Dalam peraturan ini diatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017.
Memuat teks peraturan…
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2077 sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp.1.83I.692.829.0 14,00 b. Belanja Daerah Rp.1.839.531.898.66a.00 Surplus/ (Defisit) Rp. (7.839.069.650,00) 3 . 4 . 5 . c. Pembiayaan Daerah: 1. Penerimaan 2. Pengeiuaran Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan : Rp. o,o0
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah b. Dana Perimbangan sejumlah c. Lain - lain pendapatan daerah yang sah sejumlah t2l Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 326.098.685.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 6.000.000.000,00 KARO HUKUM KABAN ASIiSTEN n fi -k/ f'r Rp. 10.415.469.650,00 Rp. 2.576.400.000.00 Rp. 7.839.069.650,00 Rp. 356.398.685.OOO,OO R p . 1. 4 6 7 . 2 9 4 . 1 4 4 . O1 4 , O O Rp. 8.000.000.000,00 c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 4.OOO.OOO.OOO,OO d. Lain-lain pendapatan asli daerah (3) yang sah sejumlah Dana Perimbangan sebagaimana terdiri dari jenis pendapatan : a. Dana Bagi Hasil sejumlah b. Dana Alokasi Umum sejumlah c. Dana Alokasi Khusus Fisik Sejumlah d. Dana Alokasi Khusus Non Fisik Sejumlah a. Pendapatan Hibah b. Dana Darurat sejumlah c. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah d. Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) a. Penerimaan sejumlah b. Pengeluaran sejumiah R p . 2 0 . 3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 dimaksud pada ayat (1) huruf b R p . 3 3 . 6 9 1 . 1 7 7 . 0 0 0 , 0 0 R p .1 . 0 1 9 . 7 8 0 . 41 8 . 0 1 4 , 0 0 R p . 1 0 6 . 2 O 9 . O O O . O O O , O O R p . 3 O 7 . 6 1 3 . 5 4 9 . 0 0 0 , 0 0 {4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: Rp. Rp. Rp. 500.000.000,00 0 , 0 0 o,oo Rp. 7.500.000.000,00
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 1.034.870.65I.628,87 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 8O4.661.247.O35,13 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja: a. Belanja pegawai sejumlah b. Belanja bunga sejumlah c. Belanja subsidi sejumlah d. Belanja hibah sejumlah e. Belanja bantuan sosial sejumlah f. Belanja bagi hasil sejumlah g. Belanja bantuan keuangan Sejumlah h. Belanja tidak terduga sejumlah (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah b. Belanja barang dan jasa sejumlah c. Belanja modal sejumlah
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1 terdiri dari: R p . 5 7 1 . 7 7 4 . 2 1 3 . 5 6 0 , 0 7 Rp. O,O0 Rp. 0,00 Rp. 296.O34.O32.5OO,OO R p . 2 . 1 0 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Rp. 148.635.022.694,84 Rp. 11.324.382.874,OO Rp. 5.000.000.000,00 Rp. 7O.359.783.000,00 R p . 4 4 4 . O 2 9 . 3 2 3 . 8 3 1 , 1 3 Rp. 294.272.14O.2O4,AA 1 0 . 4 1 5 . 4 6 9 . 6 5 0 , 0 0 2 . 5 7 6 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 Rp. Rp. - (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa kbih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)sejumlah Rp. 10.415.469.650,00 b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. d. Penerimaan pinjaman daerah Sejumlah Rp. e. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman sejumlah Rp. f. Penerimaan piutang daerah Sejumlah (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud dari jenis pembiayaan: a. Pembentukan dana cadangan Sejumlah b. Penyertaan Modal (lnvestasi) o,oo o,oo 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ayat (1) huruf b terdiri Rp. pada Rp 0 , 0 0 2.576.400.000,00 0,00 Pemerintah Daerah Rp. c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp. d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. o,o0
Uraian iebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkarr dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran i : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Lampiran Ii : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; : Rekapituiasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; c. Lampiran III d. Lampiran IV e. Lampiran V f. Lampiran VI g. Lampiran VII h. Lampiran VIII i. Lampiran IX j. Lampiran X k. Lampiran XI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar Piutang Daerah; Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. dan ( 1 ) l. Lampiran Xil m. Lampiran XIII
Dalam hal terdapat tambahan dana yang penggunaannya sudah pasti yang diperoleh setelah peraturan daerah ini ditetapkan, pemerintah daerah dapat menggunakan dana tersebut dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada DPRD Provinsi Gorontalo dan selanjutnya di masukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2AI7. Dalam keadaan tertentu yang mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2017. Keadaan tertentu yang mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu suatu keadaan atau kejadian yang menyebabkan terganggunya aktifitas pelaksanaan pelayanan pemerintahan danf atau terganggunya aktifitas masyarakat, berupa: a. bencana alam: b. kerusuhan; c. gangguan keamanan; danlatau d. gangguan lainnya yang berdampak luas di masyarakat.
Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) (3)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal :"i. Desember2016 Plt. GUBERNUR GORONTALO, di Gorontalo JG Desember2016 GORONTALO. Diun<langkan pada tanggal SEKRETARIS WINARNI D. LEME}ARANDAERAH NORE]GPERATURAN PROVINSI GORONTALOTAHUN 2016 NOMOR 13 DAERAH PROVINSI GORONTALO: (161399 /2016)l ZUDAN ARIF FAKRULLOH 6
Membuka PDF…
Dokumen yang mengutip peraturan ini sebagai dasar hukum.
Peraturan Daerah (Perda)