DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 27 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kriteria Gelandangan dan Pengemis; Penyelenggaraan dan Prosedur Penanganan Gelandangan dan Pengemis; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa gelandangan dan pengemis merupakan masyarakat rentan yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, maka penanganan gelandangan dan pengemis perlu dilakukan dengan langkah-langkah yang efektif, terpadu, dan berkesinambungan serta memiliki kepastian hukum dan memperhatikan harkat dan martabat kemanusiaan, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ketertiban umum;
c.bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang lebih operasional;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); SALINAN 2
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Penanganan adalah suatu proses atau cara serta tindakan yang ditempuh melalui upaya preventif, koersif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dalam rangka melindungi dan memberdayakan gelandangan dan pengemis. 3
2.Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
3.Pergelandangan adalah suatu tindakan pengembaraan yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan tetap di wilayah tertentu, serta hidupnya berpindah- pindah di tempat umum.
4.Gelandangan psikotik adalah gelandangan yang mempunyai gangguan jiwa.
5.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
6.Pengemisan adalah tindakan meminta-minta yang dilakukan oleh individu dan/atau sekelompok orang dengan berbagai alasan, cara dan alat untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
7.Upaya preventif adalah usaha secara terorganisir yang meliputi penyuluhan, bimbingan, latihan, dan pendidikan, pemberian bantuan sosial, pengawasan serta pembinaan lanjut kepada berbagai pihak yang ada hubungannya dengan pergelandangan dan pengemisan.
8.Upaya koersif adalah tindakan pemaksaan dalam proses rehabilitasi sosial.
9.Upaya rehabilitatif adalah usaha-usaha yang terorganisir meliputi usaha- usaha penyantunan, perawatan, pemberian latihan dan pendidikan, pemulihan kemampuan dan penyaluran kembali baik ke daerah-daerah pemukiman baru melalui transmigrasi maupun ke tengah-tengah masyarakat, pengawasan serta pembinaan lanjut sehingga para gelandangan dan/atau pengemis memiliki kemampuan untuk hidup secara layak dan bermartabat sebagai Warga Negara Republik Indonesia.
10.Reintegrasi Sosial adalah proses pengembalian kepada keluarga, dan/atau masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi-fungsi sosialnya dengan baik sebagaimana masyarakat pada umumnya.
11.Rumah Perlindungan Sosial yang selanjutnya disebut sebagai (RPS) adalah sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan dan pengemis yang bersifat sementara sebelum mendapat pelayanan lanjutan melalui rujukan berdasarkan hasil identifikasi dan pemahaman masalah.
12.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
13.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
14.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Istimewa Yogyakarta.
15.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul dan Kota Yogyakarta. 4

Pasal 2

Penanganan gelandangan dan pengemis berdasarkan pada asas:

a.penghormatan pada martabat dan harga diri;
b.non diskriminasi;
c.non kekerasan;
d.keadilan;
e.perlindungan;
f.kesejahteraan;
g.pemberdayaan; dan
h.kepastian hukum.

Pasal 3

Penanganan gelandangan dan pengemis bertujuan untuk:

a.mencegah terjadinya pergelandangan dan pengemisan;
b.memberdayakan gelandangan dan pengemis;
c.mengembalikan gelandangan dan pengemis dalam kehidupan yang bermartabat; dan
d.menciptakan ketertiban umum.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penanganan gelandangan dan pengemis ini meliputi penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis, peran serta masyarakat, pembiayaan, larangan, ketentuan pidana dan ketentuan penyidikan.

BAB II

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Gelandangan adalah orang-orang dengan kriteria antara lain:

a.tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
b.tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
c.tanpa penghasilan yang tetap; dan/atau
d.tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.

Pasal 6

Pengemis adalah orang-orang dengan kriteria, antara lain:

a.mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
b.berpakaian kumuh, compang camping dan tidak sewajarnya;
c.berada ditempat-tempat umum ; dan/atau
d.memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain. 5

BAB III

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 7

Penanganan Gelandangan dan Pengemis diselenggarakan melalui upaya yang bersifat:

a.preventif;
b.koersif;
c.rehabilitasi; dan
d.reintegrasi sosial.

Pasal 8

(1)Upaya Preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:
1. a.pelatihan ketrampilan, magang dan perluasan kesempatan kerja;
2. b.peningkatan derajat kesehatan;
3. c.fasilitasi tempat tinggal;
4. d.peningkatan pendidikan;
5. e.penyuluhan dan edukasi masyarakat;
6. f.pemberian informasi melalui baliho di tempat umum;
7. g.bimbingan sosial; dan
8. h.bantuan sosial.
(2)Pelatihan keterampilan, magang, dan perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan.
(3)Peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
(4)Fasilitasi tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan/atau pemukiman, sarana dan prasarana wilayah.
(5)Peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan. 6
(6)Penyuluhan dan edukasi masyarakat, pemberian informasi melalui baliho di tempat-tempat umum, bimbingan sosial, bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 9

(1)Upaya Koersif sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui:
1. a.penertiban;
2. b.penjangkauan;
3. c.pembinaan di RPS; dan
4. d.pelimpahan.
(2)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap setiap orang yang:
1. a.tinggal di tempat umum;
2. b.mengalami gangguan jiwa yang berada di tempat umum;
3. c.meminta-minta di tempat-tempat umum, pemukiman, peribadatan; dan/atau
4. d.meminta-minta dengan menggunakan alat.
(3)Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang penyelanggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
(4)Penjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara terpadu oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial dan lembaga kesejahteraan sosial.
(5)Pembinaan di RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
(6)Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Pasal 10

(1)Upaya rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan melalui:
1. a.motivasi dan diagnosa psikososial;
2. b.perawatan dan pengasuhan; 7
3. c.pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
4. d.bimbingan mental spiritual;
5. e.bimbingan fisik;
6. f.bimbingan sosial dan konseling psikososial;
7. g.pelayanan aksesibilitas;
8. h.bantuan dan asistensi sosial;
9. i.bimbingan resosialisasi;
10. j.bimbingan lanjut; dan
11. k.rujukan.
(2)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari rehabilitasi sosial awal dan rehabilitasi sosial lanjutan.
(3)Rehabilitasi sosial awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPS.
(4)Setiap gelandangan dan pengemis yang masuk dalam RPS harus mengikuti program rehabilitasi sosial awal.
(5)Rehabilitasi sosial lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.
(6)Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang sosial.

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Pasal 6

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

KRITERIA GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 5

Pasal 6

PENYELENGGARAAN DAN PROSEDUR PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980