Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2014
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 12
Ringkasan
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Kedudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Maksud, Tujuan, dan Sasaran, Kedudukan, Pembinaan dan Pengawasan.
GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMAT TUHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 14TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURANDAERAHPROVINS! JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAANBAHASA, SASTRA, DAN AKSARADAERAH
5234);
117); 2 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003 Nomor 5 Seri E), diubah sebagai berikut:
2a. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia.
PERATURANDAERAH TENTANGPERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PEMELIHARAAN BAHASA, SASTRA, DAN AKSARA DAERAH.
MEMUTUSKAN: GUBERNURJAWA BARAT Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHJAWA BARAT dan
3 Menetapkan
Sasaran pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara claerah adalah:
dan yang pad a a, menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara daerah sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jatidiri dan kebanggaan Daerah;
Pasal 2a Tujuan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah adalah:
BAB II MAKSUD,TUJUAN, DAN SASARAN
BAB II
Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan upaya pemeliharaan berupa perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan potensi bahasa, sastra dan aksara daerah.
4 Pasal Sa Ruang lingkup pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah meliputi:
( 1) Gubernur memiliki kewenangan dalam mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa, sastra, clan aksara daerah agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Daerah.
BAB IIA Kedudukan Pasal3a Pengaturan mengenai pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah berkedudukan sebagai:
5 mengembangkan, membina, dan dan sastra daerah berdasarkan
J. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak mapun elektronik dalam bahasa daerah;
dan
6
untuk Pasal 7b ( 1) Pelindungan sastra daerah dilakukan · mempertahankan fungsi sastra daerah sebagai:
Pasal 7a ( 1) Pelindungan bahasa daerah dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai pembentuk kepribadian suku bangsa, peneguh jati diri kedaerahan, dan sarana pengungkapan serta pengembangan sastra dan budaya Daerah.
7 ( 1) Pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara daerah dilaksanakan melalui strategi:
10.Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
BAB VII PEMBINAANDAN PENGAWASAN
BAB VII
( 1) Pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.
9 PasalI Angka 1 angka 2 Cukup jelas. angka 2a Cukup jelas. angka 4 Dalam hal mi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab di bidang pendidikan dan pengajaran bahasa, sastra dan aksara daerah. angka 5 Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat bertanggung jawab di bidang pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara daerah. II. PASALDEMIPASAL I. Umum Bahasa, sastra, dan aksara daerah merupakan unsur kebudayaan Daerah dan bagian dari kebudayaan nasional yang berperan dalam mengangkat martabat dan peradaban bangsa. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan secara turun-temurun oleh warga negara Indonesia di daerah-daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun sastra daerah adalah karya kreatif yang berisi pemikiran, pengalaman, dan penghayatan atas kehidupan yang diungkap secara estetis dalam bahasa daerah, tinjauan kritis atas karya sastra dalam bahasa daerah, atau tinjauan kritis atas karya sastra daerah. Sedangkan aksara daerah merupakan sistem ortografi hasil masyarakat daerah yang meliputi aksara dan sistem pengaksaraan untuk menuliskan bahasa daerah. Dalam upaya memelihara dan melestarikan bahasa, sastra, dan aksara daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003. Namun demikian, upaya pemeliharaan berupa perlindungan, pengembangan, pemberdayaan, dan pemanfaatan potensi bahasa, sastra dan aksara Daerah perlu terus didorong dengan pengaturan kebijakan yang tepat dan terarah, yang dituangkan dalam Peraturan Daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemeliharaan Bahasa, Sastra, dan Aksara Daerah. PENJELASAN ATAS RANCANGANPERATURAN DAERAHPROVINS! JAWABARAT NOMOR14 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAHPROVINS! JAWA BARATNOMOR 5 TAHUN2003 TENT.ANGPEMELIHARAAN BAHASA,SASTRA, DANAKSARADAERAH 1 .. Angka 8 Pasal 5a Ruang lingkup pemeliharaan yang dimaksud dalam pasal ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program-program kegiatan pemeliharaan bahasa, sastra, dan aksara Daerah beserta penetapan kebijakan pengganggarannya. Huruf a Jalur Pendidikan merupakan pendidikan formal, informal, dan non formal. Angka 7 Cukup jelas. Angka 6 Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Angka 4 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Yang dimaksud dengan "kehidupan berbahasa daerah'' adalah kehidupan berbahasa daerah yang baik, benar, dan santun serta digunakan secara luas dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat di Daerah. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. angka 7 Cukup jelas. angka 8 Cukup jelas. 2 .. Angka 9 Cukup jelas. Adapun pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang tidak berdasarkan kurikulum yang dibuat Pemerintah, tetapi dibuat oleh Iembaga-lembaga non pemerintah misalnya kursus mengarang/menulis, kursus berpidato, kursus menterjemahkan dan sebagainya. Jenjang pendidikan yang ditetapkan Pemerintah meliputi jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Yang dimaksud dengan "Sayembara" adalah kegiatan- kegiatan berupa perlombaan atau kompetisi di bidang bahasa, sastra, dan aksara Daerah. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Huruf j Cukup jelas. Huruf k Cukup jelas. Huruf 1 Cukup jelas. Hurufm Cukup jelas. Huruf n Cukup jelas. 3 ,• • Angka 12 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 11
Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas. Huruf g Yang dimaksud dengan "Mata pelajaran tertentu" adalah mata pelajaran selain mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa asing, sejarah, dan pendidikan kewarganegaraan. Hurufh Cukup jelas. Huruf i Cukup jelas. Angka 10
Yang dimaksud dengan "Peran Masyarakat" adalah partisipasi aktif sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah baik sebagai mitra kerja pemikir, mitra kerja pelaksana dan mitra kerja penyuluh. Peran masyarakat tersebut diwujudkan melalui:
4 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 173 Pasal II Cukup jelas. Angka 13 Cukup jelas. 5
Membuka PDF…
Dokumen
Peraturan Gubernur (Pergub)