Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:
a.Sekretariat Daerah Provinsi, merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Provinsi, merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat Daerah Provinsi, merupakan Inspektorat Daerah Provinsi Tipe A;
d.Dinas Daerah Provinsi, terdiri atas:
1) Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; 2) Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 4 3) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pada sub jalan, jasa konstruksi, dan penataan ruang; 4) Dinas Sumber Daya Air Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada sub urusan sumber daya air dan drainase; 5) Dinas Perumahan dan Permukiman Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta bidang pertanahan; 6) Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 7) Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial; 8) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, bidang perlindungan anak, bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9) Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 10) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan bidang pemerintahan pemberdayaan masyarakat dan desa; 11) Dinas Perhubungan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 12) Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian, serta bidang statistik; 13) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; 14) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan fungsi pelayanan terpadu satu pintu untuk perizinan meliputi izin dan non izin; 15) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 16) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; 5 17) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi; 18) Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian pada sub bidang peternakan; 19) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan; 20) Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; 21) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sektor tanaman pangan dan hortikultura; 22) Dinas Perkebunan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian pada sub bidang perkebunan; 23) Dinas Kehutanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; 24) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan 25) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan; 26) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
e.Badan Daerah Provinsi, terdiri atas:
1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan; 2) Badan Kepegawaian Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian; 3) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; 4) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan; 5) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan dan pengelolaan barang milik daerah; 6) Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi keuangan; 7) Badan Penghubung untuk menunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat; dan 6 8) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.