DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2018

Nomor: 54
Tahun: 2018
Ditetapkan: 4 September 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan Umum, Upah Minimum, Upah Minimum Provinsi, Upah Minimum Kabupaten/Kota, Upah Minimum Sektoral Provinsi, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota,Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/ Kota, Ketentuan Lain-lain, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa penetapan upah minimum dilaksanakan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi;
b.bahwa upah minimum ditetapkan untuk memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh dan keberlangsungan usaha sehingga tercipta hubungan industrial yang kondusif, harmonis, dinamis, dan berkeadilan di Daerah Provinsi Jawa Barat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Tata Cara Penetapan dan Pelaksanaan Upah Minimum di Daerah Provinsi Jawa Barat; GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA TATACARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM DI DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TENTANG PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 54 TAHUN 2018 GUBERNUR JAWA BARAT I SALINAN! Mengingat Menimbang

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
6.Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
7.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1239);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948);
10.Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum;
11.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 166), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 16 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192); 2 Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
7.Bupati/Wali Kota adalah Bupati/Wali Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
8.Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah Perangkat Daerah di Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan.
9.Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga nonstruktural yang bersifat tripartit.
10.Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya, atas suatu pekerjaan dan/ a tau jasa yang telah a tau akan dilakukan. PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PELAKSANAAN UPAH MINIMUM DI DAERAH PROVINS! JAWA BARAT.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN:

12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211); 3
11.Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh Gubernur sebagai jaring pengaman.
12.Upah Minimum Provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh Daerah Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
13.Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.
14.Upah Minimum Sektoral Provinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di satu Provinsi.
15.Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di Daerah Kabupaten/Kota.
16.UMn adalah Upah minimum yang akan ditetapkan.
17.UMt adalah Upah minimum tahun berjalan.
18.Inflasit adalah inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan.
19.Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang selanjutnya disebut Ii PDBt adalah pertumbuhan produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan produk Domestik Bruto yang mencakup periode kuartal III dan kuartal IV tahun sebelumnya dan periode kuartal I dan kuartal II tahun berjalan.
20.Formula Perhitungan Upah Minimum adalah upah minimum tahun berjalan ditambah dengan hasil perkalian antara upah minimum tahun berjalan dan penjumlahan tingkat inflasi nasional tahun berjalan dan tingkat pertumbuhan produk Domestik Bruto tahun berjalan.
21.Sektor adalah kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
22.Sektor unggulan adalah sektor yang ditentukan berdasarkan pendekatan model ekonomi basis yang menghasilkan sektor potensial untuk kemudian dievaluasi lebih lanjut dengan menggunakan 8 (delapan) indikator penentuan sektor unggulan.
23.Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh di Perusahaan dan di luar Perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
24.Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sektoral adalah serikat pekerja/ serikat buruh yang mempunyai ruang lingkup secara sektoral dan bergerak pada sektor yang sama serta sudah tercatat pada Dinas Daerah Kabupaten/Kota. 4

Pasal 2

Peraturan Gubernur dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan dalam proses penetapan Upah Minimum di Daerah Provinsi.

25.Organisasi Pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
26.Asosiasi Pengusaha Indonesia adalah organisasi Pengusaha Indonesia yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab, yang secara khusus menangani bidang hubungan industrial, ketenagakerjaan, investasi dan kegiatan dunia usaha dalam arti yang seluas-luasnya, dalam rangka mewujudkan pelaksanaan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
27.Asosiasi Pengusaha Sektoral adalah gabungan Pengusaha yang mempunyai ruang lingkup secara sektoral dan bergerak pada sektor yang sama.
28.Homogenitas Perusahaan adalah suatu kesamaan dalam elemen sebuah kelompok perusahaan yang dapat dilihat dari jenis usaha yang sama, proses produksi yang relatif sama, bahan baku yang relatif sama dan produk yang dihasilkan relatif sama dengan mengacu pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sampai 5 (lima) digit, serta sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) perusahaan.
29.Jumlah perusahaan adalah banyaknya perusahaan yang bergerak pada sektor yang sama, baik berstatus kepemilikan Penanaman Modal Asing maupun Penanaman Modal Dalam Negeri, dan sekurang- kurangnya berjumlah 2 (dua) perusahaan.
30.Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya tenaga kerja pada sektor yang sama dan sekurang-kurangnya berjumlah 100 (seratus) orang.
31.Devisa yang dihasilkan adalah nilai ekspor yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan.
32.Nilai tambah yang dihasilkan adalah nilai tambah yang dihitung melalui pendekatan penyerapan tenaga kerja dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
33.Kemampuan perusahaan adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk membayarkan upah di atas Upah Minimum yang besarannya disepakati antara Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan. 5

BAB III

UPAH MINIMUMPROVINS!

Pasal 5

(1)Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a, wajib ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Dalam menetapkan Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.

BAB II

UPAH MINIMUM

Pasal 4

(1)Gubernur menetapkan Upah Minimum sebagai jaring pengaman.
(2)Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
(3)Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh dengan Pengusaha pada Perusahaan yang bersangkutan dengan memperhatikan produktivitas dan kemampuan perusahaan.
(4)Upah Minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upah bulanan terendah, terdiri atas:
1. a.upah tanpa tunjangan; atau
2. b.upah pokok termasuk tunjangan tetap.
(5)Upah Minimum, terdiri atas:
1. a.Upah Minimum Provinsi;
2. b.Upah Minimum Kabupaten/Kota;
3. c.Upah Minimum Sektoral Provinsi; dan
4. d.Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

a.agar dalam penetapan Upah Minimum di Daerah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
b.agar terdapat kesamaan pemahaman tentang tata cara penetapan Upah Minimum di Daerah Provinsi. 6

(3)Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah Minimum, sebagai berikut: UMn = UMt + { UMt x (Inflasit +%I:!,. PDBt)}
(4)Hasil pembahasan usulan besaran nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
(5)Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
2. b.Organisasi Pengusaha;
3. c.Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; dan
4. d.Pakar Perguruan Tinggi.

BAB IV

UPAH MINIMUMKABUPATEN/KOTA

Pasal 6

(1)Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b, dapat ditetapkan oleh Gubernur.
(2)Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi.
(4)Hasil pembahasan usulan besaran nilai Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
(5)Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari unsur:
1. a.Perangkat Daerah Provinsi;
2. b.Organisasi Pengusaha;
3. c.Serikat Pekerja/ Serikat Buruh; dan
4. d.Pakar Perguruan Tinggi.
(6)Dalam hal salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara, maka sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
(7)Gubemur menetapkan dan mengumumkan Upah Minimum Provinsi pada tanggal 1 November.
(3)Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), didasarkan pada formula perhitungan upah minimum, sebagai berikut: UMn = UMt + { UMt x (Inflasit +%I:!,. PDBt)} 7 BABV UPAHMINIMUMSEKTORALPROVINS! Pasal 8
(1)Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c, dapat ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan di Daerah Provinsi
(2)Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi.
(3)Gubernur dapat memfasilitasi pembentukan Asosiasi Pengusaha Sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dalam hal Serikat Pekerja/Serikat Buruh sektor yang bersangkutan mengusulkan Upah Minimum Sektoral Provinsi.

Pasal 7

(1)Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dengan memperhatikan rekomendasi Bupati/Wali Kota serta saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
(2)Rekomendasi Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan berdasarkan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota.
(3)Usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan jadwal waktu yang ditentukan.
(4)Bupati/Wali Kota dapat menyampaikan rekomendasi usulan Upah Minimum Kabupaten/Kota satu angka kepada Gubernur melalui Dinas dilampiri Berita Acara Hasil Pembahasan Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota sebagai dasar penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota.
(5)Upah Minimum Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur selambat-lambatnya pada tanggal 21 November dan berlaku mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berikutnya.
(6)Dalam hal salah satu unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak bersedia membubuhkan tanda tangan dalam Berita Acara, maka sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dan Sekretaris Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota. 8
(4)Dalam hal belum terbentuk Asosiasi Pengusaha Sektoral, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengusaha atau pengambil keputusan pada Perusahaan dapat mewakilkan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Provinsi untuk melakukan perundingan, dengan memberikan surat kuasa/ surat mandat secara tertulis.
(5)Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi atas dasar permintaan Gubernur.
(6)Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Provinsi dengan berpedoman pada hasil penelitian dengan pendekatan model ekonomi basis dan Klasifikasi Baku Lapangan U saha Indonesia.
(7)Dalam menentukan sektor unggulan, Dewan Pengupahan Provinsi melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi, mengenai:
1. a.homogenitas perusahaan;
2. b.jumlah perusahaan;
3. c.jumlah tenaga kerja;
4. d.devisa yang dihasilkan;
5. e.nilai tambah yang dihasilkan;
6. f.kemampuan perusahaan;
7. g.asosiasi pengusaha sektor terkait; dan
8. h.serikat pekerja/ serikat buruh sektor terkait.
(8)Sektor unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan sebagai dasar untuk merundingkan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Provinsi.
(9)Dinas dapat memfasilitasi Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan untuk melakukan perundingan.
(10)Hasil perundingan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak.
(11)Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan kepada Gubernur melalui Dinas. ( 12) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan bersama mengenai Upah Minimum Sektoral Provinsi antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan, maka Upah Minimum Sektoral Provinsi tidak dapat ditetapkan. . . . 9
1. c.jumlah tenaga kerja;
2. b.jumlah perusahaan;
3. a.homogenitas perusahaan;
(6)Dalam menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota melakukan penelitian serta menghimpun data dan informasi, mengenai:
(5)Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada hasil penelitian dengan pendekatan model ekonomi basis dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan hasil penelitian penentuan sektor unggulan di Daerah Kahupaten/Kota.
(4)Dalam hal belum terbentuk Asosiasi Pengusaha Sektoral, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Pengusaha atau pengambil keputusan pada Perusahaan dapat mewakilkan kepada Asosiasi Pengusaha Indonesia Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan perundingan, dengan memberikan surat kuasa/ surat mandat secara tertulis.
(3)Bupati/Wali Kota dapat memfasilitasi pembentukan Asosiasi Pengusaha Sektoral se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dalam hal Serikat Pekerja/ Serikat Buruh sektor yang bersangkutan mengusulkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.
(2)Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus lebih besar dari Upah Minimum Kabupaten/Kota.
(1)Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d, dapat ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Sektoral pada sektor yang bersangkutan di Daerah Kabupaten/Kota.
(13)Upah Minimum Sektoral Provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur selambat-lambatnya pada akhir Januari tahun berjalan serta berlaku sejak tanggal ditetapkan. 10
(14)Besaran Upah pada sebuah Perusahaan disepakati secara bipartit dalam hal Perusahaan tersebut masuk dalam sektor unggulan, namun tidak mampu membayar besaran Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, yang dibuktikan dengan: ( 13) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan bersama mengenai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan, maka Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota tidak dapat diusulkan.
(12)Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota atas dasar permintaan Gubernur.
(11)Pengusulan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur melalui Dinas dengan melampirkan Berita Acara Kesepakatan Bersama antara Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan sebagai dasar penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.
(10)Hasil perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan oleh Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan kepada Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
(9)Hasil perundingan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani kedua belah pihak.
(7)Sektor unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan sebagai dasar untuk merundingkan besaran nilai Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota.
(8)Dinas Daerah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi Asosiasi Pengusaha Sektoral dan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh pada sektor yang bersangkutan untuk melakukan perundingan.
1. h.serikat pekerja/ serikat buruh sektor terkait.
2. g.asosiasi pengusaha sektor terkait; dan
3. f.kemampuan perusahaan;
4. e.nilai tambah yang dihasilkan;
5. d.devisa yang dihasilkan; 11
(2)Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Pengusaha kepada Gubernur melalui Dinas paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya Upah Minimum Kabupaten/Kota.
(3)Permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilampiri dengan:
1. a.naskah asli kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di Perusahaan;
2. b.dalam hal Perusahaan belum membentuk Serikat Pekerja/Serikat Buruh, maka Perusahaan wajib melampirkan kesepakatan tertulis antara Pengusaha dan pekerja/buruh di Perusahaan sebanyak 50% + 1 darijumlah pekerja/buruh yang ada di Perusahaan;
3. c.laporan keuangan Perusahaan yang terdiri atas neraca perhitungan rugi/laba beserta penjelasan- penjelasannya untuk 2 (dua) tahun terakhir, kecuali bagi Perusahaan yang beroperasi belum mencapai 2 (dua) tahun, maka Perusahaan wajib melampiri laporan keuangan selama Perusahaan beroperasi;
(1)Perusahaan yang tidak mampu melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota.

BAB VI

UPAH MINIMUM SEKTORALKABUPATEN/KOTA Pasal 9

Pasal 10

PENANGGUHANPELAKSANAANUPAH MINIMUM KABUPATEN/KOTA

a.naskah asli kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh di Perusahaan;
b.laporan keuangan Perusahaan yang terdiri atas neraca perhitungan rugi/laba beserta penjelasan- penjelasannya pada tahun berjalan;
c.dalam hal Perusahaan telah berbadan hukum, maka laporan keuangan Perusahaan harus sudah diaudit oleh akuntan publik;

(15)Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota ditetapkan dan diumumkan oleh Gubernur selambat-lambatnya pada akhir Februari tahun berjalan serta berlaku sejak tanggal ditetapkan. 12 ... Dalam hal telah ditetapkan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten/Kota, maka upah yang diberlakukan pada Daerah Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum Kabu paten/ Kota.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN-LAIN BABVIII kewajiban Minimum Penangguhan tidak menghilangkan Perusahaan membayar selisih Upah Kabupaten/Kota selama masa penangguhan.

(7)Gubernur menetapkan persetujuan atau penolakan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota setelah menerima saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat.
(6)
(5)Gubernur dapat mengabulkan usulan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Perusahaan yang mengajukan penangguhan harus melaksanakan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun sebelumnya; atau
2. b.Penangguhan diberikan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
(4)Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan dan penelitian terhadap permohonan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota atas dasar permintaan Gubernur.
1. e.salinan akte pendirian Perusahaan;
2. f.data upah menurutjabatan pekerja/buruh;
3. g.data pekerja/buruh seluruhnya dan data pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/Kota; dan
4. h.data perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun berikutnya.
5. d.dalam hal Perusahaan telah berbadan hukum, maka laporan keuangan Perusahaan harus sudah diaudit oleh akuntan publik; 13 : . BERITA DAERAHPROVINS!JAWA BARATTAHUN 2018 NOMOR 5.. IWA KARNIWA ttd SEKRETARIS DAERAH PROVINS! JAWABARAT, Diundangkan di Bandung pada tanggal 4 September 2018 MOCHAMAD IRIA WAN ttd Pj. GUBERNUR JAWA BARAT, Ditetapkan di Bandung pada tanggal 4 September 2018 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB IX

KETENTUANPENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 14 •. t w

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 107 Tahun 2004

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2000

Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 107 Tahun 2004

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2015