DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 2006

Nomor: 34
Tahun: 2006
Ditetapkan: 31 Oktober 2006
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 223

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah . . .
2.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
4.Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
5.Penyelenggaraan jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan.
6.Pengaturan jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan jalan.
7.Pembinaan jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan jalan.
8.Pembangunan jalan adalah kegiatan pemrograman dan penganggaran, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, serta pengoperasian dan pemeliharaan jalan.
9.Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.
10.Penyelenggara jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya.
11.Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
12.Leger jalan adalah dokumen yang memuat data mengenai perkembangan suatu ruas jalan.
13.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan.

Pasal 2

. . .

Pasal 2

Lingkup Peraturan Pemerintah ini mencakup pengaturan jalan umum dan jalan khusus.

BAB II

JALAN UMUM

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan jalan umum dilakukan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat- pusat produksi serta jalan-jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran.
(2)Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk pembangunan jaringan jalan dalam rangka memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil.
(3)Penyelenggaraan jalan umum diarahkan untuk mewujudkan:
1. a.perikehidupan rakyat yang serasi dengan tingkat kemajuan yang sama, merata, dan seimbang; dan
2. b.daya guna dan hasil guna upaya pertahanan keamanan negara.

Pasal 4

(1)Penyelenggara jalan umum wajib mengusahakan agar jalan dapat digunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, dengan mengusahakan agar biaya umum perjalanan menjadi serendah-rendahnya.
(2)Penyelenggara jalan umum wajib mendorong ke arah terwujudnya keseimbangan antardaerah, dalam hal pertumbuhannya mempertimbangkan satuan wilayah pengembangan dan orientasi geografis pemasaran sesuai dengan struktur pengembangan wilayah tingkat nasional yang dituju.
(3)Penyelenggara . . .
(3)Penyelenggara jalan umum wajib mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah yang sudah berkembang agar pertumbuhannya tidak terhambat oleh kurang memadainya prasarana transportasi jalan, yang disusun dengan mempertimbangkan pelayanan kegiatan perkotaan.
(4)Dalam usaha mewujudkan pelayanan jasa distribusi yang seimbang, penyelenggara jalan umum wajib memperhatikan bahwa jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan.

Pasal 5

Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokkan dalam sistem jaringan jalan, fungsi jalan, status jalan, dan kelas jalan.

Pasal 6

(1)Sistem jaringan jalan merupakan satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder yang terjalin dalam hubungan hierarki.
(2)Sistem jaringan jalan disusun dengan mengacu pada rencana tata ruang wilayah dan dengan memperhatikan keterhubungan antarkawasan dan/atau dalam kawasan perkotaan, dan kawasan perdesaan.

Pasal 7

Sistem jaringan jalan primer disusun berdasarkan rencana tata ruang dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan sebagai berikut:

a.menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal sampai ke pusat kegiatan lingkungan; dan
b.menghubungkan antarpusat kegiatan nasional.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

Sistem jaringan jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi primer, fungsi sekunder kesatu, fungsi sekunder kedua, fungsi sekunder ketiga, dan seterusnya sampai ke persil.

Pasal 9

(1)Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan jalan, fungsi jalan dibedakan atas arteri, kolektor, lokal, dan lingkungan.
(2)Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
(3)Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer, lokal primer, dan lingkungan primer.
(4)Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sebagai jalan arteri primer, jalan kolektor primer, jalan lokal primer, dan jalan lingkungan primer.
(5)Fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sistem jaringan sekunder dibedakan atas arteri sekunder, kolektor sekunder, lokal sekunder, dan lingkungan sekunder.
(6)Jalan dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan sebagai jalan arteri sekunder, jalan kolektor sekunder, jalan lokal sekunder, dan jalan lingkungan sekunder.

Isi peraturan

Teks223PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (93)

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 40 Tahun 2013

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gresik No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Depok No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru No. 15 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 13 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maluku Tenggara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Teluk Wondama Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pasuruan No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Samarinda No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanggamus Nomor 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 15 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Nusa Tenggara Barat No. 9 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2015