DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2026

Nomor: 4
Tahun: 2026
Ditetapkan: 15 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 64

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Fungsi, Peran, dan Pendirian LKS; Hak dan Kewajiban; Standar Pelayanan; Tata Kelola Keuangan; Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur; Peran Serta Masyarakat; Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial; Penghargaan; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan lembaga yang bergerak dalam penanganan masalah kesejahteraan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial, sehingga perlu dikoordinasikan, diarahkan dan dibina agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, terkoordinasi, dan sesuai dengan kebijakan serta prioritas pembangunan kesejahteraan sosial di Daerah;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial, Gubernur dalam melaksanakan penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik memiliki kewenangan untuk mengoordinasikan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Lembaga Kesejahteraan Sosial;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Lembaga Kesejahteraan Sosial; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
8.Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2.Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah Pusat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
7.Penyelenggaraan LKS adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatur keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan kegiatannya di Daerah Istimewa Yogyakarta.
8.Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
9.Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10.LKS Asing adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang didirikan menurut ketentuan hukum yang sah dari Negara dimana organisasi sosial atau perkumpulan sosial itu didirikan, dan telah mendapatkan izin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Indonesia.
11.Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12.Setiap orang adalah kelompok orang atau organisasi masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
13.Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

a.partisipatif;
b.keterpaduan;
c.keadilan;
d.kesetaraan dan kewajaran;
e.kesetiakawanan;
f.kemanfaatan;
g.akuntabilitas;
h.transparansi; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
i.profesionalitas;
j.bertanggungjawab;
k.keberlanjutan;
l.kegotongroyongan;
m.kemandirian;
n.kemitraan; dan
o.pengayoman.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan LKS bertujuan untuk:

a.memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pihak lain dalam mengoordinasikan, mengarahkan, membina, dan mendukung keberadaan LKS;
b.mendukung tercapainya tujuan penyelenggaraan LKS yang mandiri, profesional, terbuka, dan berkelanjutan; dan
c.meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Penyelenggaraan LKS.

BAB II

FUNGSI, PERAN, DAN PENDIRIAN LKS

Pasal 4

LKS berfungsi sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LKS berperan untuk:

a.mencegah dan menangani terjadinya masalah sosial;
b.memberikan pelayanan sosial kepada PPKS; dan
c.melakukan mitigasi risiko masalah sosial. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 6

(1)Setiap orang dapat mendirikan LKS.
(2)LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki status:
1. a.berbadan hukum; atau
2. b.tidak berbadan hukum.

Pasal 7

(1)Setiap LKS yang lingkup wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota di Daerah wajib mendaftar kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan di Daerah.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
(3)Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan oleh pengurus LKS yang bersangkutan.
(4)Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilaksanakan sebelum LKS menjalankan pelayanan kegiatan.
(5)Pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
(6)Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan tanda pendaftaran dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak persyaratan pendaftaran dinyatakan lengkap.
(7)Ketentuan mengenai syarat, tata cara pendaftaran, dan jangka waktu berlakunya tanda pendaftaran LKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(8)Setiap LKS yang tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.penghentian sementara kegiatan.
(9)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(8)diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 8

(1)LKS tidak berbadan hukum diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk menjadi LKS Berbadan Hukum.
(2)Dalam hal LKS tidak berbadan hukum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun belum menjadi LKS Berbadan Hukum, perpanjangan tanda pendaftaran LKS tidak dapat diberikan.
(3)LKS Berbadan Hukum dapat mengajukan perpanjangan tanda pendaftaran paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu tanda pendaftaran berakhir.

Pasal 9

(1)LKS Asing harus berbentuk badan hukum dan berasal, berkedudukan, atau terdaftar di negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
(2)LKS Asing harus memiliki izin teknis dari Gubernur setelah LKS Asing tersebut memperoleh izin operasional dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
(3)Untuk mendapatkan izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LKS Asing mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perizinan. yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
(4)Permohonan izin teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Proses pemberian izin teknis LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan cepat, mudah, dan tanpa biaya.
(6)Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam waktu paling lama 16 (enam belas) Hari sejak persyaratan permohonan izin dinyatakan lengkap.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin teknis kepada LKS Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1)Setiap LKS Asing yang tidak memiliki izin teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenakan sanksi administratif.
(2)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.penghentian sementara kegiatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks64PDFHirarki

Memuat teks peraturan…