DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015

Nomor: 16
Tahun: 2015
Ditetapkan: 31 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan angka 1, angka 3, dan angka 4 Pasal 1, ayat (2) Pasal 18, Pasal 28, BAB IV, Bagian Kesatu, Pasal 29, Pasal 31, ayat (2) Pasal 32, ayat (3) Pasal 33, ayat (3) Pasal 46, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 49, ayat (1) Pasal 50, ayat (2) Pasal 57, Pasal 58, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 60, ayat (2) huruf f Pasal 62, Pasal 70, ayat (1) Pasal 75, ayat (1) Pasal 78, ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85, Pasal 104, huruf b Pasal 108 dan penghapusan huruf f, perubahan ayat (3) Pasal 111.

Isi peraturan

Menetapkan

Memutuskan: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan angka 1, angka 3, dan angka 4 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Gubenur adalah Gubenur Jawa Barat.
3.Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5
4.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
6.Lembaga Kerjasama Tripartit selanjutnya disebut LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan Pemerintah Daerah.
7.Perusahaan adalah:

a.setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
b.usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
1. 8.Perusahaan Pemberi Pekerjaan adalah perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaanya kepada perusahaan penerima pemborongan atau perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh.
2. 9.Perusahaan Penerima Pemborongan adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk menerima pelaksanaan sebagian pekerjaan dari perusahaan pemberi pekerjaan lintas Kabupaten/kota di Jawa Barat.
3. 10.Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disingkat PPJP adalah perusahaan berbentuk perseroan terbatas (PT) yang memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan jasa penunjang tertentu perusahaan pemberi pekerjaan.
4. 11.Pengusaha adalah:
a.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 12.Peraturan perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.
2. 13.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya. 6
3. 14.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BNSP adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah, dan bertugas untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan tenaga kerja pada seluruh sektor bidang profesi di Indonesia melalui proses sertifikasi.
4. 15.Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat BKSP adalah organisasi non struktural yang independen, yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Daerah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Gubernur Daerah Provinsi.
5. 16.Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah lembaga pelaksana Uji kompetensi dan Sertifikasi Kompetensi yang telah diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
6. 17.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang telah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
7. 18.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
8. 19.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bawa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
9. 20.Lembaga Akreditasi-Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LA-LPK adalah lembaga independen yang ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berfungsi mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
10. 21.Komite Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat KA-LPK adalah Komite yang dibentuk oleh LA-LPK yang berfungsi melakukan pelaksanaan, pembinaan, dan evaluasi akreditasi lembaga pelatihan kerja di wilayah provinsi.
11. 22.Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan pekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja/buruh, yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
12. 23.Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
13. 24.Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya yang terdiri dari disabilitas fisik dan mental. 7
14. 25.Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah di Indonesia.
15. 26.Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
16. 27.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) adalah izin yang diberikan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. 28.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. 29.Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
19. 30.Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
20. 31.Pemberi Kerja adalah orang-perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. 32.Perencanaan Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat PTK adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan.
22. 33.Perencanaan Tenaga Kerja Makro yang selanjutnya disebut PTK Provinsi Makro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif guna mendukung pertumbuhan ekonomi atau sosial, baik di daerah, maupun sektoral sehingga dapat membuka kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
23. 34.Perencanaan Tenaga Kerja Mikro yang selanjutnya disebut PTK Mikro adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis dalam Pemerintah Daerah, maupun swasta dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung pencapaian kinerja yang tinggi pada Pemerintah Daerah atau perusahaan yang bersangkutan.
24. 35.Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan tenaga kerja dengan pemberi kerja, sehingga tenaga kerja dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya, dan pemberi kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhannya. 8
25. 36.Penata Laksana Rumah Tangga adalah sebuah profesi yang bersifat jasa pada sektor domestik yang berfungsi menangani urusan atau tata kelola urusan rumah tangga.
26. 37.Hubungan Industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan/atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja/buruh dan pemerintah yang di dasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
27. 38.Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.
28. 39.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
29. 40.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
30. 41.Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
31. 42.Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota.
32. 43.Upah Minimum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat UMK adalah Upah Minimum yang berlaku di wilayah Kabupaten/Kota.
33. 44.Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat- syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.
34. 45.Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja/serikat buruh atau beberapa serikat pekerja/serikat buruh yang tercatat pada Dinas dengan pengusaha atau beberapa beberapa pengusaha, atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.
35. 46.Perjanjian Pemborongan Pekerjaan adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penerima pemborongan lintas Kabupaten/Kota yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
36. 47.Perjanjian Penyediaan Jasa Pekerja/Buruh yang selanjutnya disingkat PPJP adalah perjanjian antara perusahaan pemberi pekerjaan dengan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
37. 48.Sistem Pelatihan Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Sislatkernas adalah keterkaitan dan keterpaduan berbagai komponen pelatihan kerja untuk mencapai tujuan pelatihan kerja nasional. 9
38. 49.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
39. 2.Ketentuan ayat (2) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf a mengkoordinasikan kegiatannya kepada Dinas.
(2)Lembaga pelatihan kerja swasta/perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) huruf (b) skala Daerah Kabupaten/Kota wajib memperoleh izin atau mendaftar ke instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di Daerah Kabupaten/Kota.
(3)Lembaga Pelatihan Kerja Perusahaan yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib:
1. a.memiliki tanda daftar bagi yang tidak memungut biaya pelatihan kerja; dan
2. b.memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bagi yang memungut biaya pelatihan kerja.
  1. 3.Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Pemerintah Daerah dapat membentuk Panitia Kerja dalam rangka mengusulkan calon KA-LPK guna mendapat persetujuan LA-LPK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)KA-LPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.BAB IV, Bagian Kesatu, Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 29

Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 10

5.Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pelayanan penempatan tenaga kerja menurut lokasi kerja dibagi berdasarkan:

a.penempatan tenaga kerja lokal;
b.penempatan tenaga kerja antardaerah; dan
c.penempatan tenaga kerja antarnegara.
1. 6.Ketentuan ayat (2) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1)Penempatan tenaga kerja meliputi:
1. a.penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
2. b.penempatan tenaga kerja di luar negeri.
(2)Penempatan tenaga kerja di dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan mendahulukan penduduk setempat, obyektif, dan sesuai persyaratan jabatan yang telah ditentukan Pemberi Kerja.
(3)Ketentuan mengenai penempatan tenaga kerja sebagaimana dmaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7.Ketentuan ayat (3) Pasal 33 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1)Setiap perusahaan wajib:
1. a.melaporkan lowongan kerja kepada Dinas untuk perusahaan skala Daerah; dan
2. b.melaporkan lowongan kerja kepada Dinas yang membidangi ketenagakerjaan di Kabupaten/Kota untuk perusahaan yang berlokasi disatu Kabupaten/Kota.
(2)Laporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
1. a.jumlah kebutuhan tenaga kerja;
2. b.jenis kelamin;
3. c.pendidikan;
4. d.ketrampilan;
5. e.kompetensi;
6. f.usia; dan
7. g.gaji/upah.
(3)Lowongan kerja dapat bersifat:
1. a.7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; 11
2. b.8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan maksimum 40 (empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; dan/atau
3. c.kurang dari 3 (tiga) jam/hari atau bekerja paruh waktu.
(4)Untuk pekerjaan paruh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dapat diisi oleh pencari kerja yang statusnya Pelajar/Mahasiswa dengan ketentuan tidak mengganggu waktu belajar.
(5)Persyaratan dan tatacara pelaporan lowongan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8.Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

(1)Besaran tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis Pendapatan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian di bidang Ketenagakerjaan.
(2)Besaran tarif Retribusi perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(3)Penggunaan penerimaan Retribusi perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

9.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 49 diubah, sehingga Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

(1)Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
(2)Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat secara tertulis atau lisan.
(3)Dalam hal Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan untuk Pekerja/Buruh.
(4)Surat perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat syarat:
1. a.kesepakatan kedua belah pihak;
2. b.kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. c.adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4. d.pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Perjanjian kerja yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, dapat dibatalkan. 12

10.Ketentuan ayat (1) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

(1)Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu (PKWT) hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaannya akan selesai dalam waktu tertentu yaitu:
1. a.pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya;
2. b.pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun;
3. c.pekerjaan yang bersifat musiman;
4. d.pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru dan kegiatan baru; atau
5. e.produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.
(2)Penetapan jenis pekerjaan yang dapat diperjanjikan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dibuat dan ditetapkan oleh Perusahaan dan Serikat Pekerja/Wakil Pekerja untuk kemudian didaftarkan pada Dinas.
(3)Perjanjian Kerja Waktu Tertentu diadakan untuk masing- masing pekerja berdasarkan seleksi/rekrutmen perusahaan dan hanya berlaku dua kali masa kontrak yang ditetapkan dalam perjanjian kerja yang bersangkutan.
(4)Perusahaan yang memperkerjakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mempekerjakan pekerja yang bersangkutan tersebut sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu.
(5)Besaran upah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu paling kurang sesuai dengan UMK yang berlaku.
(6)Hal-hal lain terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

11.Ketentuan ayat (2) Pasal 57 diubah, sehingga Pasal 57 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

(1)Dinas dapat membatalkan kegiatan pemborongan pekerjaan dalam hal perusahaan penerima pemborongan pekerjaan tidak mendaftarkan perjanjian pemborongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3).
(2)Perusahaan penerima pemborongan pekerjaan mendahulukan pemanfaatan tenaga kerja penduduk setempat, obyektif, dan sesuai dengan persyaratan jabatan yang diminta. 13

12.Ketentuan Pasal 58 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 18

Pasal 28

PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 46

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 57

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 18

Pasal 28

PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 46

Pasal 49

Pasal 50

Pasal 57

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018