Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2014
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
10. 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189): Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844): Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049): Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578), SI
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO
MEMUTUSKAN : Menetapkan:PERUBAHANATASPERATURAN DAERAH NOMOR5TAHUN2011 TENTANG PAJAKDAERAH Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 01) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
Kendaraan yang terdaftar di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13A ayat (1) wajib untuk didaftar ulang pada instansi yang ditunjuk di Daerah paling lambat pada saat berakhirnya masa pajak.
b.Diatas 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh masa pajak.
b.penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075”5 (nol koma nol tujuh puluh lima persen).
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di Goron tale N RUSLI HABIBIE Diundangkan di Gorontalo Dn pada tanggal 22 Agustus 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, (In WINARNI D.M9DNOARFA LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR @g NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO : (8/2014) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH IIUMUM Il. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan ketentuan yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penerapan prosedur umum perpajakan dan retribusi daerah. Khusus mengenai pajak daerah pemerintah menetapkan tarif Pajak yang seragam terhadap seluruh jenis Pajak provinsi. Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dalam Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 ditetapkan paling tinggi sebesar 106 (sepuluhpersen), dan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011 menetapkan Tarif Pajak PBBKB sebesar 7,546 (tujuh koma lima persen) untuk semua jenis bahan bakar. Namun mengingat pemerintah menetapkan kebijakan dalam pemberian subsidi bahan bakar, maka terhadap bahan bakar minyak bersubsidi tariff PBBKB diturunkan menjadi 56 (lima persen), agar sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi bahan bakar minyak. Pasal demi Pasal Pasal I
Batas waktu 30 (tiga puluh) hari dimulai sejak penerbitan dokumen kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan diterbitkan oleh Pabrikan/Dealer/Sub-Dealer atau Badan Usaha sejenis yang menjual kendaraan bermotor baru. IN 8 Huruf b
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR @g
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda)