MEMUTUSKAN: GUBERNURJAWABARAT dan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAHPROVINS! JAWA BARAT
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 54);
10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor
117); 3 Menetapkan ,,,,.,·,.•,·« .. ·""'""· .,.,..,. ..,,,,,,,.,n.,. ·>·""·''"''""'"'''''"'' •~•"•·· _.,,.,, ·'"-· _.,,.. ,.,,., ..,.,, .•......,,• .. ,'.," .s,,, .. _,.,,.""'"'"'"'"''·, .,.,... ""·'·'. '"·'·' .,.,,.,.,.,_..,,, .. _., .,vw.,w"'"·" ., .... ,,._ ,.,·. ·,,_.,, . ,,,. .'''>"''" b""'·"'-''·n.-•v•v• ,._.,,,,._,._,.-,, ,._,,,.,.,".""""·'-'"'"' 1) Subbagian Industri dan Perdagangan; 2) Subbagian Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan 3) Subbagian Pariwisata;
b.Bagian Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
1) Subbagian Bina Marga dan Perhubungan; 2) Subbagian Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral; dan 3) Subbagian Permukiman dan Perumahan.
c.Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan, membawahkan :
1) Subbagian Pertanian Tanaman Pangan; 2) Subbagian Peternakan, Perikanan dan Kelautan; dan 3) Subbagian Ketahanan Pangan.
d.Bagian Kehutanan dan Perkebunan, rnembawahkan :
1) Subbagian Kehutanan; dan 2) Subbagian Perkebunan.
4.Ketentuan Pasal 7 huruf c angka 2, diubah sebagai berikut:
2.Biro Investasi dan Badan Usaha Milik Daerah, membawahkan:
a) Bagian Penanaman Modal dan Pembiayaan Investasi Pemerintah Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Perijinan dan Penanaman Modal; dan 2) Subbagian Pembiayaan Investasi Pemerintah Provinsi; b) Bagian Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Keuangan, membawahkan: 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Perbankan; dan 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan Lainnya. Koperasi, Usaha dan Pariwisata, c) Bagian Kerjasama Dalam Negeri, membawahkan: 1) Subbagian Kerjasama Antar Daerah; 2) Subbagian Kerjasama Pihak Ketiga; dan 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama; d) Bagian Kerjasama Luar Negeri, membawahkan: 1) Subbagian Kerjasama Antar Pemerintahan; 2) Subbagian Kerjasama dengan Badan/Lembaga; dan 3) Subbagian Evaluasi Kerjasama.
3.Ketentuan Pasal 7 huruf c angka 1, diubah sebagai berikut:
C. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
1.Biro Perekonomian, membawahkan:
a.Bagian Industri, Perdagangan, Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan:
4 c) Bagian Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Bidang Non Keuangan, membawahkan: 1) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Sektor Primer; dan 2) Subbagian Badan Usaha Milik Daerah Sektor Non Primer.
5.Ketentuan Pasal 7 huruf e angka 1, diubah sebagai berikut:
1.Biro Organisasi, membawahkan:
a) Bagian Kelembagaan, membawahkan: 1) Subbagian Kelembagaan Provinsi; 2) Subbagian Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan 3) Subbagian Pengembangan Jabatan Fungsional. b) Bagian Tatalaksana, membawahkan: 1) Subbagian Standarisasi Kerja; dan 2) Subbagian Sistem dan Prosedur; c) Bagian Pengembangan Kinerja Organisasi, membawahkan: 1) Subbagian Perencanaan Sekretariat Daerah; 2) Subbagian Fasilitasi Kinerja Organisasi; dan 3) Subbagian Pelaporan Kinerja Organisasi; d) Bagian Pengembangan Pelayanan Publik, membawahkan: 1) Subbagian Fasilitasi Pelayanan Publik; dan 2) Subbagian Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik.
6.Ketentuan Pasal 7 huruf e angka 2 point a), point b], point c) dan point d), diubah sebagai berikut :
2.Biro Keuangan, membawahkan:
a) Bagian Anggaran, membawahkan: 1) Subbagian Anggaran I; 2) Subbagian Anggaran II; dan 3) Subbagian Pendapatan. b) Bagian Perbendaharaan, membawahkan: 1) Subbagian Perbendaharaan I; 2} Subbagian Perbendaharaan II; 3) Subbagian Penatausahaan Non Program; dan 3) Subbagian Pengelolaan Kas Daerah. c) Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I; 2) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan II; dan 3) Subbagian Informasi Keuangan Daerah. d) Bagian Evaluasi dan Pembinaan, membawahkan: 1) Subbagian Evaluasi dan Pembinaan I; dan 2) Subbagian Evaluasi dan Pembinaan II. 5 0'''» .. >=,- "> •... ,.,."·'""'''·''·'·-'·.>'''>'•·'>'·""S..·,.,.,.'-,-,.-x.• .. '. ... .-. ..sc.·«.·,·,,,_._.,.,_,_·,,">"'"·>•S· .. ,.'."' ,.,,·.",•.""""""'·'·'·'·'·"'"'°'"'"·"''""·'""''''·''·'"'"'·'"'"C•"' > !'°''··"·un,"-'····'""'"·,,,-.,_·,·-,.-g.,,,;c,s.,,, .•,, • .,.,.,.,.-,,,.,.,,-,,-,,-··,.-·,,.S> .. ,-o,,<..,.Y',' ~,., .. .--,y,,···.y,,_-,,.;,•-:-V•"•) .. .,,,.,,·.,·«.,• ...
9.Penjelasan Pasal 7 huruf d angka 3 point c butir 7, setelah nomor urut 13, ditambah nomor urut 13a, sebagai berikut:
13a. Kabupaten Pangandaran Pasal 18a Hal-hal yang menyangkut penempatan para pejabat dan pelaksana dalam rangka penataan Organisasi Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah, paling lama akhir Tahun 2014, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
7.Ketentuan Pasal 7 huruf e angka 4, diubah sebagai berikut:
4.Biro Hubungan Masyarakat, Protokol dan Umum membawahkan:
a) Bagian Hubungan Masyarakat, membawahkan: 1) Subbagian Pemberitaan; 2) Subbagian Dokumentasi, Publikasi, dan Perpustakaan; dan - 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Daerah; b) Bagian Protokol, Tata Usaha, dan Kepegawaian, membawahkan: 1) Subbagian Protokol; 2) Subbagian Tata Usaha; dan 3) Subbagian Kepegawaian Sekretariat Daerah; c) Bagian Rumah Tangga membawahkan: 1) Subbagian Rumah Tangga Pimpinan; 2) Subbagian Rumah Tangga Sekretariat D; dan 3) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi; c) Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah, membawahkan: 1) Subbagian Anggaran; 2) Subbagian Penatausahaan; dan 3) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
8.Diantara Pasal 18 dan Pasal 19, disisipkan Pasal 18a, sebagai berikut:
6 LEMBARANDAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1 SERI D Diundangkan di Bandung pada tanggal 7 Januari 20-14 R JAWA BARAT, Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 .Ianuar L 2014 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. 7 ------··--·-·----· Angka 1 Cukup Jelas Angka 2 Cukup Jelas Angka 3 Cukup Jelas PasalI II. PASALDEMI PASAL Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik. Reformasi birokrasi di bidang organisasi perangkat daerah diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional, dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan Daerah. Penataan kelembagaan perangkat daerah harus menerapkan prinsip-prinsip organisasi, antara lain visi dan misi yang jelas, pelembagaan fungsi staf dan fungsi lini serta fungsi pendukung secara tegas, efisien dan efektivitas, rentang kendali serta tatakerja yang jelas. Berkenaan dengan harus dilaksanakannya evaluasi terhadap Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provnsi Jawa Barat, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah. Berdasarkan evaluasi terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, serta berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, perlu dilaksanakan restrukturisasi Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama, pengintegrasian tugas pokok dan fungsi Biro Bina Produkasi dan Biro Administrasi Perekonomian ke dalam Biro Perekonomian, perubahan struktur dan nornenklatur Biro Organisasi, Biro Humas, Protokol dan Umum, serta Biro Keuangan, I. UMUM PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHPROVINS!JAWA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANATASPERATURANDAERAHPROVINS! JAWA BARATNOMOR 20 TAHUN2008 TENTANGORGANISASIDANTATA KERJA SEKRETARIATDAERAH DAN SEKRETARIATDEWANPERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINS!JAWA BARAT 8 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 161 adanya stagnasi pelayanan kepada 9 Pasal II Cukup Jelas Angka 9 Cukup Jelas Angka 4 Cukup Jelas Angka 5 Cukup Jelas Angka 6 Cukup Jelas Angka 7 Cukup Jelas Angka 8 Pasal 18a Ketentuan mi untuk menghindari penyelenggaraan pemerintahan clan masyarakat.