Subjek Retribusi Pelayanan Pendidikan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakanjmenikmati pelayanan jasa pendidikan dan pelatihan teknis oleh Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Pendidikan Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pendidikan, diukur berdasarkan frekuensi, jenis dan jangka waktu pelayanan pendidikan dan pelatihan. Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Pelayanan Pendidikan Pasal 9
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayana1l Pendidikan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
(3)Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.
7 Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Pasall0 Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana tercatum dalam Lampiran I tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini. pelayanan pendidikan yang merupakan bagian Pasalll
(1)Besaran Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian Daerah.
(3)Ketentuan mengenai penetapan peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BABIV RETRIBUSIPEMAKAIANKEKAYAANDAERAH Bagian Kesatu Nama, Objek dan Subjek Pasal 12 Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas penggunaan jasa danfatau pemakaian kekayaan daerah pada BPPD. Pasa113
(1)Objek Retribusi pemakaian kekayaan daerah pada BPPD me1iputi fasilitas ruang serbagunaf aula, asrama, ruang kelas dan sarana prasarana.
(2)Dikecualikan dari Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
a.Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah.
b.Pemakaian kekayaan daerah untuk pelayanan umum.
8 Pasal 14 Subyek Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang rnenggunakan danf atau rnernakai kekayaan daerah yang dirniliki Pernerintah Daerah. Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah Pasal 15 Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah pada Badan Diklat diukur berdasarkan jenis, lokasi, luas dan jangka waktu pernakaian kekayaan daerah. Bagian Ketiga Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Pernakaian Kekayaan Daerah Pasal 16
(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah didasarkan pada tujuan untuk rnernperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) . ~,/,.
adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usana tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga. pasar. Bagian Keernpat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah Pasal 17 Struktur dan besamya tarif Retribusi Pernakaian Kekayaan Daerah pada Badan Diklat sebagairnana tercanturn dalarn Larnpiran II, yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.