DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021

Nomor: 12
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 143

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Jambi

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalan Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 202;
25.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
26.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
29.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 8);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
6.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
7.Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
8.Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
9.Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
10.Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
11.Penyelenggara Jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
12.Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan.
13.Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
14.Jalur Lalu Lintas adalah bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan.
15.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Gubernur untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
18.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum.
19.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah daerah yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
20.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.
21.Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
22.Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
23.Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
24.Batas Median Jalan adalah bagian median selain jalur tepian, yang biasanya ditinggikan dengan batu tepi jalan.
25.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
26.Perlengkapan Jalan adalah fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan.
27.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
28.Lalu Lintas Harian Rata-rata yang selanjutnya disingkat LHR adalah volume lalu lintas dua arah yang melalui suatu titik rata-rata dalam satu hari.
29.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
30.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
31.Lampu Penerangan Jalan Umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan/atau di tengah/di bagian median jalan yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan.
32.Pagar Pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari Jalur Lalu Lintas.
33.Pemisah Jalur adalah bagian jalan yang memisah jalur lalu lintas berdasarkan fungsinya.
34.Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP- 1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP- 3 (jalan kolektor primer tiga), JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
35.Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
36.Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disingkat JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan dalam lingkungan kawasan perdesaan.
37.Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
38.Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder yang kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
39.Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
40.Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kemanfaatan;
b.keamanan dan keselamatan;
c.keserasian;
d.keselarasan dan keseimbangan;
e.keadilan;
f.transparansi dan akuntabilitas;
g.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
h.kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk :

a.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
b.mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
c.mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
d.mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
e.mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi wewenang Penyelenggara Jalan, Bagian-bagian Jalan, Persyaratan Teknis Jalan, Penanganan Jalan, Perlengkapan Jalan, Administrasi Penyelenggaraan Jalan dan partisipasi masyarakat.

BAB III

WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 5

(1)Wewenang Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Provinsi.
(2)Wewenang Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pembinaan;
3. c.pembangunan; dan
4. d.pengawasan.

Pasal 6

Pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)huruf a meliputi:
1. a.perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan; b.penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah Provinsi;
2. c.penetapan fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar ibu kota Kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer; d.penetapan status Jalan Provinsi; dan
3. e.penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi.

Pasal 7

(1)Perumusan kebijakan perencanaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada prinsip- prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kemitraan.
(2)Perumusan Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mempertimbangkan:
1. a.kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah;
3. c.tata kelola Pemerintahan yang baik;
4. d.koordinasi antar pelaku pembangunan;
5. e.keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
6. f.penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;
7. g.partisipasi masyarakat;
8. h.sistem transportasi Nasional dan Daerah;
9. i.peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana Jalan;
10. j.kondisi keuangan Daerah;
11. k.kebijakan pembangunan Daerah; dan
12. l.kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan Daerah.

Pasal 8

(1)Gubernur berwenang menetapkan ruas Jalan sebagai JKP- 2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, JAS, JLS, dan Jling-S.
(2)Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)meliputi ruas Jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, dan Jalan strategis Provinsi.
(3)Penetapan status ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Penyusunan perencanaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menghasilkan rencana umum jaringan Jalan yang menggambarkan wujud jaringan Jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
(2)Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas Jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan Jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
(3)Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana jangka pendek;
2. b.rencana jangka menengah; dan
3. c.rencana jangka panjang.

Pasal 10

(1)Rencana umum jangka pendek jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan :
1. a.rencana tata ruang wilayah Provinsi;
2. b.tataran transportasi wilayah Provinsi yang ada dalam sistem transportasi Nasional;
3. c.rencana pembangunan jangka pendek Provinsi;
4. d.Rencanan Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional; dan
5. e.Rencanan Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jangka pendek jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks143PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalan Provinsi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
15.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005 tentang Leger Jalan;
16.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan;
17.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 587);
18.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
19.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
20.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 612);
21.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan;
22.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);
23.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor;
24.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 202;
25.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
26.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28.Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 250/KPTS/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 567/KPTS/M/2010 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional;
29.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jalan Untuk Angkutan Hasil Tambang, Hasil Perkebunan dan Angkutan Barang Lainnya (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 8);
30.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 10); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI dan GUBERNUR JAMBI MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN PROVINSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Provinsi Jambi.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
5.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota, atau antar ibukota Kabupaten/Kota, dan jalan strategis Provinsi.
6.Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
7.Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
8.Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
9.Pembangunan Jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
10.Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
11.Penyelenggara Jalan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang terhadap urusan pemerintahan di bidang jalan dan urusan pemerintahan di bidang sarana prasarana jalan, fasilitas prasarana lalu lintas jalan serta manajemen dan rekayasa lalu lintas.
12.Laik Fungsi Jalan adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan.
13.Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis yang harus dipenuhi oleh suatu ruas jalan agar jalan dapat berfungsi secara optimal memenuhi Standar Pelayanan Minimal Jalan dalam melayani lalu lintas dan angkutan jalan.
14.Jalur Lalu Lintas adalah bagian jalan yang digunakan untuk lalu lintas kendaraan yang secara fisik berupa perkerasan jalan.
15.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
16.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
17.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Provinsi yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Gubernur untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan.
18.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum.
19.Ruang Manfaat Jalan yang selanjutnya disebut Rumaja adalah daerah yang meliputi seluruh badan jalan, saluran tepi jalan dan ambang pengaman.
20.Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah daerah yang meliputi seluruh daerah manfaat jalan dan daerah yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan dan penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruangan untuk pengaman jalan.
21.Ruang Pengawasan Jalan yang selanjutnya disebut Ruwasja adalah ruang tertentu di luar Rumija yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.
22.Badan Jalan adalah bagian jalan yang meliputi seluruh jalur lalu lintas, median, dan bahu jalan.
23.Bahu Jalan adalah bagian daerah manfaat jalan yang berdampingan dengan jalur lalu lintas untuk menampung kendaraan yang berhenti, keperluan darurat, dan untuk pendukung samping bagi lapis pondasi bawah, lapis pondasi, dan lapis permukaan.
24.Batas Median Jalan adalah bagian median selain jalur tepian, yang biasanya ditinggikan dengan batu tepi jalan.
25.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
26.Perlengkapan Jalan adalah fasilitas jalan yang berfungsi sebagai alat pengatur lalu lintas yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jalan dengan tujuan mewujudkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban serta kelancaran lalu lintas untuk mencapai hasil guna dan daya guna dalam pemanfaatan jalan.
27.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
28.Lalu Lintas Harian Rata-rata yang selanjutnya disingkat LHR adalah volume lalu lintas dua arah yang melalui suatu titik rata-rata dalam satu hari.
29.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
30.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat APILL adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
31.Lampu Penerangan Jalan Umum adalah bagian dari bangunan pelengkap jalan yang dapat diletakkan/dipasang di kiri/kanan jalan dan/atau di tengah/di bagian median jalan yang digunakan untuk menerangi jalan maupun lingkungan di sekitar jalan yang diperlukan.
32.Pagar Pengaman adalah kelengkapan tambahan pada jalan yang berfungsi sebagai pencegah pertama bagi kendaraan bermotor yang tidak dapat dikendalikan lagi agar tidak keluar dari Jalur Lalu Lintas.
33.Pemisah Jalur adalah bagian jalan yang memisah jalur lalu lintas berdasarkan fungsinya.
34.Jalan Kolektor Primer yang selanjutnya disingkat JKP terdiri atas JKP- 1 (jalan kolektor primer satu), JKP-2 (jalan kolektor primer dua), JKP- 3 (jalan kolektor primer tiga), JKP-4 (jalan kolektor primer empat).
35.Jalan Lokal Primer yang selanjutnya disingkat JLP adalah yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antar pusat kegiatan lokal atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan serta antar pusat kegiatan lingkungan.
36.Jalan Lingkungan Primer yang selanjutnya disingkat JLing-P adalah jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan dalam lingkungan kawasan perdesaan.
37.Jalan Arteri Sekunder yang selanjutnya disingkat JAS adalah jalan yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder kesatu, atau kawasan sekunder kesatu dengan kawasan sekunder kedua.
38.Jalan Kolektor Sekunder yang selanjutnya disingkat JKS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder yang kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
39.Jalan Lokal Sekunder yang selanjutnya disingkat JLS adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder ke satu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
40.Jalan Lingkungan Sekunder yang selanjutnya disebut JLing-S adalah jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan perkotaan.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan berdasarkan asas :

a.kemanfaatan;
b.keamanan dan keselamatan;
c.keserasian;
d.keselarasan dan keseimbangan;
e.keadilan;
f.transparansi dan akuntabilitas;
g.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
h.kebersamaan dan kemitraan.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk :

a.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan;
b.mewujudkan peran masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan;
c.mewujudkan peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
d.mewujudkan pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
e.mewujudkan sistem jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.

Pasal 4

BAB III

WEWENANG PENYELENGGARAAN JALAN

Pasal 5

(1)Wewenang Penyelenggaraan Jalan Provinsi ada pada Pemerintah Provinsi.
(2)Wewenang Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengaturan;
2. b.pembinaan;
3. c.pembangunan; dan
4. d.pengawasan.

Pasal 6

Pengaturan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat

(2)huruf a meliputi:
1. a.perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan Provinsi berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan; b.penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan Provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah Provinsi;
2. c.penetapan fungsi Jalan dalam sistem jaringan Jalan kolektor yang menghubungkan ibu kota Provinsi dengan ibu kota Kabupaten, antar ibu kota Kabupaten, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan dalam sistem jaringan jalan primer; d.penetapan status Jalan Provinsi; dan
3. e.penyusunan perencanaan jaringan Jalan Provinsi.

Pasal 7

(1)Perumusan kebijakan perencanaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a didasarkan pada prinsip- prinsip kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi dan akuntabilitas, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, serta kemitraan.
(2)Perumusan Kebijakan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dengan mempertimbangkan:
1. a.kesatuan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. b.terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi Pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah;
3. c.tata kelola Pemerintahan yang baik;
4. d.koordinasi antar pelaku pembangunan;
5. e.keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
6. f.penggunaan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna, berkeadilan, dan berkelanjutan;
7. g.partisipasi masyarakat;
8. h.sistem transportasi Nasional dan Daerah;
9. i.peran dunia usaha dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana Jalan;
10. j.kondisi keuangan Daerah;
11. k.kebijakan pembangunan Daerah; dan
12. l.kondisi sumber daya, ekonomi, sosial, budaya, alam, dan lingkungan Daerah.

Pasal 8

(1)Gubernur berwenang menetapkan ruas Jalan sebagai JKP- 2, JKP-3, JKP-4, JLP, Jling-P, JAS, JLS, dan Jling-S.
(2)Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1)meliputi ruas Jalan sebagai JKP-2, JKP-3, JKP-4, dan Jalan strategis Provinsi.
(3)Penetapan status ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi dilakukan secara berkala paling singkat 5 (lima) tahun dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

(1)Penyusunan perencanaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b menghasilkan rencana umum jaringan Jalan yang menggambarkan wujud jaringan Jalan sebagai satu kesatuan sistem jaringan.
(2)Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kumpulan rencana ruas-ruas Jalan beserta besaran pencapaian sasaran kinerja pelayanan Jalan tertentu untuk jangka waktu tertentu.
(3)Rencana umum jaringan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana jangka pendek;
2. b.rencana jangka menengah; dan
3. c.rencana jangka panjang.

Pasal 10

(1)Rencana umum jangka pendek jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a disusun dengan memperhatikan :
1. a.rencana tata ruang wilayah Provinsi;
2. b.tataran transportasi wilayah Provinsi yang ada dalam sistem transportasi Nasional;
3. c.rencana pembangunan jangka pendek Provinsi;
4. d.Rencanan Umum Jangka Menengah Jaringan Jalan Nasional; dan
5. e.Rencanan Umum Jangka Panjang Jaringan Jalan Nasional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana umum jangka pendek jaringan Jalan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006