DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: PBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah; PBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.345.405.379.173,00;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur

Menetapkan

menetapkan Peraturan Darah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dilakukan penyempurnaan; SALINAN yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp5.345.405.379.173,00 (lima triliun tiga ratus empat puluh lima milyar empat ratus lima juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp. 5.025.509.838.565,00
2. b.Belanja Daerah Rp. 5.237.363.379.173,00 Surplus/(Defisit) Rp. (211.853.540.608,00)
3. c.Pembiayaan Daerah :
  1. 1.Penerimaan Rp. 319.895.540.608,00
  2. 2.Pengeluaran Rp. 108.042.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 211.853.540.608,00 Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5.025.509.838.565,00 (lima triliun dua puluh lima milyar lima ratus sembilan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus enam puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.708.240.975.934,00 (satu triliun tujuh ratus delapan milyar dua ratus empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.462.082.788.059,00 (satu triliun empat ratus enam puluh dua milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu lima puluh sembilan rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp67.968.998.020,00 (enam puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu dua puluh rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp123.993.797.426,00 (seratus yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dua puluh tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh enam rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp54.195.392.429,00 (lima puluh empat milyar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus dua puluh sembilan rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.309.663.362.631,00 (tiga triliun tiga ratus sembilan milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus enam puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.308.682.436.000,00 (tiga triliun tiga ratus delapan milyar enam ratus delapan puluh dua juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp980.926.631,00 (sembilan ratus delapan puluh juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah).

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.605.500.000,00 (tujuh milyar enam ratus lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah. yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.237.363.379.173,00 (lima triliun dua ratus tiga puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.617.270.845.673,00 (tiga triliun enam ratus tujuh belas milyar dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja subsidi;
4. d.belanja hibah; dan
5. e.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.811.440.852.561,00 (satu triliun delapan ratus sebelas milyar empat ratus empat puluh juta delapan ratus lima puluh dua ribu lima ratus enam puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b direncanakan sebesar Rp1.257.242.069.759,00 (satu triliun dua ratus lima puluh tujuh milyar dua ratus empat puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan rupiah). yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
(4)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp96.029.746.301,00 (sembilan puluh enam milyar dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tiga ratus satu rupiah).
(5)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp421.062.271.052,00 (empat ratus dua puluh satu milyar enam puluh dua juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima puluh dua rupiah).
(6)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf e direncanakan sebesar Rp31.495.906.000,00 (tiga puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp708.569.177.994,00 (tujuh ratus delapan milyar lima ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan;
3. c.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
4. d.belanja modal aset tetap lainnya; dan
5. e.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp162.795.056.675,00 (seratus enam puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp301.061.894.630,00 (tiga ratus satu milyar enam puluh yang diterbitkan oleh Balai Sertikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp237.092.472.566,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.519.754.123,00 (tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp31.760.589.370,00 (tiga puluh satu milyar tujuh ratus enam puluh juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019