Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) adalah lembaga pemerintah daerah yang memiliki mandat khusus berdasarkan Undang-Undang Keistimewaan, berfungsi sebagai penjaga nilai-nilai keistimewaan, pelestari budaya, dan penggerak pembangunan daerah berlandaskan filosofi lokal. Signifikansi Pemda DIY terletak pada kekhususan tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, kelembagaan daerah, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang yang diatur secara unik. Ruang lingkup operasional Pemda DIY mencakup fungsi regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik seperti kependudukan dan perizinan, serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian keistimewaan. Interaksi masyarakat dengan Pemda DIY meliputi pengurusan dokumen, akses informasi, pengaduan, hingga pemanfaatan fasilitas publik dan layanan kesejahteraan sosial.
Diperbarui 4 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY) memiliki mandat khusus yang diatur dalam Undang-Undang Keistimewaan DIY, menjadikannya lembaga negara yang signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan kekhususan. Kehadirannya sangat penting sebagai penjaga nilai-nilai keistimewaan, pelestari budaya, serta penggerak pembangunan daerah yang berlandaskan filosofi lokal.
Ruang lingkup tugas Pemda DIY mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Melalui kewenangan ini, Pemda DIY terlibat dalam penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan kependudukan hingga perizinan, serta pelaksanaan program strategis di berbagai sektor.
Program strategis Pemda DIY meliputi digitalisasi layanan publik, transparansi keuangan melalui dashboard real-time, dan peningkatan keamanan dengan CCTV 24 jam. Intervensi ini juga mencakup dukungan bagi pelaku bisnis, penyediaan layanan kesejahteraan sosial, serta pengembangan pariwisata berkelanjutan.
Pemda DIY berperan penting dalam isu nasional melalui pelestarian budaya dan warisan, kontribusi signifikan dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia. Model tata kelola keistimewaan yang unik juga menjadi laboratorium kebijakan dan inovasi bagi tata kelola pemerintahan di tingkat nasional.
Warga negara perlu berurusan dengan Pemda DIY untuk berbagai kebutuhan, seperti pengurusan dokumen kependudukan, perizinan, dan penyampaian pengaduan atau aspirasi. Selain itu, Pemda DIY juga menyediakan akses informasi publik, pemanfaatan fasilitas umum, serta layanan kesejahteraan sosial dan informasi pariwisata.
Secara keseluruhan, Pemda DIY memegang peran vital dalam menjaga kekhususan dan memajukan daerahnya melalui mandat yang unik. Dengan fokus pada layanan digital, transparansi, dan pelestarian budaya, Pemda DIY tidak hanya melayani warganya tetapi juga berkontribusi pada isu-isu nasional.
DokumenLihat semua
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2018
Materi Pokok: Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 72 Tahun 2014
Materi Pokok: mengatur mengenai Ketentuan Umum; standar Sarana dan Prasarana'; Kerjasama Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; Pengelola Sarana dan Prasarana; Pengelolaan Sarana dan Prasarana; Partisipasi Masyarakat; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2024
Materi Pokok: Mengubah Pasal 2 sehingga menjadi: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp6.211.592.988.865,00 berkurang sebesar Rp(7.527.092.000,00) sehingga menjadi Rp6.204.065.896.865,00; Mengubah ketentuan Lampiran I dan Lampiran II;
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 12 Tahun 2015
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2014 tentang Penggunaan Pakaian Tradisional Jawa Yogyakarta Bagi Pegawai pada Hari Tertentu di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diubah, yaitu ditambahkan Pasal I dan Penambahan Pasal II.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9 Tahun 2017
Materi Pokok: Ruang lingkup Pemberdayaan dan Perlindungan Industri Kreatif, Koperasi, dan Usaha Kecil meliputi: a. jenis usaha; b. pemberdayaan; c. perlindungan; d. peran serta masyarakat; dan e. pembinaan dan pengawasan. Jenis Koperasi meliputi : a. Koperasi simpan pinjam; b. Koperasi konsumen; c. Koperasi produsen; d. Koperasi pemasaran; dan e. Koperasi jasa. Usaha Kecil meliputi: a. aneka usaha; b. perdagangan; c. industri pertanian; dan d. industri nonpertanian.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2024
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kedudukan dan Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Unit Pelaksana Teknis; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2022
Materi Pokok: Jaringan Trayek Angkutan Perkotaan
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; Ketentuan Penutup;
Data Pemerintah Daerah Istimewa YogyakartaLihat semua
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Daerah Tempat Tinggal Indonesia 2015 - 2025
Persentase persalinan di fasilitas kesehatan terus meningkat
Angka Partisipasi Murni (APM) (40% Ke Bawah), Menurut Daerah Tempat Tinggal Indonesia 2015 - 2024
Distribusi listrik nasional meningkat signifikan sepanjang 2015–2024.
Tingkat Setengah Pengangguran Menurut Daerah Tempat Tinggal Indonesia 2015 - 2025
Tren menurun dengan lonjakan pandemi, kini mendekati titik terendah.
Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Daerah Tempat Tinggal Indonesia 2015 - 2025
Tren pengangguran terbuka Indonesia menurun signifikan sejak puncak pandemi.