DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang tanggung jawab pemerintah daerah provinsi; kerja sama dan koordinasi yang terkait dengan pelayanan transportasi, konsumsi dan kesehatan, serta infrastruktur. Selain itu, diatur pula mengenai pendanaan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pasal 36 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menyatakan Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyediaan transportasi haji, konsumsi dan akomodasi bagi jamaah konsumsi dan akomodasi bagi jamaah haji ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal jamaah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Transportasi Jamaah Haji Asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG dan GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI TRANSPORTASI JAMAAH HAJI ASAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
4.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu dan syarat tertentu.
6.Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah rangkaian kegiatan pengelolaan pelaksanaan Ibadah Haji yang meliputi pembinaan, pelayanan dan perlindungan Jemaah haji.
7.Jemaah Haji adalah warga Negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.
8.Daerah Asal adalah wilayah domisili jemaah haji yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jemaah haji ke Arab Saudi.
10.Embarkasi Haji Antara adalah tempat pemberangkatan jemaah haji menuju Embarkasi.
11.Debarkasi adalah tempat kedatangan jemaah haji dari Arab Saudi.
12.Calon Petugas Haji Daerah adalah calon petugas haji yang berasal dari daerah yang melaksanakan tugas membantu petugas kloter dalam pelayanan bimbingan ibadah, pelayanan umum dan pelayanan kesehatan di kloter.
13.Konsumsi Lokal yang selanjutnya disebut Konsumsi adalah pelayanan makanan dan minuman bagi jemaah haji diberikan di bandara transit dan asrama haji.
14.Fasilitasi Transportasi Jamaah Haji adalah dukungan Pemerintah Daerah dalam memudahkan, melancarkan dan melayani jamaah haji asal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di daerah asal, asrama haji, embarkasi haji antara, embarkasi, debarkasi, dan sampai kembali ke daerah asal.
15.Transportasi Lokal yang selanjutnya disebut Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
16.Pelayanan adalah perlakuan yang disediakan bagi jemaah haji Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meliputi transportasi, akomodasi, konsumsi, kesehatan, pembinaan, keamanaan, dan infrastruktur.
17.Biaya Operasional Lokal yang selanjutnya disebut Biaya Operasional adalah biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk membiayai sebagian atau seluruh proses pelayanan penyelenggaraan ibadah haji.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam:

a.memberikan pelayanan yang optimal bagi Jamaah Haji;
b.memberikan kemudahan, ketenangan kenyamanan dan keamanan beribadah bagi Jamaah Haji; dan
c.membantu meringankan beban biaya bagi Jemaah Haji Regular.

BAB II

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab atas Fasilitasi Transportasi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal.
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)termasuk akomodasi dan penyediaan Konsumsi Jemaah Haji selama berada di embarkasi dan debarkasi.
(3)Selain tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas:
1. a.pelayanan kesehatan;
2. b.petugas pembimbing haji; dan
3. c.infrastruktur pendukung lainnya.
(4)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, kenyamanan dan efisiensi serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 4

(1)Gubernur melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan Ibadah Haji di tingkat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
(2)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin terpenuhinya kemudahan pelayanan administrasi, ketenangan, kenyamanan dan perlindungan Jemaah Haji.
(3)Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
1. a.Kantor Wilayah Kementerian Agama;
2. b.Kantor Imigrasi;
3. c.Kantor Pabean;
4. d.Kantor Kesehatan Pelabuhan;
5. e.Kepolisian Daerah;
6. f.Tentara Nasional Indonesia;
7. g.Kantor Otoritas Bandara; dan
8. h.Perseroan Terbatas (PT) Angkasa Pura.
(4)Gubernur mengoordinasikan pelayanan Jemaah Haji pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pasal 5

(1)Gubernur membentuk Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji.
(2)Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uraian tugas Panitia ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 6

(1)Gubernur membentuk Panitia Seleksi Calon Petugas Haji Daerah.
(2)Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan uraian tugas Panitia Seleksi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
(3)Tata cara seleksi sebagaimana dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Hasil seleksi diusulkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang agama.

Pasal 7

Petugas Haji Daerah dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Transportasi Jemaah Haji bersifat khusus (charter).
(2)Pelayanan Transportasi Penyelenggaraan Ibadah Haji meliputi:
1. a.pelayanan Transportasi darat; dan
2. b.pelayanan Transportasi Udara.
(3)Pelayanan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan komponen pembiayaan.

Pasal 9

(1)Komponen pembiayaan Transportasi darat, meliputi:
1. a.sewa alat angkut darat beserta alat kedap api;
2. b.asuransi; dan
3. c.pelayanan bagasi.
(2)Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Asrama Haji ke Embarkasi Haji Antara dan/atau dari Embarkasi Haji Antara ke Asrama Haji.
(3)Selain Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Untuk Jemaah haji yang berasal dari Pulau Belitung, diberikan tambahan Komponen Pembiayaan Transportasi Darat dari Bandara Depati Amir ke Asrama Haji.

Pasal 10

(1)Komponen pembiayaan Transportasi Udara, meliputi:
1. a.tiket pesawat;
2. b.asuransi;
3. c.porter bandara dan security; dan
4. d.pelayanan bagasi.
(2)Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dari Embarkasi Haji Antara ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal.
(3)Selain pemberian komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah Provinsi dapat memberikan komponen pembiayaan Transportasi Udara untuk jemaah haji dari Pulau Belitung ke Embarkasi Haji Antara.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 3

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH PROVINSI

Pasal 3

KERJASAMA DAN KOORDINASI

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019