DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Juli 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 136

Lembaga terkait

Ringkasan

RZWP-3-K Daerah meliputi: a. Ruang lingkup, asas, jangka waktu, dan fungsi RZWP-3-K; b. Tujuan, kebijakan dan strategi RZWP-3-K; c. Rencana alokasi ruang; d. Peraturan pemanfaatan ruang; e. Indikasi Program; f. Pengawasan dan pengendalian; g. Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi; h. Rehabilitasi; i. Larangan; j. Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat; k. Kelembagaan; l. Penyelesaian sengketa; m. Mitigasi bencana; n. Gugatan perwakilan; o. Sanksi Administratif; p. Ketentuan penyidikan; q. Ketentuan pidana; r. Ketentuan Peralihan; s. Ketentuan Lain-lain; dan t. Ketentuan Penutup. Arahan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan, mewujudkan lingkungan wilayah pesisir yang lestari dan berkelanjutan, menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir. membuat dan merevitalisasi nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya. Strategi peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir, Rencana alokasi ruang RZWP-3-K, Rencana KPU yang berada di wilayah perairan, Kawasan Konservasi Kawasan Konservasi Perairan, Kawasan Strategis Nasional Tertentu, Peraturan pemanfaatan ruang WP-3-K Provinsi.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan PeraturanDaerahProvinsiBengkulutentangRencanaZonasi WilayahPesisirdanPulau-PulauKecilProvinsiBengkuluTahun 2019-2039; Mengingat1.Pasal18ayat(6)Undang-UndangDasarNegaraRepublik IndonesiaTahun1945; 2.Undang-UndangNomor9 Tahun1967tentangPembentukan PropinsiBengkulu(LembaranNegaraRepublikIndonesia Tahun1967Nomor19,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor2828); 3.Undang-UndangNomor17Tahun2007tentang Rencana PernbangunanJangkaPanjangNasionalTahun2005-2025 (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor33, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4700); 4.Undang-UndangNomor26Tahun2007 tentang PenataanRuang (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2007Nomor68, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4725); 5.Undang-UndangNomor27Tahun2007tentang Pengelolaan WilayahPesisirdanPulau-PulauKecil(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2007Nomor84,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor·4 739) sebagaimana telahdiubahdenganUndang-UndangNomor1 Tahun2014 tentang Perubahan atasUndang-UndangNomor 27Tahun2007 tentangPengelolaanWilayahPesisir danPulau- PulauKecil(LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2014 Nomor2,TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor5490); http://jdih.bengkuluprov.go.id

6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
7.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
14.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2884);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang http://jdih.bengkuluprov.go.id Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5160);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464);
25.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854).
27.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2012 Nomor 02). http://jdih.bengkuluprov.go.id Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU dan GUBERNUR BENGKULU MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI BENGKULU TAHUN 2019 – 2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Provinsi adalah Provinsi Bengkulu.
3.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses pengoordinasian perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antarsektor, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil yang tersedia.
7.Rencana Zonasi adalah rencana yang menentukan arah penggunaan Sumberdaya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
8.Wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
9.Kawasan adalah bagian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu dan ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
10.Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
11.Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
12.Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat http://jdih.bengkuluprov.go.id kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil.
13.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
14.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15.Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertinggi.
16.Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
17.Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari Wilayah Pesisir yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan.
18.Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara berkelanjutan.
19.Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang selanjutnya disingkat KSNT adalah kawasan yang terkait dengan kedaulatan negara, pengendalian lingkungan hidup, dan/atau situs warisan dunia, yang pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional.
20.Alur Laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
21.Alur Pelayaran adalah perairan yang terdiri dari segi kedalaman, lebar dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari kapal angkutan laut.
22.Perlintasan adalah suatu perairan dimana terdapat satu atau lebih jalur lalu lintas yang saling berpotongan dengan satu atau lebih jalur utama lainnya.
23.Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
24.Pulau-Pulau Kecil Terluar, selanjutnya disingkat PPKT adalah pulau-pulau kecil yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.
25.Peraturan Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta ketentuan pengendaliannya yang disusun untuk setiap zona dan pemanfaatannya.
26.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi. http://jdih.bengkuluprov.go.id
27.Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/ atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
28.Daerah Lingkungan Kerja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
29.Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan Kerja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
30.Wilayah Kerja yang selanjutnya disingkat WK adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan perikanan.
31.Wilayah Pengoperasian adalah tempat yang terdiri atas bagian daratan dan perairan yang berpengaruh langsung terhadap operasional kepelabuhanan perikanan.
32.Daya dukung adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
33.Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
34.Izin Lokasi Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Lokasi Perairan Pesisir adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian perairan pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang mencakup permukaan laut dan kolom air sampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu.
35.Izin Pengelolaan Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil.
36.Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut.
37.Masyarakat Lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum, tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
38.Masyarakat Tradisional adalah Masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
39.Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
40.Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar dalam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta http://jdih.bengkuluprov.go.id hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
41.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
42.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Daerah di Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS, JANGKA WAKTU, DAN FUNGSI RZWP-3-K

Pasal 2

RZWP-3-K Daerah meliputi:

a.Ruang lingkup, asas, jangka waktu, dan fungsi RZWP-3-K;
b.Tujuan, kebijakan dan strategi RZWP-3-K;
c.Rencana alokasi ruang;
d.Peraturan pemanfaatan ruang;
e.Indikasi Program;
f.Pengawasan dan pengendalian;
g.Pembinaan , Monitoring dan Evaluasi;
h.Rehabilitasi;
i.Larangan;
j.Hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat;
k.Kelembagaan;
l.Penyelesaian sengketa;
m.Mitigasi bencana;
n.Gugatan perwakilan;
o.Sanksi Administratif;
p.Ketentuan penyidikan;
q.Ketentuan pidana;
r.Ketentuan Peralihan;
s.Ketentuan Lain-lain; dan
t.Ketentuan Penutup.

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup pengaturan RZWP-3-K Daerah meliputi:
1. a.Ke arah darat mencakup batas wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
2. b.Ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
(2)Pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang yang berlaku. http://jdih.bengkuluprov.go.id

Pasal 4

RZWP-3-K Daerah didasarkan atas asas:

a.Keberlanjutan;
b.Konsistensi;
c.Keterpaduan;
d.Kepastian hukum;
e.Kemitraan;
f.Pemerataan;
g.Peran serta masyarakat;
h.Keterbukaan;
i.Desentralisasi;
j.Akuntabilitas;
k.Keadilan; dan
l.Pengakuan kearifan lokal.

Pasal 5

(1)Jangka waktu RZWP-3-K Daerah adalah selama 20 (dua puluh) tahun.
(2)RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
(3)Peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
1. a.Bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan;
2. b.Perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang- Undang; dan/atau
3. c.Perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
(4)Peninjauan kembali dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi.
(5)Mekanisme peninjauan kembali RZWP-3-K Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Fungsi RZWP-3-K Daerah adalah:

a.Sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b.Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Daerah;
c.Sebagai instrumen penataan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau- pulau kecil di Daerah;
d.Memberikan kekuatan hukum terhadap alokasi ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
e.Memberikan rekomendasi dalam pemberian perizinan di perairan laut wilayah http://jdih.bengkuluprov.go.id pesisir dan pulau-pulau kecil dan sebagai dasar pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
f.Sebagai acuan dalam rujukan konflik di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah;
g.Sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang di perairan laut wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah; dan
h.Sebagai acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI RZWP-3-K

Pasal 7

(1)Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
(2)Mewujudkan lingkungan wilayah pesisir yang lestari dan berkelanjutan;
(3)Menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir; dan
(4)Membuat dan merevitalisasi nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya.

Pasal 8

(1)Arahan kebijakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi:
1. a.Peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir;
2. b.Pemanfaatan sumberdaya alam pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan;
3. c.Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pengelolaan wilayah pesisir; dan
4. d.Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia masyarakat pesisir.
(2)Arahan kebijakan untuk mewujudkan lingkungan wilayah pesisir yang lestari dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), meliputi:
1. a.Pemantapan manajemen dan regulasi dalam rangka pemulihan dan keberlangsungan ekosistem di wilayah pesisir;
2. b.Penurunan tingkat abrasi dan sedimentasi di wilayah pesisir;
3. c.Peningkatan kualitas dan kuantitas potensi sumberdaya di wilayah pesisir;
4. d.Membangun sistem mitigasi bencana di kawasan pesisir sesuai dengan kebutuhan;
5. e.Melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara proporsional; dan
6. f.Mengembangkan usaha perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
(3)Arahan kebijakan untuk menciptakan dan mewujudkan aturan pengelolaan dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), meliputi: http://jdih.bengkuluprov.go.id
1. a.Tercipta dan terwujudnya peraturan pengelolaan sumberdaya dan Terintegrasinya peran serta stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir;
2. b.Terwujudnya lembaga/institusi monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir; dan
3. c.Penambahan sarana dan prasarana penegakan kedaulatan dan hukum yang memadai.
(4)Arahan kebijakan untuk membuat dan merevitalisasi nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), meliputi:
1. a.Terinventarisir dan teridentifikasinya nilai-nilai budaya masyarakat wilayah pesisir dengan cara inventarisasi dan identifikasi nilai-nilai budaya masyarakat wilayah pesisir; dan
2. b.Terakomodasinya nilai-nilai budaya masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dengan cara revitalisasi nilai-nilai budaya masyarakatdalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir.

Pasal 9

(1)Strategi peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.Melakukan kerjasama dengan investor terkait potensi wilayah pesisir; dan
2. b.Memberdayakan koperasi dan Usaha Kecil Menengah di wilayah pesisir.
(2)Strategi pemanfaatan sumberdaya alam pesisir secara optimal, efisien dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.Meningkatkan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya pesisir; dan
2. b.Membangun dan mengoptimalkan fungsi sarana pendukung yang menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan ekonomi.
(3)Strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pengelolaan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, meliputi:
1. a.Menciptakan dan mengoptimalkan iklim berusaha yang kondusif dan menciptakan wirausaha baru;
2. b.Menumbuhkembangkan usaha yang berorientasi ekspor; dan
3. c.Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi pariwisata di wilayah pesisir.
(4)Strategi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.Mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan pengelolaan kawasan pesisir; dan
2. b.Mengembangkan sarana dan prasarana kesehatan, komunikasi, energi, transportasi dan sanitasi lingkungan

Pasal 10

(1)Pemantapan manajemen dan regulasi dalam rangka pemulihan dan keberlangsungan ekosistem di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.Menegakkan hukum (law enforcement) dengan melakukan pengawasan http://jdih.bengkuluprov.go.id dan penindakan terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah pesisir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.Mengembangkan program-program penanggulangan erosi pantai dan sedimentasi;
3. c.Mengembangkan dan melestarikan ekosistem berbasis masyarakat; dan
4. d.Membangun sistem monitoring dan evaluasi untuk pengelolaan wilayah pesisir.
(2)Strategi penurunan tingkat abrasi dan sedimentasi di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.Menerapkan penegakan hukum (law enforcement) Undang-Undang Lingkungan Hidup; dan
2. b.Mengembangkan program-program penanggulangan abrasi pantai dan sedimentasi.
(3)Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas potensi sumberdaya di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
1. a.Mengkaji dan menentukan jumlah tangkapan yang diperbolehkan; dan
2. b.Preservasi dan konservasi habitat-habitat penting di wilayah pesisir.
(4)Strategi membangun sistem mitigasi bencana di kawasan pesisir sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.Membangun sarana dan prasarana mitigasi bencana sesuai dengan kebutuhan wilayah;
2. b.Mengembangkan rekayasa teknologi terhadap kawasan yang terkena dampak perubahan iklim global; dan
3. c.Mengembangkan kapasitas Sumberdaya Manusia pesisir untuk mitigasi bencana dan perubahan iklim.
(5)Strategi melaksanakan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan konservasi secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat kawasan konservasi dimasa sekarang dan mendatang;
2. b.Memberikan reward(penghargaan) kepada masyarakat yang melestarikan kawasan konservasi;
3. c.Mengembangkan pola kemitraan untuk melestarikan kawasan konservasi; dan
4. d.Memberikan sanksi yang tegas untuk kegiatan yang merusak kawasan konservasi.
(6)Strategi Mengembangkan usaha perikanan tangkap dan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.Mengembangkan kawasan perikanan tangkap yang berbasis potensi wilayah dan status pemanfaatannya;
2. b.Mengembangkan pembangunan sarana dan prasarana pendaratan/ pelabuhan perikanan;
3. c.Mengembangkan kawasan perikanan budidaya yang berbasis potensi wilayah;
4. d.Mengembangkan dan Membina usaha budidaya laut yang berbasis komoditas dan berorientasi pasar;
5. e.Mengembangkan teknologi budidaya dan Pembenihan khususnya bagi pengembangan budidaya laut; dan http://jdih.bengkuluprov.go.id
6. f.Mengembangkan kapasitas skala usaha nelayan dan pengolah hasil perikanan.

Pasal 11

(1)Strategi tercipta dan terwujudnya peraturan pengelolaan sumberdaya dan terintegrasinya peran serta stakeholder dalam pengelolaan sumberdaya di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a, meliputi:
1. a.Mengkaji, menyusun dan sosialisasi peraturan-peraturan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir; dan
2. b.Mengimplementasikan KISSME (Koordinasi, Integrasi, Simplifikasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi) dalam pengelolaan wilayah pesisir.
(2)Strategi terwujudnya lembaga/institusi monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b, meliputi:
1. a.Membentuk lembaga monitoring dan evaluasi pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir;
2. b.Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara terpadu; dan
3. c.Membentuk lembaga/unit pengelolaan wilayah pesisir.
(3)Strategi penambahan sarana dan prasarana penegakan kedaulatan dan hukum yang memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c, meliputi:
1. a.Penambahan sarana dan prasarana pengawasan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. b.Mengembangkan kemitraan antara aparat pengawas dengan masyarakat; dan
3. c.Melakukan kerjasama antara aparat penegak hukum dan instansi peradilan dalam mensosialisasikan kepastian hukum dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Isi peraturan

Teks136PDFHirarki

Memuat teks peraturan…