DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021

Nomor: 1
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Tanggung Jawab dan Kewenangan; 3. Penanggulangan; 4. Hak dan Kewajiban; 5. Sanksi Administratif; 6. Penghargaan; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan; 9. Penyidikan; 10. Ketentuan Pidana; 11. Ketentuan Lain-Lain; 12. Pendanaan; 13. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menanggulangi dan memutus rantai Corona virus disease-19, perlu adanya kolaborasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, satuan tugas, Instansi Vertikal dan dunia usaha;
c.bahwa Peraturan Gubernur Banten Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penerapan D i s i p l i n dan Penegakan H u k u m Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease-2019 dipandang kurang efektif sehingga perlu diatur dengan peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Corona Virus Disease-19; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723); - 1
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Pera tu ran Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 20 l 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2 0 1 8 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2 0 1 9 (COVID-19) (Lembaran Negara Repubiik lndonesia Tahun 2020 Nomor 9 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
9.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Menteri Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 1 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2 0 1 9 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN dan GUBERNUR BANTEN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG CORONA VIRUS DISEASE-19. PENANGGULANGAN

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan penanggulangan Covid-19. -5
(2)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat ( I), dilakukan melalui kebijakan yang bersinergi dan terintegrasi dengan kebijakan Nasional dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
1. a.melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat;
2. b.merencanakan, menyusun dan melaksanakan penanggulangan Covid-19;
3. c.mengoordinasikan penanggulangan Covid-19; dan
4. d.melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam penanggulangan Covid-19.

Pasal 3

program

(1)Pemerintah Daerah dalam penanggulangan covid-19, memiliki kewenangan untuk:
1. a.mengalokasikan anggaran;
2. b.menetapkan Satuan Tugas Covid-19;
3. c.melakukan sosialisasi dampak dan bahaya penyebaran Covid-19;
4. d.melakukan pencegahan Lerhadap penyebaran Covid-19;
5. e.menerapkan PSBB dan/atau PPKM;
6. f.melakukan surveilans epidemologi;
7. g.melakukan penanganan pasien Covid-19; dan/atau
8. h.penegakan perda dan Peraturan Gubernur.;
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( I } dengan strategi antara lain sebagai berikut:
1. a.pemetaan penyebaran Covid-19;
2. b.penemuan kasus secara cepat atau dini;
3. c.identifikasi terhadap orang-orang yang melaksanakan kontak dengan pasien Covid-19;
4. d.diseminasi informasi tentang Covid-19 kepada masyarakat;
5. e.koordinasi secara intens antar Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah;
6. f.evaluasi dan pelaporan di setiap tahapan;
7. g.penyelarasan program dan kegiatan Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
8. h.penegakan peraturan oleh Satpol PP dan/atau Tim Gabungan;
  1. 1.pemantauan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan
9. j.menyatukan persepsi dan komiten alokasi Pendanaan;
10. k.melibatkan TNL-POLRI dan lnstansi Vertikal lainnya di Oaerah; I. mengikutsertakan peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dunia usaha Swasta, dan BUMN;
11. m.melakukan kerja sama dengan instansi Pemerintahan maupun non pemerintahan;
12. n.koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Oaerah;
13. o.memanfaatkan teknologi informatika dan memiliki satu data informasi sebagai basic data layanan informasi;
14. p.melakukan pembinaan dan pengawasan;
15. q.dapat memberikan insentif bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas dalam penanggulangan Covid-19;
16. r.dapat menentukan tempat isolasi mandiri;
17. s.dapat merekrut tenaga kesehatan untuk penanggulangan Covid-19;
18. t.memberikan perlindungan kepada petugas kesehatan masyarakat;
19. u.dapat memberikan perlindungan jaminan sosial kepada petugas kesehatan yang melaksanakan penanggulangan Covid-19;
20. v.mengkoordinasikan pemberian bantuan; dan/atau
21. w.pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
(3)Pemerintah Daerah melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan Pemerintah dan/atau satuan tugas dan Penanganan Covid tingkat Pusat.

BAB ILL

PENANGGULANGAN

Pasal 4

Penanggulangan Covid-19 terdiri dari:

a.perencanaan;
b.pencegahan: C. penanganan; dan
d.penegakan. -7

Pasal 5

(l) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan untuk terintegrasinya penyusunan program dengan penganggaran.

(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran yang susun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan/atau urusan penganggaran.
(3)Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dikoordinasikan kepada Sekretaris Daerah.
(4)Hasil koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat {3) dilaporkan kepada Gubernur.

Pasal 6

(I) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan untuk menghindari penyebaran Covid-19 yang bertambah dan meluas atau meningkat.

(2)Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan cara antara lain:
1. a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu saat berinteraksi dengan orang lain.
2. b.melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing);
3. c.menyediakan tempat cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
4. d.menerapkan PSBB;
5. e.tidak melaksanakan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan atau berkumpulnya banyak orang, kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang;
6. f.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan prilaku hidup bersih dan sehat;
7. g.melakukan sosialisasi, penyuluhan dan penyebarluasan informasi;
8. h.melakukan Rapid test antibodi dan/atau antigen; dokumen • melakukan Swab PCR; J. menghindari tempat keramaian; dan/atau
9. k.berdiam atau tinggal di rumah bagi yang memiliki gangguan kesehatan, seperti flu dan demam.

Pasal 7

(I) Dalam hal pencegahan dilakukan dengan cara PSBB dan/atau PPKM, arahan norma diantaranya mengenai:

a.pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan;
b.pembatasan kegiatan aktivitas bekerja di tempat kerja;
c.pembatasan kegiatan keagamaan di rumah Ibadah;
d.pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
e.pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
f.pembatasan penggunaan moda transportasi untuk pergerakan orang;
g.pembatasan kegiatan pesta perkawinan atau khitanan; dan/atau
h.pembatasan kegiatan lainnya yang melibatkan orang banyak.

(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai PSBB dan/atau PPKM diatur oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

( l) Pemerintah Daerah melaksanakan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bagi pasien atau masyarakat di Daerah yang terinfeksi Covid-19.

(2)Penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada RSUD Banten atau Rumah Sakit lainnya dan/atau tempat atau fasilitas lainnya yang ditunjuk Pemerintah sesuai dengan SOP penanganan Covid - 1 9 .
(3)Setiap tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ditugaskan di rumah sakit yang ditunjuk dapat memperoleh pembayaran jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1. a.peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan;dan
2. b.penerapan sanksi.
(2)Peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan urusan dan tugas.
(3)Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf b diberlakukan apabila peningkatan kesadaran dan peningkatan ketaatan tidak diindahkan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional penegakan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Setiap orang penduduk di Daerah mempunyai hak yang sama untuk:

a.memperoleh pelayanan keseha tan dari Pemerintah Daerah;
b.mendapatkan pelayanan penanggulangan Covid-19;
c.memperoleh data dan informasi publik seputar Covid-19;
d.kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar Covid-19; dan
e.pelayanan pemulasaraan dan pemakaman jenazah Covid-19 dan/atau terduga Covid-19.

Pasal 11

(1)Setiap orang wajib:
1. a.mematuhi protokol kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;
2. b.mematuhi ketentuan PSBB dan/atau PPKM;
3. c.melaksanakan pemeriksaan Rapid Lest a tau PCR dan/ atau swab antigen untuk diidentifikasi karena adanya kontak dengan pasien Covid-19;
4. d.mematuhi tata cara penguburan jenazah pasien Covid-19; dan
5. e.melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat.
(2)Dalam pencegahan penyebaran Covid-19, setiap orang wajib mengikuti pemeriksaaan untuk memperlambat atau memutus penyebaran Covid 19 dari pasien di lingkungan terdekat.
(3)Dalam penanganan Covid-19, setiap orang wajib:
1. a.mengikuti pemeriksaan sampel untuk Covid-19 dalam penyelidikan epidemiologi (contact tracing) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
2. b.melakukan isolasi mandiri di tern pat Linggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; C. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar Covid-19; dan
3. d.mematuhi pedoman dalam penanganan Covid-19. Pasal 1 2 Setiap Rumah Sakit yang diperuntukan layanan pasien Covid-19 wajib mem berikan pelayanan pad a pasien Covid-19. Pasal 1 3 Setiap petugas kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, wajib memberikan pelayanan pada pasien Covid-19 sesuai tugas dan fungsinya.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

( I) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 1 1 ayat (I) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa:

a.teguran tertulis; dan/ atau
b.kerja sosial. - I I -

(2)Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( ! ) huruf a, diberikan paling sedikit 2 (dua) kali.
(3)Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan setelah dilaksanakan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2).
(4)Pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) dilaksanakan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2020