DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 8 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

1. RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 {lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2o21 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD' 2. RPJMD disusun secara sistematis dalam sebelas (11) bab. 3. RPJMD menjadi pedoman bagi: Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2016-2021, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 20 16-202 1.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 {lima) tahun terhitung sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2o2l darrt pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD'

Pasal 3

{U RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a.BAB I
b.BAB II
c.BAB III
d.BAB IV Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan; Analisis Isu-Isu Strategis; C. BAB V
f.BAB VI
g.BAB VII
h.BAB VIII
i.BAB IX
j.BAB x K. BAB XI Visi, Misi, T\rjuan Dan Sasaran; Strategi Dan Arah Kebijakan; Kebijakan Umum Dan Program Pembangunan Daerah; Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan; Penetapan Indikator Kinerja Daerah; Pedoman Transisi Dan Kaidah Pelaksanaan; dan Penutup.

(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015.
(2)RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi:

a.Perangkat Daerah dalam men5rusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2A16-2021.
b.Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/ Kota.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

{1) Gubernur melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD.

(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksanaan RPJMD.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMD;
2. b.pelaksartaan RPJMD; dan
3. c.hasil RPJMD.
(4)
(5)Pelaksanaal pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunall Daerah Provinsi Bengkulu. Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dirnaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

{1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara pen5rusunan rencana pembangunan daerah;
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d.merugikan kepentingan daerah dan nasional.

(2)Perubahan yarrg rnendasar sebagaimana dimaksud pada a;yat tU huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 10

Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhif pernbangunan jasgka menengah, perubatran RPJMD ditetapkan dengan Perattrran Gubernur. KETENTUAN PERALIHAN Pasal 1,1 Pada saat Peraturan Daeratr ini mulai berlaku, maka dokumen pererlcanaan pembangunan daerah yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai ditetapkannya dokumen perencanaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.. KETENTUAN PENUTUP Pasal L2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu- Ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 8 Septembet 2016 GUBERNUR BENGKULU, ttd. H. RIDWAN MUKTI Diundangkan di Bengkulu pada tanggal 8 September 2016 PIt.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU ASISTEN ADMINISTRASI DAN UMUM, ttd. H. SUDOTO LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2OL6 NOMOR : 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (6l2OS 12016l Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BIRO HUKUM, Pembrna NrP. 19700623 t99202 1 003

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu No. 6 Tahun 2016

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

RPJMD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

RPJMD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2017