DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Februari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 73

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Perda ini mengatur tentang Penyelenggaraan Keolahragaan: Ketentuan Umum; Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Provinsi; Kedudukan; Ruang Lingkup; Perencanaan; Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan; Tenaga Keolahragaan; Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga; Penyediaan Prasarana dan Sarana; Industri Olahraga; Penyelenggaraan Kejuaraan dan Festival Olahraga; Standardisasi, Akreditasi, dan Sertifikasi Olahraga; Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan; Peran Masyarakat dan Dunia Usaha; Koordinasi; Kerja Sama; Sistem Informasi Keolahragaan; Penghargaan; Pendanaan; Sanksi Administratif; Ketentuan Pidana; Pembinaan Pengawasan, dan Pengendalian; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat Jawa Barat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia Jawa Barat;
b.bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, per!u pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan guna meningkatkan budaya berolahraga dan prestasi olahraga Daerah untuk tingkat nasional dan internasional;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, per!u

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 703); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 0 1 5 ); 1 3 . Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102); 3
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 1 7 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBERNUR JAWA BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KEOLAHRAGAAN. TENTANG PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
8.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
9.Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial. 4
10.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara Jangsung dalam kegiatan olahraga meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan. 1 1 . Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
12.Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi. 1 3 . Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan prilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
14.Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan. 1 5 . Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan. 1 6 . Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
17.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematik, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
18.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani. 1 9 . Olahraga Prestasi adalah olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
20.Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan. 2 1 . Olahraga Disabilitas adalah olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak. 5
22.Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
23.Kesehatan Olahraga merupakan salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratuir untuk meningkatkan derajat kesehatan.
24.Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
25.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
26.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/ atau non material.
27.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/ atau penyelenggaraan keolahragaan.
28.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
29.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
30.Induk Organisasi Olahraga Daerah adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga di daerah. 3 1 . Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang olahraga (single event).
32.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga.
33.Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan, dan menyehatkan.
34.Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis olahraga dalam bentuk produk barang dan/ atau jasa.
35.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
36.Masyarakat adalah sekelompok orang termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan. • 6
37.Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTek keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk kesehatan keluarga dengan memperhatikan atau melakukan aktifitas fisik, latihan fisik dan/ atau olahraga serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah Provinsi.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan keolahragaan adalah untuk:

a.mendukung pencapaian tujuan keolahragaan nasional;
b.meningkatkan budaya berolahraga masyarakat yang tercermin dari masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan, dan menikmati manfaat olahraga;
c.melestarikan warisan budaya dan tradisi daerah di bidang olahraga; dan
d.memantapkan daya saing daerah dalam kompetisi olahraga lingkup nasional dan internasional.
a.demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan masyarakat;
b.keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
c.sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
d.pembudayaan dan keterbukaan;
e.pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;
f.pemberdayaan peran serta masyarakat;
g.kesehatan, keselamatan dan keamanan; dan
h.keutuhan jasmani dan rohani. 7

BAB II

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAW AB PEMERINTAH DAERAH PROVINS!

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan keolahragaan meliputi pembinaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan, yang dilaksanakan melalui:

a.pembinaan dan pengembangan olahraga jenjang pendidikan menengah;
b.penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah Provinsi;
c.pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat nasional;
d.pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat Daerah Provinsi; dan
e.bentuk lainnya berdasarkan kebutuhan Daerah Provinsi.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional di Daerah Provinsi.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , meliputi:
1. a.pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;
2. b.pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;
3. c.koordinasi pembinaan dan pengembangan keolahragaan;
4. d.pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai standard pelayanan minimal;
6. f.pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan keolahragaan; dan
7. g.penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan keolahragaan di Daerah Provinsi. pendidikan pada ' 8
8. a.penyelenggaraan keolahragaan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat; dan
9. b.penyusunan kebijakan keolahragaan di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 9

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan, meliputi:

a.perencanaan;
b.pembinaan dan pengembangan olahraga;
c.tenaga keolahragaan;
d.pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
e.penyediaan sarana dan prasarana;
f.industri olahraga;
g.penyelenggaraan kejuaraan dan festival olahraga;
h.standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi olahraga;
1. 1.pengembangan IPTek keolahragaan; J. peran masyarakat dan dunia usaha;
k.koordinasi;
1. 1.kerjasama;
m.sistem informasi keolahragaan;
n.penghargaan; dan
o.pendanaan.

Pasal 10

( 1 ) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun rencana keolahragaan, sesuai rencana keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi.

(2)Perencanaan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi; dan
2. b.rencana operasional keolahragaan.
(3)Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan. 9
(4)Rencana operasional keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai operasionalisasi Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan Daerah Provinsi.
(5)Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan olahraga menyusun Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan berkoordinasi dengan Perrierintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi terkait, lembaga keolahragaan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.
(6)Rencana Induk Pembangunan Keolahragaan dan rencana operasional keolahragaan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. Umum Pasal 1 1 Pembinaan dan pengembangan keolahragaan, mencakup:
1. a.olahraga pendidikan;
2. b.olahraga prestasi;
3. c.olahraga rekreasi;
4. d.olahraga disabilitas; dan
5. e.olahraga Aparatur Sipil Negara.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Pasal 12

( 1 ) Pembinaan dan pengembangan diselenggarakan untuk: pendidikanolahraga

a.meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
b.meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
c.membangun karakter yang sportif;
d.keterampilan olahraga; dan
e.mengembangkan minat dan bakat olahraga.

(2)Setiap lembaga pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.
(3)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu yang kesatuan sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional. 10
(4)Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dapat memanfaatkan olahraga rekreasi dan olahraga tradisional sebagai bagian dari aktifitas pembelajaran.
(5)Pendanaan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan bersumber dari alokasi anggaran sektor pendidikan.

Pasal 13

Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan melalui:

a.intrakurikuler; dan
b.ekstrakurikuler.

Pasal 14

(1)Pemerintah Daerah Provinsi menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:
1. a.pelaksanaan kurikulum pendidikan olahraga pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus sesuai kurikulum nasional;
2. b.penetapan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
3. c.pembinaan dan pengembangan kompetensi guru olahraga pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
4. d.fasilitasi penyediaan sarana pelatihan olahraga pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
5. e.penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
6. f.pengembangan dan penerapan IPTek olahraga pendidikan; dan
7. g.penyelenggaraan, pelaksanaan, dan fasilitasi kejuaraan olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah Provinsi dan nasional.
(2)Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan melalui intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pendidikan.

Isi peraturan

Teks73PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018