DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2026

Nomor: 1
Tahun: 2026
Ditetapkan: 5 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Visi dan Misi Transportasi; Sasaran, Kebijakan, Strategi, dan Pelaksanaan; Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peningkatan pelayanan, konektivitas, dan mobilitas masyarakat dan barang di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta memerlukan perencanaan, pembangunan, pengembangan, pengelolaan, pengawasan, dan evaluasi yang terintegrasi, efektif, efisien, dan terjangkau oleh masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Transportasi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 – 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK TRANSPORTASI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025 – 2045.

BAB I

PENDAHULUAN BAB II SISTEM TRANSPORTASI WILAYAH BAB III PENYELENGGARAAN SISTEM TRANSPORTASI WILAYAH BAB IV MANAJEMEN KESELAMATAN TRANSPORTASI BAB V SISTEM INFORMASI TRANSPORTASI BAB VI PENUTUP 8 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Rencana Induk Transportasi adalah dokumen rencana pembangunan dan/atau pengembangan jaringan Transportasi di daerah.
2.Transportasi adalah keseluruhan sistem Angkutan dan Lalu Lintas.
3.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta.
5.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan semua pihak yang berperan dalam penyelenggaraan Rencana Induk Transportasi di Daerah.
(2)Penyusunan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
1. a.mewujudkan Transportasi yang dapat menunjang, menggerakkan, dan mendorong pusat kegiatan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing Daerah;
2. b.mewujudkan Transportasi yang andal, efektif, efisien, terpadu, aman, selamat, tertib, lancar, harmonis, ekonomis, ramah lingkungan, dan hemat energi sesuai dengan kedudukan Daerah;
3. c.mewujudkan Transportasi yang dapat meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan hidup;
4. d.menyediakan prasarana dan sarana Transportasi di pusat kegiatan primer dan sekunder dan/atau antar pusat kegiatan untuk kelancaran penyelenggara negara dan/atau pemerintahan, pembangunan, dan masyarakat; dan
5. e.mengembangkan Transportasi yang terintegrasi dengan sistem regional, nasional, dan internasional.

Pasal 3

Pengaturan Rencana Induk Transportasi diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kemanfaatan, dalam arti pengembangan transportasi wilayah tidak hanya untuk mencapai tujuan transportasi saja, tetapi memiliki dimensi yang sangat luas bagi perkembangan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk kesejahteraan hidupnya; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
b.keselamatan, dalam arti penyelenggaraan sistem transportasi wilayah dilaksanakan dengan menjamin bahwa seluruh komponen dan operasional sistem transportasi dirancang serta dioperasikan dengan standar keselamatan yang tinggi;
c.keamanan, dalam arti penyelenggaraan sistem transportasi wilayah dilaksanakan dengan menjamin bahwa seluruh komponen dan operasional sistem transportasi dirancang serta dioperasikan dengan standar keselamatan yang tinggi;
d.keadilan, dalam arti penyelenggaraan transportasi harus mendukung keadilan sosial dan memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat memiliki akses yang adil dan merata terhadap sistem transportasi;
e.keterpaduan, dalam arti penyelenggaraan sistem transportasi wilayah dilaksanakan dengan mengacu prinsip menyatukan berbagai moda transportasi serta elemen-elemen terkait untuk menciptakan layanan transportasi yang bekerja secara sinergis sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa dalam suatu wilayah;
f.keberlanjutan, dalam arti penyelenggaraan sistem transportasi wilayah dilaksanakan secara berkesinambungan, berkembang, dan meningkat dengan mengikuti kemajuan teknologi dan menjaga kelestarian lingkungan untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat;
g.keterjangkauan, dalam arti terwujudnya penyediaan jasa transportasi yang sesuai dengan daya beli masyarakat menurut kelasnya, dengan tetap memperhatikan berkembangnya kemampuan penyedia jasa transportasi;
h.keterbukaan, dalam arti penyelenggaraan pola pengembangan transportasi wilayah kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangannya; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
i.kemitraan, dalam arti penyelenggaraan transportasi dilakukan dengan memperkuat kemitraan antara swasta, pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan koperasi dalam rangka menemukenali, merencanakan, mendesain dan membangun fasilitas transportasi; dan
j.ketaatan hukum, dalam arti setiap kebijakan penyelenggaraan transportasi mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan.

BAB II

SISTEM TRANSPORTASI WILAYAH A. Strategi Pengembangan Sistem Transportasi Wilayah Pengembangan sistem transportasi wilayah di Daerah diwujudkan dengan strategi sebagai berikut.

Pasal 4

Visi pembangunan dan pengembangan Transportasi Daerah adalah mewujudkan penyelenggaraan transportasi berbasis mobilitas yang berkelanjutan, berkualitas, berkeselamatan, berteknologi tepat guna, terintegrasi, efektif, efisien, ramah lingkungan, dan berbudaya yang mendukung Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 5

Misi pembangunan dan pengembangan transportasi Daerah adalah:

a.meningkatkan jaringan pelayanan transportasi wilayah; dan
b.meningkatkan jaringan prasarana dan sarana transportasi wilayah. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM TRANSPORTASI WILAYAH A. Umum

Pasal 6

(1)Rencana Induk Transportasi disusun secara terpadu dengan rencana tata ruang wilayah dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.
(2)Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi di Daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai tahun 2025 sampai dengan 2045.

Pasal 7

(1)Rencana Induk Transportasi disusun dengan sistematika:
1. a.Bab I Pendahuluan;
2. b.Bab II Sistem Transportasi Wilayah;
3. c.Bab III Penyelenggaraan Sistem Transportasi Wilayah;
4. d.Bab IV Manajemen Keselamatan Transportasi;
5. e.Bab V Ketentuan Lain; dan
6. f.Bab VI Penutup.
(2)Rincian Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Rencana Induk Transportasi diimplementasikan berdasarkan sasaran, kebijakan, strategi, dan pelaksanaan. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 9

(1)Rencana Induk Transportasi ini ditinjau setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2)Peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

Pasal 10

Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat diubah dalam hal:

a.hasil peninjauan menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
b.hasil peninjauan menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…