DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp5.503.033.470.333,00 (Lima Triliun Lima Ratus Tiga Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mendukung terwujudnya perekonomian daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 314 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 111 dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Gubernur

Menetapkan

menetapkan Peraturan Darah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dilakukan penyempurnaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; SALINAN yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. 3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana telah dimutakhirkan terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dan GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
3.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
4.Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-Tahun Anggaran berikutnya.
5.Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6.Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
(2)APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp5.503.033.470.333,00 (Lima Triliun Lima Ratus Tiga Miliar Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp. 5.060.337.241.049,00
2. b.Belanja Daerah Rp. 5.416.333.470.333,00 Surplus/(Defisit) Rp. (355.996.229.284,00)
3. c.Pembiayaan Daerah :
  1. 1.Penerimaan Rp. 442.696.229.284,00
  2. 2.Pengeluaran Rp. 86.700.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 355.996.229.284,00 Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan: Rp. 0,00 yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp5.060.337.241.049,00 (Lima Triliun Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Puluh Sembilan Rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 4

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp1.805.848.822.386,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.519.273.195.310,00 (Satu Triliun Lima Ratus Sembilan Belas Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp76.035.750.475,00 (Tujuh Puluh Enam Miliar Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp132.881.806.273,00 (Seratus Tiga Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp77.658.070.328,00 (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Lima Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.246.631.170.663,00 (Tiga Triliun Dua Ratus Empat Puluh Enam Miliar Enam Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.232.571.864.000,00 (Tiga Triliun Dua Ratus Tiga Puluh Dua Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp14.059.306.663,00 (Empat Belas Miliar Lima Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Enam Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp7.857.248.000,00 (Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), yang terdiri atas Pendapatan Hibah.

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 direncanakan sebesar Rp5.416.333.470.333,00 (Lima Triliun Empat Ratus Enam Belas Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi; yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer

Pasal 8

(1)Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp3.542.669.622.137,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Empat Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Subsidi;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.679.160.650.021,00 (Satu Triliun Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Seratus Enam Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.240.441.168.203,00 (Satu Triliun Dua Ratus Empat Puluh Miliar Empat Ratus Empat Puluh Satu Juta Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Tiga Rupiah).
(4)Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp85.366.620.563,00 (Delapan Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp503.584.788.850,00 (Lima Ratus Tiga Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp34.116.394.500,00 (Tiga yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik Puluh Empat Miliar Seratus Enam Belas Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp783.256.997.978,00 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.960.400.000,00 (Dua Puluh Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp188.239.730.037,00 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Tiga Puluh Tujuh Rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp363.425.380.025,00 (Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp189.798.665.480,00 (Seratus Delapan Puluh Sembilan Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Enam Puluh Lima Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp19.352.822.436,00 yang d iter bitkan oleh Balai Ser tikasi Elektr onik (BSr E) Bad an Siber d an Sand i Negar a Dokumen ini d itand atangani secar a elektr onik menggunakan ser tifikat elektr onik (Sembilan Belas Miliar Tiga Ratus Lima Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf f direncanakan sebesar Rp480.000.000,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah).

Pasal 10

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000.000,00 (Lima Belas Miliar Rupiah), yang terdiri atas Belanja Tidak Terduga.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…