Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2023
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 250
Ringkasan
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043
RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 - 2043
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043; b. Ce d. Mengingat: 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 3. http://jdih.bengkuluprov.go.id terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
http://jdih.bengkuluprov.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2023 – 2043.
BAB I
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
Termasuk di dalamnya bangunan water treatment.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
Termasuk di dalamnya kawasan pengelolaan ekosistem pesisir.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
BAB II RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Ruang Lingkup
BAB II
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini terdiri atas:
Bagian Kedua Ruang Lingkup Pengaturan
Ruang lingkup pengaturan yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:
Bagian Ketiga Wilayah
http://jdih.bengkuluprov.go.id
BAB III TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI
BAB III
Tujuan penataan ruang wilayah adalah mewujudkan Provinsi Bengkulu sebagai sentra pertanian, perikanan, industri, pariwisata berskala nasional berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana serta terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam secara lestari dan berbasis ekonomi masyarakat di wilayah pesisir dan laut Provinsi Bengkulu.
http://jdih.bengkuluprov.go.id
a) melakukan kerjasama dengan investor terkait potensi wilayah pesisir, terdiri dari: 1) Kerjasama peningkatan produksi perikanan melalui perikanan tangkap dan perikanan budi daya; 2) Kerjasama pemanfaatan potensi wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat; dan 3) Kerjasama pembangunan infrastruktur wilayah pesisir. http://jdih.bengkuluprov.go.id b) memberdayakan koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah pesisir, langkah-langkah: 1) Membina manajemen usaha dan organisasi bagi pengurus koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 2) Menguatkan modal usaha dan mempermudah akses ke bank bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah; 3) Memperkuat kemampuan askes terhadap jaringan informasi pasar dan teknologi; dan 4) Mengembangkan unit usaha dan motivasi berusaha bagi koperasi dan Usaha Kecil Menengah. c) meningkatkan teknologi (tepat guna) yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir, langkah-langkah: 1) Menambahkan jumlah dan ukuran armada penangkapan ikan; 2) Meningkatkan jumlah alat tangkap yang ramah lingkungan; 3) Menerapkan alat bantu operasi penangkapan ikan yang modern; 4) Meningkatkan dan memanfaatkan potensi budi daya perikanan; 5) Membentuk pusat inovasi teknologi; 6) Melaksanakan pelatihan peningkatan teknologi; dan 7) Mengadopsi teknologi yang sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam wilayah pesisir. d) membangun dan mengoptimalkan fungsi sarana pendukung yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, langkah-langkah: 1) Membangun sarana pasar produksi dan pengolahan di 7 (tujuh) kabupaten/kota; 2) Membangun jaringan telepon, listrik, air bersih dan jalan di sentra-sentra ekonomi masyarakat pesisir; 3) Membangun dan menumbuhkan sentra-sentra industri pengolahan; 4) Memfungsikan kembali mekanisme pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan/Pangkalan Pendaratan Ikan; dan 5) Menyediakan sarana kebutuhan logistik bagi nelayan. e) menciptakan dan mengoptimalkan iklim berusaha yang kondusif dan menciptakan wirausaha baru, langkah-langkah: 1) Melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis produksi dan kewirausahaan; 2) Meregulasi peruntukan dan penggunaan lokasi tempat berusaha; 3) Menyusun peraturan daerah yang berkaitan dengan pembinaan usaha kecil dan menengah di kawasan pesisir; dan 4) Melakukan penegakan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya wilayah pesisir. f) menumbuhkembangkan usaha yang berorientasi ekspor, langkah-langkah: 1) melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis secara rutin; 2) menyediakan informasi dan peluang pasar; dan 3) menyediakan klinik konsultasi bisnis di 7 (tujuh) kabupaten/kota. http://jdih.bengkuluprov.go.id g) mengembangkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata di wilayah pesisir, langkah-langkah: 1) melaksanakan survei potensi pariwisata di wilayah pesisir; 2) melaksanakan pembenahan sarana dan prasarana pariwisata yang sudah ada; 3) mendirikan pos pelayanan informasi pariwisata di 7 (tujuh) kabupaten/kota; dan 4) melakukan promosi pariwisata secara intensif. h) mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pengelolaan kawasan pesisir. i) mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan, komunikasi, energi, transportasi dan sanitasi lingkungan, langkah-langkah: 1) melaksanakan pelatihan dan pembinaan teknis pengelolaan kawasan pesisir; dan 2) membangun sarana/prasarana pendidikan, kesehatan, jaringan listrik, telekomunikasi, transportasi dan perumahan nelayan.
a) menegakkan hukum, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan dan Undang-Undang Lingkungan Hidup, langkah-langkah: 1) melaksanakan penyuluhan hukum; 2) melakukan pendataan tingkat pelanggaran hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir; 3) menerapkan sanksi yang tegas; 4) menegakkan aturan pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan hidup dan aturan lain di wilayah pesisir; 5) menegakkan aturan pengelolaan daerah aliran sungai dan aturan lain di wilayah pesisir; dan 6) mengarahkan dan melaksanakan penyuluhan dalam rangka penanggulangan abrasi pantai dan sedimentasi. b) mengembangkan program-program penanggulangan erosi pantai dan sedimentasi, langkah-langkah: 1) melaksanakan penertiban galian golongan C dan penambangan batu karang; 2) melaksanakan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai; dan 3) melaksanakan penyuluhan dalam rangka penanggulangan erosi pantai dan sedimentasi. c) mengembangkan dan melestarikan ekosistem berbasis masyarakat, langkah-langkah: 1) menyusun rencana pengelolaan ekosistem pesisir pada lokasi-lokasi habitat penting; 2) mengedukasi masyarakat melalui penyuluhan dan pelatihan berbasis ekosistem pesisir; 3) melaksanakan sosialisasi dan konsultasi publik untuk pemberdayaan masyarakat pesisir; 4) meningkatkan peran serta masyarakat dalam memelihara dan menjaga kelestarian ekosistem pesisir dengan kearifan lokal; dan 5) melaksanakan bersih laut dan penanaman mangrove. d) membangun sistem Monitoring dan Evaluasi untuk pengelolaan wilayah pesisir, langkah-langkah: 1) membuat koordinasi dan menciptakan sistem Monitoring dan Evaluasi yang melibatkan masyarakat pesisir; 2) melaksanakan Monitoring dan Evaluasi; http://jdih.bengkuluprov.go.id 3) membuat laporan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi e) mengembangkan program-program penanggulangan abrasi pantai dan sedimentasi, langkah-langkah: 1) melaksanakan penertiban galian golongan C dan penambangan batu karang; 2) melaksanakan rehabilitasi sempadan pantai dan sungai di wilayah pesisir; dan 3) mengarahkan dan melaksanakan monitoring perubahan garis pantai. f) mengkaji dan menentukan Total Allowable Catch, langkah- langkah: 1) Mengkaji stok sumberdaya hayati perikanan secara faktual per periode; 2) Sosialisasi perikanan tangkap yang ramah lingkungan; 3) Mengatur lisensi usaha perikanan tangkap; 4) Sosialisasi dan implementasi tentang pemanfaatan dan pengolahan wilayah perairan laut; 5) Menguatkan dasar hukum terhadap metode penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan; dan 6) Melakukan pengawasan terhadap pencurian sumber daya alam oleh pihak asing. g) preservasi dan konservasi habitat-habitat penting di wilayah pesisir, langkah-langkah: 1) melakukan pendataan dengan survei ekosistem mangrove; 2) melakukan pendataan dengan survei ekosistem terumbu karang; 3) melaksanakan penyuluhan mengenai peran penting ekosistem mangrove dan terumbu karang; 4) menetapkan kawasan konservasi mangrove dan terumbu karang; 5) melaksanakan rehabilitasi kawasan mangrove, hutan pantai, dan terumbu karang; 6) melakukan edukasi dan pelatihan pengelolaan hutan mangrove untuk masyarakat sekitar; 7) sosialisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove; 8) membentuk kelompok swadaya dalam rangka program pelestarian; dan 9) menyelaraskan keberlangsungan pemanfaatan dan upaya konservasi ekosistem mangrove dan terumbu karang oleh masyarakat. h) membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah; i) mengembangkan rekayasa teknologi terhadap kawasan yang terkena dampak perubahan iklim global; j) mengembangkan kapasitas sumber daya manusia pesisir untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim; k) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat kawasan konservasi dimasa sekarang dan mendatang; l) memberikan reward untuk masyarakat yang melestarikan kawasan konservasi; m) mengembangkan pola kemitraan untuk melestarikan kawasan konservasi; n) memberikan sanksi yang tegas untuk kegiatan yang merusak kawasan konservasi; o) mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang berbasis potensi wilayah; http://jdih.bengkuluprov.go.id p) mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana pendaratan/pelabuhan perikanan; q) mengembangkan kawasan perikanan budi daya yang berbasis potensi wilayah; r) mengembangkan dan membina usaha budi daya laut yang berbasis komoditas dan berorientasi pasar; dan s) mengembangkan teknologi budi daya dan pembenihan khususnya bagi pengembangan budi daya laut; dan t) mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah hasil perikanan.
a) mengkaji, menyusun dan sosialisasi peraturan-peraturan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, langkah-langkah Menyusun dan mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir; dan b) mengimplementasikan Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi dalam pengelolaan wilayah pesisir; c) membentuk lembaga monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir, langkah-langkah: 1) menentukan/menetapkan lembaga untuk melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya pesisir; dan 2) mengidentifikasi potensi dan tingkat pemanfaatan sumberdaya pesisir. d) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu, langkah-langkah menentukan carrying capacity sumberdaya tersebut; e) membentuk lembaga/unit pengelolaan wilayah pesisir, langkah-langkah menentukan/menetapkan lembaga pengelolaan wilayah pesisir; f) penambahan sarana dan prasarana pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; g) mengembangkan kemitraan antara aparat pengawas dengan masyarakat; dan h) melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi peradilan dalam mensosialisasikan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir.
a) menginventarisasi dan mengidentifikasi nilai-nilai budaya masyarakat pesisir; b) merevitalisasi nilai-nilai budaya masyarakat; c) membina dan menumbuhkembangkan budaya dan tradisi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan d) memupuk budaya bahari di kalangan generasi muda melalui berbagai kegiatan/aksi yang melibatkan sekolah dan organisasi kepemudaan.
a) kerjasama pemanfaatan potensi wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat; b) mengadopsi teknologi yang sesuai dengan karakteristik sumberdaya alam wilayah pesisir; http://jdih.bengkuluprov.go.id c) menyusun rencana pengelolaan ekosistem pesisir pada lokasi- lokasi habitat penting; d) menyelaraskan keberlangsungan pemanfaatan dan upaya konservasi ekosistem mangrove dan terumbu karang oleh masyarakat; dan e) mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang berbasis potensi wilayah.
BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH PROVINSI
BAB IV
Bagian Kedua Sistem Pusat Permukiman
http://jdih.bengkuluprov.go.id
http://jdih.bengkuluprov.go.id
Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi
Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan
Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, meliputi:
http://jdih.bengkuluprov.go.id
aa. Linau – Batas Prov. Lampung; bb. Nakau – BTS. Kota Kepahiang; cc. BTS. Kota Kepahiang - SP. Kantor Bupati Kepahiang; dd. SP. Kantor Bupati Kepahiang - SP. Taba Mulan (Curup); ee. SP. Taba Mulan – BTS. Kota Curup; ff. Jln. Thamrin (Curup); gg. Jln. Merdeka (Curup); hh. Jln. A. Yani (Curup); ii. SP. Nangka (Curup) – BTS. Prov. Sumsel; jj. Curup – SP. Nangka (Curup); kk. Jln. A. Yani (Manna); ll. SP. Taba Mulan – SP. Nangka; mm. SP. Tiga JBT. Manula (KM 253.400) – BTS. Prov. Lampung; dan nn. SP. Enam – Lubuk Kebur;
http://jdih.bengkuluprov.go.id
Kroya;
aa. Sp. Sukarami – Unit III - Padang Jaya; bb. D6 Ketahun – Giri Mulya; cc. Lubuk Durian – Batas Benteng; dd. Ketahun – Napal Putih; ee. Suka Makmur – Sp.4 Tanjung Harapan (Tugu Garuda); ff. Sp. Air Muring – Suka Makmur; gg. Jl. Wisata Air Terjun Curup IX (TNKS); dan hh. Banjar Sari – Malakoni – Kayu Apu (Pulau Enggano). http://jdih.bengkuluprov.go.id
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)