DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2019

Nomor: 14
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 September 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Kesehatan, Yang Meliputi Ketentuan Umum, Tanggung Jawab, Hak dan Kewajiban Masyarakat, Upaya Kesehatan, Fasilitas Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Sumber Daya Manusia Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan, Manajemen, Informasi, dan Regulasi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat, Kerja sama, Akreditasi, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Koordinasi, Standar Pelayanan Minimal, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk rnencapai kualitas hidup dan kesejahteraan yang baik, perlu pelayanan kesehatan yang optimal bagi setiap orang rnelalui pernbangunan dan pengembangan sistem kesehatan sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahrin 1945;
b.bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2OlO tentang Pr:nyeienggaraan Kesehatan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan peraturan perundang- undangan sehingga pellu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pacla huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jalva Barat tentang Penyelenggaraan Kesehatan;

l.Pasal 18 ayat (6) tJndirng-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahurr i945;
1. 2.Undang-Undang Nornor i 1 Tahun 195O tenterng Pembentukair Propinsi Djawa Barat (Berrt-a Ncgara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahr-rn 1950 tentang Pemcrint.ahan Jakarta Raya (Lembaran Negi.ira ;lepublik Indonesia T'ahun 1950 Nomor 31, Tambahar,n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa keJi, terakhir dengan Undang..Llndang Nomor 29 Tahun 2OO7 tentang Pemerintahan Provinsi Daerzrh Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukcrta Negara Kesatuan Republik Indonesia (Len-rbaran Negara ttepublik Indonesia Tahun 2OO7 Nomoi' 93,'lanrbahan Lembarart Neqara Republik Indonesia Nomor 4744; dan Undang-Undarrg Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran l.legara Repr.1[]itr lnConesia 'lahun 2000 Nomor LB2, Tambahan Le mbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4O1O);
2. 3.Undang-Undang Nomor 36 'lahun 2OO9 tentang Kesehatart (l,embarari irregarra l?epublik hrdonesia Tahuu 2OO9 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Reprrblik Indonesia Norror 5063); 2
3. 4.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50721;
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 6.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2Ol4 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 17 L, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2Ol4 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55a\;
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59a2)'1'
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OlB Nomor 2);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oi9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. 12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLS Nomor 2036)' sebagaimana telah diubah clengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3 Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT dan GUBERNUR JAWA BARAT PERATURAN KESEHATAN. DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Daerah KabupatenlKota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Dinas adalah Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi pelaksana keteknisan yang berada dan di bawah kendali Perangkat Daerah.
10.Orang adalah orang perseorangan, badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, termasuk korporasi. 1 1. Kesehatan adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
12.Penyelenggaraan Kesehatan adalah penyelenggaraan kesehatan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan bersama seluruh sektor terkail di Daerah Provinsi Jawa Barat. MEMUTUSKAN: 4
13.Sumber Daya di Bidang Kesehatan adalah segala bentuk dana, sumber daya manusia kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, perbekalan kesehatan, peran serta masyarakat yang dimanfaatkan untuk upaya kesehatan.
14.Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat tradisional, dan kosmetika.
15.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia.
16.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mer;in dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia , dan f atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
17.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
18.Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Fusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
19.Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan. 2O.Upaya Kesehatan Perorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 2l.Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan/atau masyarakat. 22.Pelayanan Kesehatan Promotif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat meningkatkan kemampuan masyarakat dan meningkatkan keterampilan individu, keluarga serta lingkungan secara mandiri serta mengembangkan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat. 5 23.Pelayanan Kesehatan Preventif adalah kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/ penyakit. 24.Pelayanan Kesehatan Kuratif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk menyembuhkan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin. 25.Pelayanan Kesehatan Rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita ke dalam masyarakat, sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. 26 . P ernberdayaan Masyarakat adalah proses untuk meningkatkan pengetahllan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga, serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan secara fasilitasi proses pemecahan permasalahan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan potensi dan sosial budaya setempat. 27.Program Prioritas adalah program yang didahulukan dari program yang lain dan bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, bersifat monumental, lintas urusan, berskala besar dan memiliki urgensi yang tinggi serta memberikan dampak luas kepada masyarakat.
28.Upaya Kesehatan Prioritas adalah program ditetapkan oleh Gubenur, berdasarkan kebijakan Pembangunan Pemerintah dan hasil analisa situasi masalah kesehatan di daerah.

Pasal 2

Peraturan Daerah dimaksudkan sebagai

a.pedoman bagi Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan kesehatan di Daerah Provinsi;
b.pedoman bagi Pemerintah Daerah KabupatenlKota dalam men5rusun dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan kesehatan di Daerah Kabupaten/Kota; dan
c.pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berperan dalam penyelenggaraan kesehatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin setiap orang memiliki derajat kesehatan yang tinggi sehingga dapat hidup secara produktif, berkualitas;
b.menjamin setiap orang untuk dapat mengembangkan berbagai potensi kecerdasan; 6
c.memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan kesehatan bagi setiap orang berdasarkan hak asasi manusia;
d.memberikan pelayanan kesehatan secara holistik, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan;
e.menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya kesehatan;
f.meningkatkan mutu upaya kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
g.memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk memperoleh hak mendapat pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan kesehatan, meliputi:

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.hak dan kewajiban masyarakat;
c.upaya kesehatan;
d.kefarmasian dan alat kesehatan;
e.sumber daya manusia kesehatan;
f.pembiayaan kesehatan;
g.manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan;
h.pemberdayaan masyarakat;
i.kerja sama;
j.akreditasi;
k.penelitian dan pengembangan kesehatan;
1. 1.koordinasi;
m.standar pelayanan minimal; dan
n.pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

(1)Penyelenggaraan kesehatan daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupatenf Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah Provinsi bertanggung jawab:
1. a.merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan kesehatan sesuai kewenangan;
2. b.menyusun standar operasional prosedur penyelenggaraan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
3. c.melaksanakan upaya kesehatan lintas Daerah Kabupaten/Kota. 7
(3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2)', meliputi:
1. a.menyediakan lingkungan fisik dan sosial yang sehat;
2. b.menyediakan fasilitas kesehatan bagi masyarakat;
3. c.menyediakan sumber daya di bidang kesehatan;
4. d.menyediakan akses terhadap informasi, edukasi, dan Fasyankes;
5. e.menyediakan segala bentuk upaya kesehatan daerah yang bermutu, aman, dan terjangkau;
6. f.memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam upaya kesehatan di Daerah Provinsi;
7. g.pelaksanaan jaminan kesehatan dan sosial bagi masyarakat di wilayahnya; dan
8. h.pemenuhan sarana dan prasarana.

Pasal 6

Pemerintah Daerah Provinsi mendorong Pemerintah Daerah KabupatenlKota untuk merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat di Daerah Kabupaten/Kota.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 7

Setiap Orang mempunyai hak yang sama dalam:

a.memperoleh akses atas sumber daya kesehatan;
b.memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
c.secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
d.mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
e.mendapatkan informasi dan edukasi tentang kesehatan yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; dan
f.memperoleh informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari Tenaga Kesehatan. 8

Pasal 8

Setiap Orang berkewajiban:

a.turut serta mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang layak, meliputi upaya kesehatan perorangan, upaya kesehatan masyarakat, dan pembangunan berwawasan kesehatan;
b.menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat secara mental dan spiritual, fisik, biologi serta sosial;
c.berperilaku hidup sehat untuk mewujudkan, mempertahankan, dan memajukan kesehatan yang layak;
d.menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan bagi orang lain yang menjadi tanggung jawabnya; dan
e.turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

UPAYA KESEHATAN

Pasal 9

(1)Upaya kesehatan diselenggarakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan untuk mewujudkan derajat kesehatan bagi masyarakat, dalam bentuk UKP dan UKM.
(2)Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
(3)Pelayanan kesehatan diselenggarakan oleh Fasyankes, yang meliputi:
1. a.upaya kesehatan dasar di pusat kesehatan masyarakat, klinik pratama, milik pemerintah atau swasta, dokter/ dokter gigi praktek mandiri;
2. b.upaya kesehatan rujukan di klinik utama dan rumah sakit, termasuk pengelolaan rumah sakit regional, pengelolaan kegawatdaruratan, dan sistem rujukan; dan
3. c.Lrpaya pelayanan kesehatan penunjang di laboratorium, pelayanan darah, dan laboratorium calon Tenaga Kesehatan Indonesia. (41 Ketentuan mengenai pelayanan kesehatan di daerah terpencil, daerah tertinggal, dan daerah perbatasan, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur. 9

Pasal 10

UKP dan UKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi pelayanan:

a.pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
b.pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
c.surveilans dan imunisasi;
d.kesehatan haji;
e.kesehatan lingkungan;
f.kesehatan kerja dan olahraga;
g.kesehatantradisional;
h.kesehatan sekolah;
i.kesehatan gigi dan mulut;
j.kesehatan jiwa;
k.kesehatan ibu, bayi dan anak, kesehatan remaja, usia lanjut dan penyandang disabilitas;
1. 1.keluarga berencana;
m.perbaikan gizi;
n.pengamanan dan penggunaan sediaan farmasi dan alat kesehatan;
o.pengamanan makanan dan minuman; dan
p.pengamanan narkotika, psikotropika, minuman beralkohol dan zat adiktif.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (2)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2022

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2021