan Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu staf ahli.
(2)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang staf ahli. 9 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016
(4)Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Gubernur mengangkat dan memberhentikan staf ahli.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN -LAIN

Pasal 10

Perangkat Daerah Provinsi melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh kabupaten/kota sampai dengan terbentuknya perangkat gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 11

(1)Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah yang ada saat ini tetap berlaku sampai ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang pembentukan UPT Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah berdasarkan Peraturan Presiden tentang kelembagaan Rumah Sakit Daerah.
(2)Penyesuaian pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Jiwa Daerah sebagai jabatan fungsional, dilaksanakan paling lambat Bulan Juni Tahun 2018 10 Himpunan Peraturan Daerah Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2016

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 6 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 6 Tahun 2017