menetapkan Peraturan Daerah tentang Reneana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2038;
1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 ten tang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5059);
6.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5603);
9.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah NomOI" 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik ..•.
-.:>- Indonesia Tahun 2017 NomOT 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 15 iahun 2010 ten tang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12.Peratunm. Pemerintah Nomor 6B Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang(Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160)~
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Reneana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
1'4.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara RepubIik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nemer 225, Tambahan. Lembaran. Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Raneangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 464Jj
18.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 jPERMEN-KP j 20 16 tentang Pereneanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
19.PeratUTan.Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara RepubJik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO dan GUBERNUR GORONTALO Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURANDAERAH TENTANG RENCANAZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PROVINSI GORONTALO TAHUN2018-2038. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Provinsi adalah Provinsi Gorontalo.
4.. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo yang mempunyai pesisir dan pulau-pulau keeil.
5.Gubemur adalah Gubemur Gorontalo.
6.Menteri adalah Menteri Kelautan dan Perikanan.
7.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan. persetujuan bersama Kepala Daerah.
8.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD ada.lah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unSUT penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9.Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kedl yang selanjutnya disingkat WP-3-K adalah wilayah ke arah darat meneakup hatas wilayah administrasi keeamatan di wilayah pesisit dan ke arah laut sejauh 12 (dua belas) millaut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut lepas danJ atau ke arah perairan kepulauan.
10.Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.
11.Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas,) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau,estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
12.Garis Pantai adalah batas pertemuan antara bagian laut dan daratan pada saat terjadi air laut pasang tertingg1.
13.Pulau Keeil adalah pulau dengan luas lebih keeil atau sarna.
dengan 2.000 km2 (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
14.PuIau-puIau kedI adaIah kumpuIan beberapa pulau keeiI yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan GoronWo.
15.Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil adalah sumber daya hayati, sumber daya non-hayati; sumber daya buatan,dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa -jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di wilayah pesisk.
16.Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan;
hewan, organisme dan non organisme lain serta proses yang menghubungkannya dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
17.Pereneanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui UTUtanpilihan, dengan memperhitungkan sumber daya pesisir dan pulau- pwau kecil yang tersedia.
18.Penge10laan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat PWP-3-K adalah suatu pengordinasian pereneanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau keeil yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar sektor, an tara ekosistem darat dan laut, serta an tara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
19.Reneana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil yang selanjutnya disingkat dengan RZWP-3-Kadalah reneana yang menentukan arah penggunaan sumber daya tiap-tiap satuan pereneanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan pereneanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin di wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil.
20.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.
21.Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
22.Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
23.Alokasi Ruang adalah distribusi peruntukan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil.
24.Kawasan Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah laut yang ditetapkan peruntukkannya bagi berbagai sektor kegiatan yang setara dengan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
25.Kawasan Konservasi adalah kawasan Laut dengan ciri khas tertentu yang dilindungi untuk mewujudkan Pengelolaan Ruang Laut seeara berke1anjutan yang setara dengan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan dibidang penataan ruang.
26.Kawasan Strategis Nasional, yang selanjutnya disebut dengan KSN, adalah kawasan yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan Iatau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
27.Alur laut merupakan perairan yang dimanfaatkan, antara lain, untuk alur pelayaran, pipa/kabel bawah laut, dan migrasi biota laut Pesisir dan Pulau-Pulau Kedl secara berkelanjutan bagi berbagai sektor kegiatan.
28.Alur Pelayaran adalah ruang perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan dianggap aman dan selamat untuk pelayaran.
29.Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan permran.
30.Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk membenihkan, memelihara, membesarkan dan Iatau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol.
31.Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan Iatau mengawetkannya.
32.Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah danl atau mengawetkannya.
33.Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, danl atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menanganl, mengolah, dan I atau mengawetkannya.
34.Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan :35.
36. """'7'J','. 38. 39. 40. 41. pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan} atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda traD.sp<)rtasi. Daerah Lingkungan KeIja yang selanjutnya disingkat DLKr adalah wilayah perairan dan daratan padapelabuhan atau terminal khusus yang digunakan seeara langsung untuk kegiatan pelabuhan. Daerah Lingkungan Kepentingan yang selanjutnya disingkat DLKp adalah perairan di sekeliling Daerah Lingkungan KeIja perairan pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar DLKr dan DLKp pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Terminal Untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat TUKS adalah terminal yang terletak di dalam Daerah Lingkungan KeIja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitamya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilita~: keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan~ Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemul"n"ian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasea tambang. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
42.Permukiman nelayan merupakan kawasan pemukiman yang berada diperairan dan penghuninya sebagaian besar merupakan masyarakat nelayan.
43.Konservasi Pesisir adalah upaya perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keberagamannya.
44.Konservasi Maritim adalah perlindungan adat dan budaya maritim yang mempunyai nilai arkeologi historis khusus, situs sejarah kemaritiman dan tempat ritual keagamaan atau adat dan sifatnya sejalan dengan upaya konservasi pesisir dan pulau-pulau keeil.
45.Konservasi Perairan adalah perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya seeara berkelanjutan.
46.Reneana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo yang selanjutnya disingkat RTRW Provinsi adalah hasil pereneanaan tata ruang wilayah provinsi yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, reneana struktur ruang wilayah provinsi, rene ana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
47.Reneana Tata Ruang Wilayah KabupatenjKota yang selanjutnya disingkat RTRW KabupatenjKota adalah hasil pereneanaan tata ruang wilayah kabupatenjkota yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupatenjkota, reneana struktur ruang wilayah kabupaten jkota, reneana pola ruang wilayah kabupatenjkota, penetapan kawasan strategis kabupatenjkota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupatenjkota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupatenjkota.
48.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memanfaatkan ruang dari sebagian peratran pesisir yang meneakup ....,10...., permukaan laut dan kolom 8.1rsampai dengan permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu dan Iatau untuk memanfaatkan sebagian pulau-pulau ked!'
49.Izin Pengelolaan adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan perairan pulau-pulau keeil.
50.Beneana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang menganeam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam danl atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
51.Mitigasi Beneana adalah upaya untuk mengurangi risiko beneana, baik seeara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun nonstruktur atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi aneaman beneana di Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Keeil.
52.Setiap orang adalah orang perseorangan dan Iatau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
53.Pemangku Kepentingan adalah para pengguna Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Keeil yang mempunyai kepentingan langsung dalam mengoptimalkan pemanfaatan Sumber Daya Pesisirdan Pulau-Pulau Keeil, seperti nelayan tradisional, nelayan modern, pembudi daya ikan, pengusaha pariwisata, pengusaha perikanan, dan Masyarakat.
54.Masyarakat adalah masyarakat yang terdiri atas masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil.
55.Masyarakat Lokal adalah kelompok masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya bergantung pada sumber daya pesisir dan pulau-pulau keeil tertentu.
56.Masyarakat Tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu Yailg heracia dalaiD.. .perwran kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional.
Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehar-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan. maupun yang menggunakan kapal penangkap ikan berukuran paling be~2Ul(){~epuluh~gi'o~~ton {G'r~.
58.Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan Penangkapan Ikan di perairan yang melUpakan hak Perlkanan tradisional yang telah dimanfaatkan seeara turun- temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
59.Pembudi Daya Ikan Kedl adalah Pembudi Daya Ikan yang melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
60.Petambak Garam Keeil adalah Petambak Garam yang melakukan Usaha Pergaraman pada lahannya sendiri dengan luas laban paling luas 5 (lima) hektar dan perebus garam.
61.Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasiIitas, dorongan, atau bantuan kepada masyarakat dan nelayan tradisional agar mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir dan pulau-pulau keeil seears. lestari.
62.Peran masyarakat adalab partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan zonasi, pemanfaatan zona, dan pengendalian pemanfaatan zona wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil.
63.Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
64.Daya Dukung Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Keeil adalah kemampuan wilayab pesisir dan pulau-pulau keeil untuk mend'ukung perlkehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
65.Daya Tampung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kedl adalah kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil untuk menyerap zat, energi, danl atau bentuk pertemuan lainnya yang melibatkan berbagai un sur pemangku kepentingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau keeil.
66.Rehabilitasi Wilayab Pesisir dan Pulau-Pulau Kedl yang ~e\anjutnyadisebut rehabilitasi adalah pro~e~pemulihan dan perbaikari kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak waJaupun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula.
67.Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, danfatau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil akibat adanya kegiatan setiap orang sehingga kualitas pesisir dan pulau- pulau kecil turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir dan pulau-pulau kedl tidak dapat be1:{un.g'&l'&e'&uaidengan pesun.tukannya.
68.Perusakan adalah tindakan setiap orang yang menimbulkan perubahan Jangsung atau tidak Jangsung terhadap sifat fisik, kimia danf atau hayati WP-3-K yang memenuhi kriteria kerusakan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
69.Laporan dan/ atau Pengaduan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang kepada polisi tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya perusakan/pelanggaran di bidang PWP-3-K.
70.Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berupa hak kelompok kecil Masyarakat untuk bertindak mewakili Masyarakat daIam jumlah besar daIam upaya mengajukan tuntutan berdasarkan kesamaan permasalahan, fakta hukum, dan tuntutan ganti kerugian.
71.Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang. penataan ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubemur dan bupatijwali kota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.
BABII RUANGLINGKUP,ASAS,FUNGSI,BATASWILAYAH DAN JANGKA WAKTU Bagian Kesatu Ruang l.lngkup Pasal 2 Ruang lingkup RZWP-3-K terdiri atas:
a.tujuan, kebijakan dan strategi pengelolaan WP-3-K;
b.rencana alokasi ruang;
c.arahan peraturan pemanfaatan ruang;
d.pulau-pulau kedl;
e.mitigasi bencana;
f.indikasi program;
g.pengawasan dan pengendalian;
h.hak, kewajiban dan peran serta masyarakat;
1.pemberdayaan masyarakat;
). kelembagaan;
k.penyelesaian sengketa;
1.sanksi administrasi;
m.gugatan perwakilan;
n.ketentuan lain-lain;
o.penyidikan;
p.ketentuan pidana;
q.ketentuan peralihan; dan
r.ketentuan penutup.
Bagian Kedua Azas dan Fungsi Pasa! 3 ~1) RZWP-3-KProvinsi didasarkan pada asas:
a.kemanfaatan;
b.keberlanjutan;
c.konsistensi;
d.keterpaduan;
e.kepastian hukum;
f.kemitraan;
g.pemerataan;
h.peran serta masyarakat;
1.keterbukaan;
J. desentralisasi;
k.akuntabilitas;
1.keadilan; dan
m.pengakuan kearifan lokal.
(2)RZWP-3-KProvinsi mempunyai fungsi sebagai:
a.bahan pertimbangan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
b.acuan dalam pen)TU.'3unanRencana Penglo1aan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Wilayah perairan Pesisir dan perairan Pulau-Pulau Kedl;
e.instrumen penataan ruang di perairan pesisir;
o.kekuatan hukum dalam penentuan alokasi ruang ill WP- 3K;
e.dasar pemberian izin lokasi dalam melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan;
1.a~"Uan.~ peman.laaum 1U2U\.g di penman. pesisu: dan perairan pulau-pulau kedl;
g.acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan di WP-3-K;
h.acuan dalam ruiukan konflik di perairan pesisir dan perairan pulau-pulau keeil;dan
1.dasar pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan WP-3-K.
Bagian Ketiga Batas Wilayah Pasa14
(1)Batas wilayah pereneanaan RZWP-3-K meliputi:
a.ke arah darat meneakup batas wilayah administrasi keeamatan di wilayah pesisir;
b.kearah laut sejauh 12 (dua belas) millaut diukur dari garis pantai pada saat pasang tertinggi ke arah laut Iepas dan/atau ke arah perairan kepulauan; dan
c.pengaturan wilayah pesisir sebagaimana dimaksud pad a huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam RTRW Provinsi dan Iatau RTRW Kabupaten/Kota.
(2)Pulau-pulau keeil Provinsi sebanyak 123 (seratus dua puluh tiga) pu1au meliputi:
a.Kabupaten Gorontalo Utara terdiri dari 53 (lima puluh tiga) pu1au~
b.Kabupaten Pohuwato terdiri dari 48 (empat puluh delapan) pulau; dan
e.Kabupaten Boalemo terdiri dari 22 (dua puluh dual pulau.
P) Garis pantai sepanjang :t 903,7 kIn \kurang lebih sembilan ratus tiga koma tujuh kilometer). (4' Luas wilayah lautan ::t 9.638,44 km2 (kurang lebih sembilan rihu enam rams tiga puluh delapan koma empat puIuh empat kilometer persegi), yang meliputi 2 (dua) kawasan laut yaitu Laut SuJawesi dan Teluk Tomini.
(5)Ketentuan mengenai batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I A dan nama-nama pulau-pulau keeil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Keempat Jangka Waktu Pasal 5
(1)Jangka waktu RZWP-3-Kadalah 20 (dua puluh) tahun.
(2)RZWP-3-Ksebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali setiap 5 (limal tahun.
(3)Peninjauan kembali RZWP-3-K dapat dilakukan lebih dari 1 {satu) kali dalam 5 {lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:
a.bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;danfatau ~. ~:rubahan. batas wilayan dae1:an yang d\tetapkan. dengan.
Undang-Undang.
(4)Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila teIjadi perubahan kebijakan dan strategi nasiona1 yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi serta ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Mekanisme Peninjauan kembali RZWP-3-K sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB ..IIl TUJUAN,KEBIJAKANDANSTRATEGIPENGELOLAANWP-3-K Bagian Kesatu Tujuan Pasa16 Penge1.{}laan. WP-?>-K P1:{}Vm~i.bertu.iuan. un.tuk:.
a.Meningkatkan kualitas lingkungan dan ekosistem sumberdaya WP-3-K;
b.Meningkatkan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di WP-3-K;
c.Meningkatkan pengelolaan sumberdaya WP-3-K;
d.Meningkatkan interkonektivitas di WP-3-K;
e.Meningkatkan sarana-prasarana di WP-3-K;
f.Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi Sumber Daya Manusia (SDM)-di WP-3-K;
g.Meningkatkan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam pengelolaan WP-3-K; dan
h.Meningkatkan optimalisasi kapasitas kelembagaan dan peran serm masyarakat amam pengelolaan WP-3--K.
Ba.gia.n Kedua Kebijakan Pasa.l7
(1)Kebijakan peningkatan kualitas lingkungan dan ekosistem sumber daya WP-3-K sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf a meliputi mewujudkan peningkatan kegiatan pemulihan, periindungan dan pengendalian kerusakan sumber daya alarn, lingkungan dan biota langka yang masuk dalarn kategori CITES di WP-3:..K.
(2)Kebijakan peningkatan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim di Wp':'3':'Ksebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 huruf b meliputi:
a.mewujudkan sistem informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan risiko bencana masing-masing WP-3-K dengan memanfaatan potensi kearifan lokalnya;dan
b.mewujudkan sosialisasi yang berkesinambungan kepada masyarakat berkaitan dengan pemahaman mitigasi bencana dan adaptasi perubahan ikIim.
(3)Kebijakan peningkatan pengelolaan sumberdaya WP-3-K 'i:!>eb21g21,manaillmak'i:!>uddal2>IDP2lBalf> h..unlf ~ meliputi:
a.mewujudkan pengembangan potensi sumberdaya di pulau- pu1au ked1 secara ekonomis dan berwawasan lingkungan;
b.mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana penuniang di pulau-pulau keci!;
c.mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
d.mewujudkan pengembangan teknologi perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta pengolahan;
e.mewujudkan peningkatan kapasitas sarana-prasarana perikanan;
f.mewujudkan pengembangan industri kelautan dan klusterisasi perikanan melalui pemberdayaan kawasan sentra kelautan dan perikanan sebagai sentra produksi, industrialisasi dan pemasaran perikanan;
g.mewujudkan pengendalian pemanfaatan sumber daya perikanan yang berlebihan;
h.mewujudkan -pelibatan -peran serta masyarakat dalam pengelolaanlingkungan di kawasan pariwisata bahari;
1.mewujudkan pengembangan kawasan wisata unggulan di WP-3-K;dan J. mewujudkan pengembangan atraksi, akomodasi dan aksesibilitas pariwisata.
(4)Kebijakan peningkatan interkonektivitas di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perbubungan untuk meningkatkan interkonektivitas di WP-3- K.
(51 Kebijakan peningkatan sarana-prasarana ill WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
a.mewu)udkan. peTbaikan dan pengem.bangan kualitas permukiman di WP-3-K;dan
b.mewujudkan penanganan sarana dan prasarana
(6)Kebijakan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi SDM di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasa16 huruf f .me1iputi:
a.mewujudkan peningkatan kualitas pendidikan;
b.mewujudkaIl peningkatan kualitas sarana-prasarana kesehatan; dan
c.mengembangkan. balai latihan kerja.
(7)Kebijakan peningkatan pengawasan, pengendalian, dan penegakan hukum dalam penge101aan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
a.mewujudkan pengembangan instrumen-instrumen dalam pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan WP-3-K;
b.mewujudkan peningkatan kapasitas SDM serta sarana- prasarana dalam pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum pengelolaan WP-3-K; dan
c.mewujudkan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendaIian pengeIolaan WP-3-K.
(8)Kebijakan peningkatan optimalisasi kapasitas ke1embagaan dan peran serta. masyarakat dalam pengelolaan WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi mewujudkan penguatan kapasitas dan peran kelembagaan lokal serta non Pemerintah dalam pengelolaan WP-3-K.
Bagian Ketiga Strategi Pasa! 8
(1)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kegiatan pemulihan, perlindungan dan pengendalian kerusakan surnberdaya alarn, lingkungan dan biota langka yang masuk dalam kategori CITES di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat {l} terdiri atas:
a.Penetapan kawasan konservasi di WP-3-K;
b.Peningkatan ke.tja sa,ma Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam kegiatan pemulihan, perlindungan dan pengendallan kerusakan sumberdaya alam serta biota langka yang masuk dalam kategori CITES lingkungan di WP-3-K; dan ~. Peningkatan kapasitas 8DM, kelembagaan dan anggatan da1am pengawasan dan pengenda1ian sumberdaya a1am dan lingkungan di WP-3-K.
(2)Strategi pengelolaan WP-3-K da1am mewujudkan sistem informasi mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan resiko beneana masing-masing WP-3-K dengan pemanfaatan poten.~ikearifan. lokaffiya ~ebagaimana dimaksud da1amPasa1 7 ayat (2) huruf a terdiri atas:
a.peningkatan sarana dan prasarana mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sesuai dengan kebutuhan wilayah;
dan
b.peningkatan rekayasa teknologi terhadap kawasan yang memiliki resiko beneana tinggi.
(3J Strategi pengeIoIaan WP-3-K daIam kebijakan mewujudkan sosia1isasi yang berkesinambungan kepada masyarakat berkaitan dengan pemahaman mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 7 ayat
(2)huruf b meliputi peningkatan pelatihan mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim, risiko beneana dan ketahanan terhadap bencana kepada masyarakat.
Pasa19
(1)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan potensi sumberdaya di pulau-pulau keeil secara ekonomis dan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud da1am Pasa1 7 ayat (3) huruf a terdiri atas:
a.peningkatan pengembangan potensi sumberdaya di pulau- pulau kedl; dan
b.peningkatan pemberian kemudahan in.~estasi bagi in.~est()r dan masyarakat yang bersedia mengembangkan dan melestarikan Jingkungan di pulau ked1.
(2)Strategi pengelolaan WP-3-K da1am kebijakan mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana penunjang di pulau- pulau keeil sebagaimana dimaksud da1am Pasal 7 ayat (3) huruf b meliputi peningkatan kemitraan dengan investor dan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana di pulau-pulau keeil.
(3)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf c meliputi peningkatan alokasi ruang zona perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
(4)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan teknologi perikanan tangkapdan perikanan budidaya serta pengolahan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf d meliputi peningkatan teknologi tepat guna dalam perikanan tangkap, budidaya dan pengolahan.
(5)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan peningkatan kapasitas sarana-prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf e meliputi kerjasama dengan pihak swasta dalam peningkatan kuantitas dan kualitas sarana -prasarana perikanan.
(6)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan industri kelautan dan klusterisasi perikanan melalui pemberdayaan kawasan sentra kelautan dan perikanan sebagai sentra produksi, industriaIisasi dan pemasaran perikanan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf f meliputi peningkatan pemberian kemudahan bagi pelaku industri dan pemasaran perikanan (7} Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perikanan yang bedebihan sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf g meliputi peningkatan pengelolaan dengan pendekatan keberlanjutan.
(8)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pelibatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan di kawasan pariwisata bahari sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf h meliputi peningkatan pemberdayaan kelompok sadar wisata di masyarakat.
(9)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan kawasan wisata unggulan di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalamPasal 7 ayat (3) huruf i meliputi peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya WP-3-K.
(10)~ Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan atraksi, akomodasi dan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) hurufj meliputi peningkatan keljasama Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam pengembangan atraksi, akomodasi wisata dan aksesibilitas.
PasallO Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan pengembangan sarana dan prasarana perhubungan untuk meningkatkan interkonektivitas di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasa17 ayat t4) terdiri atas:
a.peningkatan kapasitas pelayanan transportasi umum yang sudah ada sesuai dengan standar pelayanannya;
b.peningkatan pembangunan transportasi umum kabupaten yang belum m.emi\;k\ coecouaidengan kebutuhan; dan-
c.peningkatan pelayanan angkutan perintis.
Pasalll
(1)Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan perbaikan dan pengembangan kualitas permukiman di WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf a terdiri atas:
a.peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur wilayah di Kawasan perm:ukiman WP-~-K; dan
b.peningkatan pelibatan peran serta swasta dan masyarakat dalam perbaikan dan pengembangan permukiman di WP-3- K.
{2\ Strategi pengelolaan WP-3-K dalam kebijakan mewujudkan penanganan saran a dan prasarana infrastruktur wilayah di kawasan permukiman WP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf b terdiri atas:
a.peningkatan sarana dan prasarana infratruktur wilayah di WP-3-K;
b.penyusunan Standar Pelayanan Minimal untuk sarana dan prasarana infrastruktur wilayah di WP-3-K; dati
c.peningkatan kapasitas pelayanan sarana dan prasarana infrastnlktur wilayah di WP-3-K.