DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan dan Susunan Daerah, Staf Ahli, Unit Tekis Dinas/Badan, Cabang Dinas, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBERNUR JAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat. 3
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
9.Sekretariat Daerah Provinsi adalah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
10.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD Provinsi adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
11.Inspektorat Daerah Provinsi adalah Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat.
12.Dinas Daerah Provinsi adalah Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat.
13.Badan Daerah Provinsi adalah Badan Daerah Provinsi Jawa Barat.
14.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis Dinas Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
15.Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis Badan Daerah Provinsi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Provinsi, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Provinsi, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Provinsi, merupakan Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A;
d.Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas: 1) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 4 3) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang; 4) Dinas Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air dan drainase; 5) Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan; 6) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 7) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa; 11) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik; 13) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin; 15) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 5 17) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 18) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian pada sub bidang peternakan; 19) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 20) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 21) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sektor tanaman pangan dan hortikultura; 22) Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub bidang perkebunan; 23) Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; 24) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan 25) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 26) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e.Badan Daerah Provinsi, terdiri atas: 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; 2) Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian; 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah; 6) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi keuangan; 7) Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan 6 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pasal 3

Kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas, dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

STAF AHLI

Pasal 4

(1)Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
(2)Staf Ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
(3)Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
(4)Staf Ahli diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
(5)Pengangkatan dan pemberhentian Staf Ahli oleh Gubernur.

Pasal 5

Staf Ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu strategis kepada Gubernur sesuai keahliannya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS/BADAN

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah Provinsi dan Badan Daerah Provinsi dapat dibentuk UPTD dan UPTB.
(2)UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD pada Dinas Pendidikan, berupa satuan pendidikan daerah provinsi.
(2)Satuan pendidikan daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk satuan pendidikan formal. 7

Pasal 8

(1)Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat UPTD pada Dinas Kesehatan, berupa rumah sakit daerah provinsi sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
(2)Rumah sakit daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola teknis serta menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

CABANG DINAS

Pasal 10

(1)Pada Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Kehutanan, serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, dapat dibentuk Cabang Dinas di Daerah Kabupaten/Kota.
(2)Wilayah kerja Cabang Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meliputi satu atau lebih Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi.
(3)Jabatan terendah pada Cabang Dinas di Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setingkat Administrator, dikecualikan pada Sekretariat.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan Staf Ahli bersumber dari:

a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
b.sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 8

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2016