(1)Atasan langsung atau kepala satuan keIja wajib melakukan verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Atasan langsung atau kepala satuan keIja dapat menunjuk Pegawai Aparatur Sipil NegarajPejabat Lain untuk melakukan tugas verifikasi terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat indikasi Kerugian NegarajDaerah ditindaklanjuti dengan ketentuan sebagai berikut:
a.Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah:
1.melaporkan kepada Gubernur;dan
2.memberitahukan kepada BPK.
untuk indikasi kerugian daerah yang terjadi di lingkungan Satuan KeIja Perangkat Daerah;atau
b.Gubernur memberitahukan kepada BPK, untuk indikasi Kerugian NegarajDaerah yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah;
(4)Atasan langsung Bendahara atau Kepala Satuan Kerja wajib melaporkan setiap Kerugian NegarajDaerah kepada Gubernur dan memberitahukan kepada BPK.
(5)Laporan atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diperoleh informasi terjadinya Kerugian NegarajDaerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
7 Pasal 6 Dalam hal Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara, atau Pejabat Lain tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (2), Pasal 5 ayat (3), Pasal 5 ayat (4), danfatau Pasal 5 ayat (5) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV PENYELESAIANTUNTUTANPERBENDAHARAAN Bagian Kesatu Verifikasi Kerugian NegarafDaerah Pasal 7
(1)Atasan langsung bendahara atau kepala satuan keIja wajib melaporkan setiap kerugian NegarafDaerah kepada Gubemur.
(2)Gubemur segera menugaskan TPKN/TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian NegarafDaerah dan memberitahukan kepada BPK paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pemberitahuan kepada BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan KasfBarang.