DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

terdiri dari 12 Pasal, 8 BAB yaitu KETENTUAN UMUM , TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN, FUNGSI, TUGAS/KEWAJIBAN, KEDUDUKAN, DAN HAK SP30R, PELATIHAN , MASA PELAKSANAAN TUGAS, PEMBIAYAAN ,PEMBERHENTIAN , KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, menyatakan bahwa masyarakat m empunyai h ak untuk berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan olahraga;
b.bahwa sebagai implementasi pembangunan di bidang keolahragaan, perlu langkah-langkah dan strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan tujuan guna mendorong atau memotivasi dan menggerakan masyarakat; c . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun . 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor ·182, Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 2
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 7 . Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 20 14 Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102); tentang Negera
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TENAGA SARJANA PENDAMPING PENGGERAK PEMBANGUNAN OLAHRAGA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat. 3
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah KabupatenjKota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat. 6 . 7. Perangkat Daerah adalah unsur dalam penyelenggaraan Urusan menjadi kewenangan Daerah. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Daerah Provinsi Jawa Barat. pembantu Gubernur Pemerintahan yang Olahraga Pemerintah
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Tenaga Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga yang selanjutnya disingkat Tenaga SP30R adalah Sarjana Olahraga yang memiliki tugas sebagai penggerak dan pemberi fasilitator dalam kegiatan berolahraga di masyarakat dengan indikator kinerja input, proses, dan output yang terukur, menerapkan pola pikir kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam merancang maupun mengimplementasi program pembudayaan olahraga di masyarakat.
10.Indeks Pembangunan Manusia yang selanjutnya disebut IPM adalah indeks komposit yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu indeks pendidikan yang menggambarkan tingkat pengetahuan, indeks kesehatan yang menggambarkan peluang hidup, dan indeks daya beli yang menggambarkan standar hidup layak, sesuai dengan standar United Nation Development Program (UNDP).
11.Indeks Kesehatan adalah unsur pembentuk IPM dari kompo:pen peluang hidup diukur menggunakan Angka Harapan Hid up (AHH).
12.Indeks Pembangunan Olahraga (Sport Development Index) yang selanjutnya disebut IPO adalah unsur pembentuk Indeks Kesehatan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar yaitu ruang terbuka, sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan, pertisipasi warga masyarakat dan derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.
13.Partisipasi adalah unsur pembentuk IPO yang merupakan gambaran dari banyaknya masyarakat melakukan aktivitas olahraga.
14.Angka Partisipasi Masyarakat Berolahraga yang selanjutnya disebut APMO merupakan Indeks Pengukur jumlah partisipasi masyarakat berolahraga. 4
15.Penyelenggaraan adalah suatu proses pelaksanaan atau pengelolaan sesuatu pekerjaan yang melibatkan fungsi- fungsi koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar unit/ sub unit.
16.Pembinaan adalah usaha untuk member pengarahan dan bimbingan serta usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang le bih baik.
17.Evaluasi adalah kegiatan menilai a tau membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat tingkat ke berhasilannya.
18.Fasilitasi adalah kegiatan untuk memberikan kemudahan dan memungkinkan atau melakukan suatu urusan, sesuai dengan rencana ditetapkan. mendorong pihak lain dapat kegiatan, atau aktivitas yang atau kebijakan yang telah

a.menjadi motor penggerak partisipasi olahraga di masyarakat dengan indikator kinerja input, proses, dan output yang terukur, menerapkan pola pikir kreatif, inovatif; efektif dan efisien dalam merancang maupun mengimplementasi program pembudayaan olahraga di masyarakat;
b.memfasilitasi pemuda berlatar belakang pendidikan olahraga untuk menjadi pionir peningkatan sumber daya manusia penggerak olahraga di masyarakat; dan
c.menjadi fasilitator dan pendorong peningkatan sarana kegiatan olahraga di masyarakat.

BAB II

TUJUAN, MANFAAT, DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan pembentukan Tenaga SP30R adalah:

Pasal 3

Manfaat program Tenaga SP30R adalah:

a.mengakselerasi upaya untuk meningkatkan IPO di Daerah Provinsi secara optimal;
b.meningkatkan partisipasi masyarakat di Daerah Provinsi untuk berolahraga;
c.meningkatkan semangat kebersamaan semua unsur stakeholders olahraga, Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat untuk peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
d.meningkatkan jumlah masyarakat penggerak olahraga di masyarakat; dan .· 5
e.meningkatkan partisipasi aktif masyarakat kelompok sasaran pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam upaya-upaya peningkatan partisipasi olahraga sehingga masyarakat kelompok sasaran maupun umum dapat merasakan manfaat program terhadap peningkatan Indeks Kesehatan di masyarakat.

Pasal 4

Sasaran program Tenaga SP30R adalah masyarakat di Daerah Provinsi. BABIII FUNGSI, TUGAS/KEWAJIBAN, KEDUDUKAN, DAN HAK SP30R Pasa15 Tenaga SP:?OR mempunyai fungsi sebagai motivator, pembina dan penggerak kegiatan olahraga di masyarakat.

Pasal 6

(1} Tugas Tenaga SP30R, sebagai berikut:

a.melaksanakan pembinaan olahraga di masyarakat;
b.memotivasi dan menggerakan masyarakat agar melaksanakan olahraga secara benar dan berkesinambungan;
c.memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan olahraga di masyarakat yang ada di wilayah kerjanya;
d.memberikan penjelasan kepada Dinas/Instansi/Badan/Organisasi dan masyarakat luas pada umumnya tentang pentingnya berolahraga;
e.menyusun laporan pelaksanaan tugas secara periodik, satu kali setiap bulan dan akhir tahun, yang diketahui oleh pejabat berwenang di daerah, disampaikan kepada Dinas yang membidangi olahraga di Daerah Kabupaten/Kota; dan
f.melakukan tugas-tugas lain yang ada relevansinya dengan kegiatan olahraga, seperti menjadi Wasit, Panpel, Pelatih kecabangan dan sebagainya. (2} Hak Tenaga SP30R adalah:
a.Tenaga SP30R mendapat honorarium bulanan selama penugasan;dan
b.Tenaga SP30R mendapat perlengkapan penunjang pelaksanaan tugas. (3} Kewajiban Tenaga SP30R adalah: a . menandatangani perjanjian; .. 6
b.mentaati semua isi perjanjian; c . melaksanakan semua tugas sebagai Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga; dan
d.memenuhi semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Pasal 7

Tenaga SP30R ditempatkan di Kecamatan di Daerah Kabupatenj Kota. BABIV PELATIHAN

Pasal 8

(1)Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan, maka setiap SP30R mengikuti kegiatan pelatihan.
(2)Pelaksanaan pelatihan dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
(3)Penyelenggaraan kegiatan pelatihan Sarjana Pendamping Penggerak Pembangunan Olahraga dilaksanakan sebelum pelaksanaan tugas. BABV MASA PELAKSANAAN TUGAS Pasal 9 Pelaksanaan tugas Tenaga SP30R paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan kegiatan pengerahan Tenaga SP30R bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat, sebagaimana yang telah dimuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, danjatau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Tenaga SP30R diberhentikan apabila:

a.berakhirnya masa kontrak sebagai SP30R;
b.mengundurkan diri dengan alasan yang kuat; 7 c . terlibat tindak pidana atau pelanggaran hukum;
d.dinilai sudah tidak mampu menjalankan tugas sebagai SP30R dengan rekomendasi dari Daerah Kabupaten/Kota;
e.mengabaikan surat perjanjian kerja akad kerjasama; dan
f.sakit yang memerlukan masa penyembuhan.

Pasal 12

Peraturan Gubernur m1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 1n1 dengan penempata_nnya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat. Diundangkan di Bandung pad a tanggal 6 April 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT, ttd IWA KARNIWA Ditetapkan di Bandung pada tanggal 6 April 20 18 GUBERNUR JAWA BARAT, ttd AHMAD HERYAWAN BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 07

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (10)

Undang-undang Darurat No. 11 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2005

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 60 Tahun 2008

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017