DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 38 Tahun 2020

Nomor: 38
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Agustus 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Kewajiban; 3. Perlindungan Masyarakat; 4. Kewenangan Dalam Pemberian Sanksi; 5. Sanksi; 6. Peran Serta Masyarakat; 7. Pendanaan; 8. Pemantauan Dan Evaluasi; 9. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
9.Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan dan penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
11.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 361);
12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
13.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
15.Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
16.Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Banten.
2.Gubernur adalah Gubernur Banten.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4.Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Gugus/Satuan Tugas COVID-19 tingkat Provinsi adalah Gugus/Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Provinsi Banten untuk tingkat Provinsi.
7.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran sebagai hasil pembelajaran, yang menjadikan seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat mampu menolong dirinya sendiri (mandiri) di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam mewujudkan kesehatan masyarakat.
8.Kerja Sosial adalah kegiatan melakukan sesuatu untuk kepentingan masyarakat, antara lain membersihkan sarana fasilitasi umum, memberikan sumbangan kepada masyarakat kurang mampu, dan kegiatan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat.
9.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10.Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin adalah Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Provinsi Banten.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan dan pedoman dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

a.memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ;
b.meningkatkan kepatuhan masyarakat, penanggung jawab/pemilik dan/atau pengelola fasilitas umum terhadap penerapan protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
c.memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
d.memberikan efek jera bagi setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

BAB II

KEWAJIBAN

Pasal 4

Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), setiap orang wajib mematuhi protokol Kesehatan sebagai berikut:

a.menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
b.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
c.melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
d.meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS.

Pasal 5

Setiap pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, wajib memfasilitasi pelaksanaan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sebagai berikut:

a.sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
b.menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
c.melakukan upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas;
d.mengupayakan pengaturan jaga jarak;
e.melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
f.menegakkan kedisplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
g.memfasilitasi deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja;
b.sekolah/institusi Pendidikan lainnya;
c.stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
d.transportasi umum;
e.kendaraan pribadi;
f.tempat wisata;
g.fasilitas pelayanan kesehatan;
h.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
i.tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 7

(1)Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, pemerintah daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pengertian dan pemahaman pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
(2)Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan media informasi yang berkembang dalam masyarakat.

Pasal 8

Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh perangkat daerah sesuai dengan bidang tugas kewenangan masing-masing.

BAB IV

KEWENANGAN DALAM PEMBERIAN SANKSI

Pasal 9

Gubernur berwenang untuk memberikan sanksi terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan di:

a.perkantoran milik pemerintah daerah termasuk kantor instansi vertikal;
b.sekolah-sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
c.stasiun, terminal tipe B dan tipe A, pelabuhan, dan bandar udara;
d.transportasi umum lintas Kabupaten/Kota dan lintas Provinsi;
e.kendaraan pribadi yang melintasi jalan Provinsi dan Nasional;
f.fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
g.tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

SANKSI

Pasal 10

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 5, dikenakan sanksi berupa:

a.teguran lisan atau teguran tertulis;
b.kerja sosial; dan
c.denda administratif.

Pasal 11

(1)Setiap orang yang tidak menggunakan masker dan/atau menjaga jarak di tempat/fasilitas umum dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran lisan atau teguran tertulis;
2. b.kerja sosial; dan/atau
3. c.denda paling tinggi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
(2)Setiap siswa yang tidak menggunakan masker di lingkungan sekolah dikenakan sanksi berupa teguran sesuai tata tertib sekolah.
(3)Setiap pengelola, penyelenggara dan/atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi berupa:
1. a.teguran lisan/tertulis; dan/atau
2. b.denda paling tinggi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
(4)Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c, akan diproses dan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan dan Penjatuhan Hukuman Displin.
(5)Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c dilakukan secara berulang oleh Pegawai ASN Pejabat, maka akan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.
(6)Bagi Pegawai ASN Pelaksana yang melanggar ketentuan Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf c secara berulang, akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021