(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.
BABXIX PEMBUKUANDANPEMERIKSAAN Pasa125
(1)Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
(2)Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
a.memperlihatkan danl atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; danl atau
c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubemur.
KARO HUKUM KADiS ASISTEN SEKDA WAGUB catatan-catatan dan dokumen- dengan tindak pidana di bidang 14 BABXX INSENTIFPEMUNGUTAN Pasal 26
(1)Instan si yang melaksanakan pemungu tan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kineIja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur.
BABXXI KETENTUANPENYIDlKAN Pasal 27
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan ten tang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
c.meminta keterangan dan bah an bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
d.memeriksa buku-buku, dokumen lain berkenaan Retribusi;
e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
KARO KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB HUKUM 15
f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
g.menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
1.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
J. menghentikan penyidikan; dan
k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi seSUaI ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BABXXII KETENTUANPIDANA Pasal 28
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.
BAB XXIII KETENTUANPENUTUP Pasa129 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 16 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di GOT pada tanggal 21 ~UBERNU Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 21.' olrl'bor 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, c:=).v"1 DARDA DARABA LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (6/282/2018) 17 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO NOMOR 6 TAHUN2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANANKEPELABUHANAN
1.UMUM Semangat Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak yang sangat besar bagi Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya melalui Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan hukum bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi Daerah guna membangun kemandirian dalam kerangka otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha. II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "Asas Manfaat" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus bertujuan dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Huruf b KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 18 Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Huruf c Yang dimaksud dengan "Asas Kebersamaan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan harns harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan "Asas Kemitraan" adalah Penyelanggaraan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan berdasarkan pada persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan mitra oleh pemenrintah daerah, nelayan serta perusahaan mitra melalui perwujudan yang sinergi Huruf e Yang dimaksud dengan "Asas pemerataan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus harus dilaksanakan secara merata oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat secara merata dalam pelaksanaan Penyela.l1ggaraan Retribusi Jasa Pelayana."1 Kepelabuhanan dan mengutamakan kepentingan bersama Huruf f Yang dimaksud dengan "Asas Keterpaduan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harns harus dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat secara terpadu serta menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Huruf g Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan secara terbuka dan mengutamakan transparansi an tara pemangku kepentingan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 19 Yang dimaksud dengan "Asas efesiensi" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan secara efesien dan tepat sasaran secara proporsional terhadap semua pemerintah daerah pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya Huruf i Yang dimaksud dengan "Asas kearifan lokal" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas . Ayat (4) Cukup Jelas Pasa13 Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas. Pasa16 Cukup Jelas