Penyelenggaran pelatihan kerja wajib memenuhi persyaratan:
a.tersedianya instruktur dan tenaga kepelatihan;
b.adanya program pelatihan yang berbasis kompetensi;
c.tersedianya sarana dan prasarana pelatihan kerja;dan
d.tersedianya dana bagi kelangsungan kegiatan penyelenggaraan pelatihan kerja.
Paragraf2 Pemagangan Pasal 23
(1)Pelatihan kerja dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja f, pada pasar kerja, dapat diselenggarakan melalui sistem pemagangan;
(2)Perusahaan di daerah wajib menerima tenaga kerja magang;
{3}Pemagangan dapat dilaksanakan ditempat pengguna tenaga kerja, kerja sendiri maupun bekerjasama dengan tempat penyelenggaraan pelatihan kerja; 11 Paragraf3 Pemberdayaan Khusus Pasal 24
(1)Perusahaan yang beroperasi di daerah wajib memberikan kesempatan keIja bagi tenaga keIja penyandang cacat yang memiliki keterampilan, yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan kerja dan kebutuhan kerja.
(2)Ketentuan mengenai pemberian kesempatan bagi tenaga keIja penyandang cacat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
Pasa125
(1)Setiap perusahaan yang beroperasi di daerah wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja daerah dan menyusun perencanaan kebutuhan tenaga kerja setiap tahun.
(2)Penggunaan tenaga keIja daerah dalam perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas kompetensi keIja.
(3)Pelaksanaan penggunaan tenaga keIja daerah dan hasil penyusunan perencanaan kebutuhan tenaga keIja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Dinas Tenaga KeIja dan Transmigrasi Provinsi dan KabupatenJ Kota tempat beroperasinya perusahaan.
Paragraf4 Sosialisasi Penanganan Pengangguran Pasal 26
(1)Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkewajiban untuk melaksanakan sosialisasi penanganan pengangguran.
(2)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung pelaksanaan Penanganan Pengangguran.
(3)Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
a.institusai pemerintah;
b.perusahaan milik negara dan swasta;
c.masyarakat;dan
d.semua pihak yang memiliki kepentingan di bidang penanganan pengangguran.
Bagian Keenam Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pasa127
(1)Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanganan pengganguran, Pemerlntah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu.
(2)Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap:
a.Pendataan;
b.Penyerahan bantuan; dan
c.Pelayanan.
12 " Bagian Ketujuh Peran Serta Masyarakat Pasa128
(1)Masyarakat diberikan kesempatan seluas-Iuasnya untuk berperan aktif dalam penanganan pengganguran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
(2)Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, pengusaha, unsur dunia industri dan organisasi kemasyarakatan.
(3)D~nia usaha dan dunia industri berperan serta dalam penyediaan dana dan Iatau barang dan Iatau jasa untuk penanganan pengganguran sebagai perwujudan dan tanggungjawab sosial.
(4)Program penanganan pengganguran yang dilakukan oleh masyarakat, dunia usaha dan dunia industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) hams diselaraskan dengan strategi dan program penanganan pengganguran di Daerah dan berkoordinasi dengan TKPPD.
BABIV KEWAJIBANPEMBERIKERJA Pasa129
(1)Setiap pemberi kerja baik pengusaha, perusahaan, instansi pemerintah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, wajib menyampaikan informasi adanya lowongan pekerjaan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari sebelum dibukanya atau diumumkan lowongan pekerjaan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten/Kota.
(2)Informasi lowongan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
a.Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan;
b.Jenis pekerjaan, jabatan dan syarat-syarat jabatan yang digolongkan dalam jenis kelamin, usia, pendidikan, ketrampilanjkeahlian, pengalaman kerja dan syarat-syarat lain yang diperlukan; dan
c.Jangka waktu penerimaaan lamaran keIja.
BABV PEMBIAYAAN Pasal 30
(1)Pembiayaan kegiatan penanganan penganguran dapat bersumber dari:
a.anggaran pendapatan dan belanja negara;
b.anggaran pendapatan dan belanja daerah;
c.sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.
13 . \ '
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 31
(1)Pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) dikenai sanksi administrasi dengan tahapan sebagai berikut:
a.Teguran;
b.Peringatan tertulis;
c.Penghentian sementara;
d.Pencabutan izin.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII KETENTUANPENUTUP Pasal 32 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan Pasal 33 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. 2015 Diundangkan di Gorontalo pada tanggal ~ Po1Ilrlld1,r:l 2016 SEKRETARIS DAERAH PR VINSI GORONTALO, WICl!!~NOARFA LEMBARANDAERAH ROVINSI GORONTALOTAHUN 2015 NOMOR 14- NOREG PERATURANDAERAH PROVINSI GORONTALO(1/2016) 14 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 114 TAHUN 2015 TENTANG PENANGANANPENGANGGURAN ." ,-
1.UMUM Salah satu bagian yang penting dari pembangunan nasional adalah pembangunan ketenagakeIjaan, dimana tenaga keIja merupakan subjek dan objek pembangunan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan pembangunan, dan pembangunan dinyatakan berhasil jika masyarakat atau tenaga keIja dapat hidup dengan sejahtera. Untuk mengarahkan pembangunan nasional yang ramah ketenagakerjaan (employment growth friendly), pembangunan harus merespon paradigma pada orientasi ketenagakeIjaan yaitu penciptaan kesempatan keIja yang sebanyak-banyaknya, sehingga pendayagunaan tenaga keIja secara optimal dapat tercapai tanpa mengabaikan aspek pertumbuhan.
Pembangunan ketenagakeIjaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan mempunyai peran yang strategis dan tidak dapat dipisahkan dengan sub sistem pembangunan nasional lainnya. Peran startegis tersebut dikarenakan tenaga keIja dalam pembangunan nasional mempunyai peran ganda, yaitu dapat berperan sebagai objek atau sasaran pembangunan, dan dipihak lain berperan sebagai subjek (penggerak) pembangunan. Sebagai sasaran pembangunan, tenaga kerja yang jumlahnya sekitar 50 % dari jumlah penduduk Indonesia, harus berpenghidupan yang layak, dan sejahtera. Dengan kata lain pembangunan nasional yang dilaksanakan harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dapat memenhui kebutuhan barang dan atau jasa masyarakat, termasuk tenaga keIjanya sendiri. Sedangkan peran sebagai subjek atau penggerak pembangunan, maka tenaga kerja diharapkan berpartisipasi aktif dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Peran ganda terse but sebetulnya telah diamanatkan dalam Undang- Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan (subjek) dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (objek)". Salah satu problem bangsa Indonesia saat ini adalah masalah pengganguran, dimana penganguran itu sendiri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, pertama, yaitu bidang kependudukan, terutama menyangkut pertumbuhan penduduk dalam mempengaruhi jumlah angkatan keIja yang pada gilirannya akan memasuki pasar keIja, kedua, sektor pendidikan yang turut mempengaruhi kualitas angkatan kerja yang pada gilirannya akan berdampak pada produktivitas tenaga kerja, dan ketiga, sektor pertumbuhan ekonomi yang mempengaruhi daya tampung dan daya serap terhadap angkatan keIja yang ada di pasar keIja. 15 Sebagai negara berkembang, Indonesia masih menghadapi masalah jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, dimana tingkat pertambahan penduduk terse but tidak seimbang dengan pertumbuhan kesempatan kerja sehingga jumlah pengangguran terus bertambah, namun di sisi lain terlihat beberapa kesempatan kerja tidak dapat terisi oleh pencari kerja karena kurangnya keterampilan, keahlian dan pengalaman seeta penggunaan karena keterbatasan informasi mengenai lowongan keIja bagi pencari kerja, namun di sisi lain perusahaan atau pengguna tenaga kerja tidak mendapatkan sumberdaya manusia dengan kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Selain masalah jumlah pengangguran yang masih relatif tinggi dan kualitas tenaga kerja yang masih relatif rendah, masalah lain di bidang ketenagakerjaan adalah jumlah setengah penganggur yang relatif masih tinggi pula, setengah penggangur mencerminkan bahwa potensi sumberdaya manusia atau pekerja belum dapat dimanfaatkan secara optimal guna menghasilkan barang dan jasa. Keadaan ketenagakerjaan di Indonesia mulai Tahun 2013 memberikan gambaran bahwa Angkatan Kerja Nasional (Sekemas bulan Pebruari 2013) agar data-data yang disampaikan data yang update yang mencatat sebanyak 7,17 juta orang adalah penganggur terbuka, yang berarti tingkat pengangguran di Indonesia sebesar 5,92 (7,17 juta jiwa) dinilai masih cukup tinggi dan sebagian besar angkatan kerja berpendidikan SD ke bawah sekitar 46,76 %. Kemampuan pada sektor formal dalam penyerapan tenaga kerja sangat terbatas, hanya menyerap sekitar 37 % angkatan kerja, sementara pada sektor informal mampu menyerap tenaga kerja sebesar 63 %, meskipun usaha pemerintah untuk menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari tahun ke tahun sudah menunjukan penurunan, namun angka tingkat penganguran tersebut masih diatas angka tingkat pengangguran alami, yaitu sekitar 4 %. Di Provinsi Gorontalo, angka pengangguran relatif masih tingginya, kualitas tenaga kerja serta penciptaan kesempatan kerja masih rendah. Hal tersebut selanjutnya berpengaruh terhadap upah atau pendapatan tenaga kerjanya. Oleh karena itu apabila permasalahan tersebut tidak diantisipasi secara cermat, dapat menyebabkan timbulnya kerawanan sosial yang pada gilirannya akan menjadi ancaman bagi keamanan nasional. Di samping permasalahan pengangguran yang masih relatif tinggi, kita diperhadapkan pula berkembangnya apa yang disebut dengan Asean Economic Comity (Masyarakat Ekonomi Asean) dimana pada 1 Januari 2015. Pemberharuan kebijakan era masyarakat ekonomi Asean tersebut nantinya mcnerapkDn adanya kebebasan mobilitasjpergerakan atas barang, jasa dan tenaga kerja. Oleh sebab itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah antara lain melalui pendidikan, pelatihan kerja dan penciptaan lapanga...T1 pckerjaan baru yang layak. 16 Upaya tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila kebijakan, strategi dan perencanaan program dan pe1aksanaan pembangunan khususnya di bidang ketenagakerjaan di dasarkan atas ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat serta berlandaskan data dan informasi yang lengkap, akurat dan berkesinambungan serta sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Guna mengantisipasi hal tersebut maka upaya peningkatan kualitas, kompetensi dan produktivitas pekerja Indonesia harus dilakukan terus menerus. Untuk itu diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan penanganan pengangguran dan pemberdayaan tenaga kerja daerah agar memiliki kompetensi kerja dan produktivitas yang tinggi sehingga mampu bersaing dengan. tenaga kerja baik dari dalam maupun luar negeri. Melalui peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah ingin memberikan pedoman bagi semua pihak yang terlibat dalam penanganan pengangguran dan pemberdayaan tenaga kerja daerah sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara terarah, terpadu, terkoordinasi, dan berkesinambungan. II. PASAL DEMI PASAL Pasall Cukupje1as Pasa12 Hurufa Yang dimaksud dengan "asas transparansi" adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanganan pengganguran. Hurufb Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah program dan kegiatan penanganan pengangguran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakatj publik. Hurufc Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah prinsip keseimbangan antar wilayah, sektor, pendapatan, gender, dan usia. Hurufd Yang dimaksud dengan "asas Keterpaduan" adalah setiap upaya pemerintah dalam rangka penanganan penganguran diselenggarakan dengan selaras,memiliki kesamaan visi dan strategi serta terkoordinasi antar lembaga.