(1)Pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing digunakan untuk melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a.penerbitan dokumen izin;
b.pengawasan di lapangan;
c.penegakan hukum;
d.penatausahaan;
e.biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; dan
f.pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
(2)Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ICHSANURI LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA : (3/2014) Salinan Sesuai Dengan Aslinya KEPALA BIRO HUKUM, ttd DEWO ISNU BROTO I.S. NIP.19640714 199102 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU I. UMUM Retribusi Perizinan Tertentu merupakan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah, sehingga diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Perizinan Tertentu. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, disebutkan bahwa Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing merupakan jenis retribusi tambahan. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dan perlu dilakukan perubahan. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR