Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Gorontalo mengemban mandat penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, berperan signifikan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berkelanjutan sesuai aspirasi masyarakat. Lembaga ini menjadi fondasi utama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan pembangunan, termasuk proses anggaran daerah yang melibatkan kesepahaman antara legislatif dan eksekutif. Ruang lingkup operasionalnya meliputi aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan, dengan fokus pada penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD sebagai dasar hukum penganggaran. Melalui berbagai layanan dan program, Pemerintah Provinsi Gorontalo berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi pada pembangunan nasional.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Gorontalo
Pemerintah Provinsi Gorontalo, sebagai pilar penyelenggaraan otonomi daerah, memiliki mandat krusial untuk mengelola urusan pemerintahan sesuai kewenangan provinsi. Kehadirannya sangat signifikan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan yang terarah, berkelanjutan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat Gorontalo.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Provinsi Gorontalo mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Dalam kerangka regulasi, pemerintah provinsi bersama DPRD menetapkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD, yang menjadi landasan hukum penganggaran daerah.
Salah satu program strategis yang menonjol adalah penyusunan dan implementasi APBD Tahun Anggaran 2026. Melalui penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS APBD T.A. 2026, pemerintah provinsi memastikan alokasi anggaran yang tepat sasaran untuk pembangunan merata dan berkeadilan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo berkontribusi pada isu nasional melalui pembangunan daerah yang terintegrasi dengan rencana pembangunan nasional. Pembangunan yang terarah dan berkelanjutan di tingkat provinsi secara langsung mendukung pencapaian target-target pembangunan nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam berbagai layanan publik seperti pendidikan menengah, kesehatan rujukan, infrastruktur jalan provinsi, dan perizinan tertentu. Masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah, termasuk penyusunan APBD.
Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, memegang peran vital dalam pembangunan daerah. Proses penyusunan anggaran yang transparan dan partisipatif menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang optimal, dan implementasi program strategis demi kesejahteraan masyarakat Gorontalo.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 11 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, unit pelaksana teknis, staf ahli, serta jabatan perangkat daerah.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2023
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 49 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2023.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 12 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaran pembangunan ketahanan keluarga termasuk di dalamnya mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, wali anak dan pengampuan, lembaga, koordinasi, kerja sama, sistem informasi, penghargaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembiayaan.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 83 Tahun 2016
Dalam peraturan ini diatur tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan Tenda Dan Pelayanan Usaha Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas, fungsi dan organisasi, tata kerja, eselon, pengangkatan dan pemberhentian, serta pembiayaan.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 13 Tahun 2023
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Tata Naskah Dinas termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, jenis, susunan dan bentuk naskah dinas, pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, pejabat penandatangan naskah dinas, pengendalian naskah dinas, ketentuan penutup.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 47 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2018
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Standar Pelayanan Minimal RSUD dr, Hasri Ainun Habibie termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan standar pelayanan minimal (jenis pelayanan, indikator, standar, uraian standar pelayanan minimal dan tahapan waktu pencapaian di RSUD dr, Hasri Ainun Habibie), pelaksanaan, penerapan standar pelayanan minimal, serta pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD dr, Hasri Ainun Habibie.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 15 Tahun 2022
Dalam peraturan ini diatur tentang rencana pembangunan daerah tahun 2023-2026