Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2024 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd.
HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 31 Oktober 2024 SEKRETARIS DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, ttd.
BENY SUHARSONO LEMBARAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 13 NOREG PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (12-217/2024) yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2025-2045 I. UMUM Penyusunan RPJPD berpedoman pada dokumen RPJPN, selain itu juga mengelaborasi nilai filosofis lokal. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian dari otonomi khusus memiliki nilai filosofis keistimewaan yang menjadi ruh dan nadi kehidupannya. Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta dilandasi dengan filosofi Hamemayu Hayuning Bawana;
Sangkan Paraning Dumadi; Manunggaling Kawula Gusti; Tahta untuk Rakyat; Golong-Gilig Sawiji Greget Sengguh Ora Mingkuh; serta Catur Gatra Tunggal. Keenam nilai filosofis keistimewaan ini merupakan cerminan hidup dan penghidupan yang membingkai karakter manusia Yogyakarta.
Nilai dan spirit keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut menjadi dasar dan cita-cita luhur untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang gumregah dengan kondisi gemah ripah loh jinawi, ayom, ayem, tata, titi, tentrem, urip-urup, dan karta raharja. Nilai dan spirit ini merupakan dasar untuk mewujudkan kemuliaan martabat manusia Yogyakarta yang bermuara pada kondisi tatanan masyarakat yang penuh kerja keras, penuh kedamaian, inklusif, saling menghargai, dan penuh daya kreativitas- inovatif.
RPJPD diwujudkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang mencerminkan cita-cita kolektif yang akan dicapai oleh masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. RPJPD merupakan perencanaan yang yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik mengakomodir berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi politik, dan perguruan tinggi, sehingga perumusan visi dan misi juga merupakan produk kolektif stakeholders.
Peraturan Daerah tentang RPJPD terdiri dari 5 (lima) bab dan 8 (delapan) pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, dokumen RPJPD, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup serta Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045, yang diantaranya berisi visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045.
Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tentang RPJPD adalah untuk:
1) mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan;
2) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah;
3) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
4) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan; dan
5) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD.
Pentahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dijadikan pedoman dalam masing-masing periode RPJMD.
II. PASAL DEMI PASAL