Cc. asisten perekonomian dan pembangunan membawahkan:
1.biro pengendalian pembangunan dan ekonomi terdiri dari:
a) bagian pengendalian pembangunan terdiri dari: 1) subbagian pengendalian pembangunan dana anggaran pendapatan belanja daerah, 2) subbagian pengendalian pembangunan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan,dan 3) subbagian pengendalian pembangunan dana anggaran pendapatan belanja daerah dan tugas pembantuan lintas kabupaten/kota. b) bagian pengendalian ekonomi terdiri dari: 1) subbagian sarana ekonomi, L KARO HUKUM ASISTEN SEKDA WAGUB JI hp 11 16 1 ITA a) b). 2) subbagian produksi daerah dan sumber daya alam:dan 3) subbagian industry perdagangan dan jasa. bagian administrasi biro, terdiri dari: 1) subbagian program, 2) subbagian layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik:dan 3) subbagian tata usaha dan kepegawaian biro. . biro pengadaan terdiri dari: bagian sekretariat terdiri dari : 1) subbagian perencanaan dan administrasi umum, 2) subbagian keuangan dan pelaporan:dan 3) subbagian pembinaan dan pengembangan SDM. bagian strategi dan informasi terdiri dari : 1) subbagian pendampingan dan penerapan regulasi, 2) subbagian strategi dan kebijakan teknis,dan 3) subbagian pengelolaan data dan penyebarluasan informasi. . bagian layanan pengadaan barang/jasa terdiri dari : 1) subbagian pengadaan jasa konstruksi, 2) subbagian pengadaan jasa konsultansi,dan 3) subbagian pengadaan barang/jasa lainnya. . biro pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan rakyat terdiri dari: a) b) bagian pemberdayaan perempuan terdiri dari: 1) subbagian peningkatan kualitas hidup perempuan, 2) subbagian perlindungan dan pengarustamaan gender,dan 3) subbagian data informasi gender dan anak. bagian perlindungan perempuan dan anak terdiri dari: 1) subbagian perlindungan perempuan, 2) subbagian perlindungan anak,dan 3) subbagian tumbuh kembang anak. bagian kesejahteraan rakyat terdiri dari:
a.subbagian kesejahteraan masyarakat,
b.subbagian keagamaan) adat dan budaya:dan “7 HUKUM T d Te & 4 TT| | PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR » TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO I. UMUM Penataan Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.
Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah Provinsi Gorontalo belum mengakomodasi perkembangan sehingga perlu diadakan perubahan atas peraturan daerah tersebut. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR..ea. KARO HUKUM ASIYIEN SEKPA WAGUB
c.subbagian tata usaha biro.
(2)Bagan struktur organisasi sekretariat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2.Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut :