DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan termasuk di dalamnya mengatur tentang asas, arah, tujuan dan fungsi,nama, objek dan subjek retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, golongan retribusi, masa retribusi dan saat terutang, prinsip dan sasaran dalam penetepan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pungutan, pemanfaatan dan penerimaan, tata cara pemungutan, tata cara pembayaran, penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan .Peraturan .Daerab tentang RetribusiPelayananKepelabuhanan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat {6} Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tabun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Neg~a Republik Indonesia Nomor 4060);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia "Tahun 2009'Nomor 130, 'Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 1'1omor5049);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014' tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran -Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan "LembaranNegara-Republik 'Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tabun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tabun 2014 tentang Pemerintah. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINSIGORONTALO dan GUBERNURGORONTALO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPELABUHANAN. RETRIBUSI PELAYANAN

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai un sur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dana pensiun, KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 3 persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
6.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan I atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7.Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
10.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
11.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besamya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
12.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB,adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
13.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi danl atau sanksi administratif berupa bunga danl atau denda.
14.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, danl atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi danl atau untuk tujuan lain dalam rangka KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 4 melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan Retribusi Daerah.
15.Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
16.Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapanikan.

(1)Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan berdasarkan asas:
1. a.Manfaat;
2. b.Keadilan;
3. c.Kebersamaan;
4. d.Kemitraan;
5. e.Pemerataan;
6. f.Keter:paduan;
7. g.Keterbukaan;
8. h.Efisiensi;
  1. 1.Kearifan Lokal;
9. j.Kelestarian; dan
10. k.Berkelanjutan
(2)Pengenaan Retribtisi Pelayanan Kepelabuhanan Provinsi Gorontalo Bertujuan Untuk:
1. a.Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan kepada masyarakat;
2. b.Meningkatkan saran a dan prasarana pendukung kelancaran pelayanan kepelabuhanan;
3. c.Meningkatkan pengembangan ekonomi daerah;
4. d.Meningkatkan pendapatan daerah
(3)Fungsi retribusi pelayanan kepelabuhanan, adalah kegiatan yang berkaitan dengan produksi, meliputi ; tam bat labuh perahuj kapal perikanan, bongkar muat hasil tangkapan, penyaluran perbekalan kapal dan awak kapal serta pemeliharaan kapal dan alat-alat perikanan. KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 5 Pasa14
(1)Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/ atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

BAB III

NAMA,OBJEK DANSUBJEK RETRIBUSI Pasa13 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas jasa Pelayanan Kepelabuhanan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa kepelabuhanan milik Pemerintah Daerah. BABIV Cara Mengukur Tingkat Penggunaan J asa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pad a Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan volume dan jangka waktu pemakaian jasa pelabuhan dan sarana dan prasarana di lingkungan pelabuhan Milik Pemerintah Daerah. BABV GOLONGANRETRIBUSI

Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasa13 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha. KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 6

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pad a tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
(2)Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTURDANBESARNYATARIF

Pasal 10

(1)Struktur penetapan besarnya tarif retribusi Pelayanan Kepelabuhanan:
1. a.Jasa Tambat Labuh dihitung berdasarkan pencatatan waktu kedatangan, rencana keberangkatan kapal perikanan, ukuran kapal, termasuk pe1ayanan jasa pemanduan (bagi kapal yang wajib pandu), dikalikan tarif.
2. b.Jasa Pengadaan Air:
  1. 1.Jasa pengadaan aIr berasal dari PDAM dihitung berdasarkan tarif PDAMx 10%
  2. 2.Jasa pengadaan air berasal sumber sendiri (sumur bor) yang dialirkan dihitung berdasarkan per liter dikalikan tarif KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB Tanah jBangunanjLapak dihitung per sekali turun dan kapal non 7
3. d.Jasa Penggunaan Alat, Dock, Pelayanan Bengkel dihitung berdasarkan:
  1. 1.Alat: a) per jam per unit untuk jasa gerobak dikalikan tarif; b) per jam untuk jasa keranjang bambu j rotan, keranjang plastik (trays), dan peti ikan (cool box), komunikasi (SSB)dikalikan tarif; c) per kg es untuk jasa penghancur es (ice cruiser) dikalikan tarif; dan d) per jam per unit untuk jasa meja sortir ikan dan excavator/ backhoe dikalikan tarif.
  2. 2.Dock: a) per GT per sekali naik atau untuk jasa kapal perikanan perikanan dikalikan tarif; dan b) per GT per hari untuk jasa penggunaan tempat perbaikan kapal dan jasa perbaikan kapaldikalikan tarif;
  3. 3.Pelayanan Bengkel dihitung berdasarkan per pekerjaan dikalikan tarif.
4. e.Jasa Penggunaan berdasarkan:
  1. 1.per m2per tahun untuk tanah yang dipakai untuk pengembangan pelabuhan perikanan, pemeliharaan prasarana pelabuhan perikanan, dan bangunan pelabuhan perikanan dikalikan tarif; dan
  2. 2.per m2per hari untuk tanah yang dipakai untuk lapangan penjemuran jaringjpenjemuran ikan dan tempat penumpukan barang.
5. f.Jasa Pas Masuk dihitung berdasarkan per kendaraan untuk pas harian (sekali masuk) dikalikan tarif;
6. g.Jasa Kebersihan Pelabuhan terdiri dari jasa kebersihan kolam dan jasa kebersihan bangunanjlapak:
  1. 1.Jasa kebersihan kolam pelabuhan perikanan dihitung berdasarkan Per GT per unit kapal per sekali masuk pelabuhan
  2. 2.Jasa kebersihan bangunanjlapak digitung berdasarkan per m2 per bulan dikalikan tarif KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 8
  3. 2.Jasa kebersihan bangunanjlapak digitung berdasarkan per m2 per bulan dikalikan tarif
7. h.Jasa Pungutan Retribusi Ikan dihitung berdasarkan kilogram (Kg)
8. i.Jasa Timbang d~itung berdasarkan kilogram (Kg)
(2)Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1)Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. BABIX WILAYAHPUNGUTAN Pasal 12 Retribusi yang terutang dipungut di wilayahjdaerah tempat pelayanan diberikan. BABX PEMANFAATANPENERIMAAN Pasal 13 ~
(1)Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi J asa Usaha diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2)Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan. KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 9 BABXI TATACARAPEMUNGUTAN

Pasal 14

(1)Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
(2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(4)Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disetor secara bruto ke Kas Daerah. BABXII TATACARAPEMBAYARAN Pasal 15
(1)Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunaijlunas.
(2)Pembayaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(3)Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dalam Peraturan Gubernur. KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 10 BABXIV PENAGIHAN

BAB XIII

SANKSIADMINISTRATIF Pasal 16 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 17

(1)Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
(2)Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (I) didahului dengan Surat Teguran.
(3)Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
(4)Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
(5)Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
(6)Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur. BABXV KEBERATAN Pasal 18
(1)Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubemur atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3)Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
(4)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya. KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 11
(5)Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
(6)Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 19

(1)Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2)Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besamya Retribusi yang terutang.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubemur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 20

(1)Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (duabelas) bulan.
(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BABXVI PENGEMBALIANKELEBIHANPEMBAYARAN Pasal 21
(1)Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
(2)Gubemur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan Keputusan.
(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubemur tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harns diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 12
(4)Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi terse but.
(5)Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6)Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Gubemur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubemur. BABXVII PENGURANGAN,KERINGANANDANPEMBEBASANRETRIBUSI Pasa122
(1)Gubemur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
(2)Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubemur.
(1)Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
(2)Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
1. a.diterbitkan Surat Teguran dan; atau
2. b.apabila pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 13
(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
(4)Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5)Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

BAB XVIII

KEDALUWARSAPENAGIHAN Pasal 23

Pasal 24

(1)Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2)Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur. BABXIX PEMBUKUANDANPEMERIKSAAN Pasa125
(1)Gubernur berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
(2)Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
1. a.memperlihatkan danl atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
2. b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; danl atau
3. c.memberikan keterangan yang diperlukan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubemur. KARO HUKUM KADiS ASISTEN SEKDA WAGUB catatan-catatan dan dokumen- dengan tindak pidana di bidang 14 BABXX INSENTIFPEMUNGUTAN Pasal 26
(1)Instan si yang melaksanakan pemungu tan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kineIja tertentu.
(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(3)Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubemur. BABXXI KETENTUANPENYIDlKAN Pasal 27
(1)Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
(2)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
2. b.meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan ten tang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
3. c.meminta keterangan dan bah an bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
4. d.memeriksa buku-buku, dokumen lain berkenaan Retribusi;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; KARO KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB HUKUM 15
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
7. g.menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
  1. 1.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J. menghentikan penyidikan; dan
9. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi seSUaI ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BABXXII KETENTUANPIDANA Pasal 28
(1)Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang.
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
(3)Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara. KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 16 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo. Ditetapkan di GOT pada tanggal 21 ~UBERNU Diundangkan di Gorontalo pada tanggal 21.' olrl'bor 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO, c:=).v"1 DARDA DARABA LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (6/282/2018) 17 PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHPROVINSIGORONTALO NOMOR 6 TAHUN2018 TENTANG RETRIBUSI PELAYANANKEPELABUHANAN

1.UMUM Semangat Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah telah membawa dampak yang sangat besar bagi Daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah salah satunya melalui Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi landasan hukum bagi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pemungutan Retribusi Daerah guna membangun kemandirian dalam kerangka otonomi yang lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Usaha. II. PASALDEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan "Asas Manfaat" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus bertujuan dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Huruf b KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 18 Yang dimaksud dengan "Asas Keadilan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya. Huruf c Yang dimaksud dengan "Asas Kebersamaan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhan harns harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat. Huruf d Yang dimaksud dengan "Asas Kemitraan" adalah Penyelanggaraan Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan berdasarkan pada persamaan kedudukan, keselarasan, dan peningkatan keterampilan mitra oleh pemenrintah daerah, nelayan serta perusahaan mitra melalui perwujudan yang sinergi Huruf e Yang dimaksud dengan "Asas pemerataan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus harus dilaksanakan secara merata oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat secara merata dalam pelaksanaan Penyela.l1ggaraan Retribusi Jasa Pelayana."1 Kepelabuhanan dan mengutamakan kepentingan bersama Huruf f Yang dimaksud dengan "Asas Keterpaduan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harns harus dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat secara terpadu serta menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan. Huruf g Yang dimaksud dengan "Asas Keterbukaan" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan secara terbuka dan mengutamakan transparansi an tara pemangku kepentingan, pemerintah daerah, masyarakat dan pelaku usaha KARO HUKUM KADIS ASISTEN SEKDA WAGUB 19 Yang dimaksud dengan "Asas efesiensi" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus dilaksanakan secara efesien dan tepat sasaran secara proporsional terhadap semua pemerintah daerah pelaku usaha dan masyarakat sesuai dengan kemampuannya Huruf i Yang dimaksud dengan "Asas kearifan lokal" adalah Penyelanggaraan Retribusi Jasa Pelayanan Kepelabuhanan harus memperhatikan nilai-nilai sosial yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas . Ayat (4) Cukup Jelas Pasa13 Cukup jelas. Pasa14 Cukup jelas. Pasa15 Cukup jelas. Pasa16 Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…