DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 15 Juli 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 16, angka 18, angka 20, angka 21, penambahan angka 21d, angka 21e, perubahan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Pasal 4, Pasal 5, penyisipan Pasal 5a, Pasal 5b, perubahan Pasal 64a, Pasal 64b, Pasal 65, penyisipan BAB XXA dan Pasal 65a, perubahan Pasal 66a.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
b.bahwa untuk meningkatkan daya saing usaha, koordinasi, dan efisiensi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, serta penyesuaian terhadap perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam regulasi bank perkreditan rakyat dan lembaga keuangan mikro, perlu dilakukan konsolidasi atau merger Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat/Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan;
c.bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; GUBERNUR JAWA BARAT, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATDAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN TENTANG PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR: 6 TAHUN 2015 GUBERNUR JAWA BARAT
2.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 2
10.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3840);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737);
13.Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/9/PBl/2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit And Proper Test) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 150 DKBU, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5331);
14.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93);
16.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
17.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183); 3
4.Bupati adalah Bupati di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Provinsi Banten, kecuali Bupati Bandung dan Bupati Bandung Barat.
5.Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6.Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Jawa Barat dan Daerah Provinsi Banten, kecuali Daerah Kabupaten Bandung dan Daerah Kabupaten Bandung Barat.
7.PD. PK adalah Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan.
8.PD. BPR adalah Perusahan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang terdiri dari PD. BPR-PK dan PD. BPR-BKPD. 3. yang merrumpm yang menjadi penyelenggara pemerintahan daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat. Pasal 1
1.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATDAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 30 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 93), diubah sebagai berikut: A. Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 16, angka 18, angka 20, dan angka 21 diubah dan setelah angka 2lc ditambah angka 2ld dan angka 2le, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: MEMUTUSKAN: GUBERNUR JAWA BARAT dan DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH PROVINS! JAWA BARAT Dengan Persetujuan Bersama 4

8.Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

( 1) PD. BPR melaksanakan kegiatan usaha:

a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito;
1. 9.PD. BPR-PK adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Perkreditan Kecamatan.
2. 10.PD. BPR-BKPD adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Karya Produksi Desa.
3. 11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PD. BPR dan PD. PK yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PD. BPR dan PD PK dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi dan/ atau Pimpinan dan/ atau Dewan Pengawas.
4. 12.Direksi adalah Direksi PD. BPR.
5. 13.Pimpinan adalah Pimpinan PD. PK.
6. 14.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD. BPR dan/ atau PD. PK.
7. 15.Pegawai adalah pegawai PD. BPR dan/atau PD. PK.
8. 16.Pembina Unsur Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Sadan Usaha Milik Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. 17.Pembina Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi ekonomi di Daerah Kabupaten.
10. 18.Pembina Teknis Perbankan adalah Otoritas Jasa Keuangan.
11. 19.Pemilik adalah badan hukum pemegang saham pada PD.BPR dan/atau PD.PK.
12. 20.Pengawas PD.BPR adalah Otoritas Jasa Keuangan setempat.
13. 21.Pengawas PD.PK adalah Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten. 2 la. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Ra pat Umum Pemegang Saham PD.BPR/PD.PK. 2lb. Konsolidasi adalah penggabungan 2 (dua) PD.BPR/PD.PK atau lebih dengan cara mendirikan PD.BPR/PD.PK baru dan membubarkan PD.BPR/PD.PK tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 2lc. Merger adalah penggabungan 2 (dua) PD.BPR/PD.PK atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu PD. BPR/PD. PK dan membubarkan PD.BPR/PD.PK lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. 2 ld. Divestasi adalah penarikan dana investasi pada PD.BPR atau PD.PK, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 5 D. Diantara ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan Pasal 5a, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal5a

(1)Kepemilikan saham pada masing-masing PD. BPR hasil merger di Daerah Provinsi sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi sebanyak 51 % (lima puluh satu persen);
2. b.Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi sebanyak 29% (dua puluh sembilan persen); dan
3. c.PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebanyak 20% (dua puluh persen).
(2)Kepemilikan saham PD. BPR-BKPD Cirebon dan Karawang hasil merger, sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak 45% (empat puluh lima persen); dan
2. b.Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi paling sedikit 55% (lima puluh lima persen). C. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Modal Dasar PD.BPR/PD.PK hasil konsolidasi atau merger sebesar Rp 682.500.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dapat dilakukan setelah perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas melalui RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
1. b.memberikan pmjaman dan/ atau kredit dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah terkait; dan
2. c.menjalankan usaha perbankan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PD. PK melaksanakan kegiatan usaha:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan;
2. b.memberikan pinjaman dengan memprioritaskan petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah terkait; dan
3. c.menjalankan usaha perbankan lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6
(2)Merger PD. BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
(3)Konsolidasi atau merger PD.PK sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham melalui RUPS dan ditetapkan oleh Gubernur paling lambat akhir tahun 2015.
(4)Konsolidasi atau merger PD.PK di Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Ban ten, dilaksanakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham melalui RUPS dan ditetapkan oleh Bupati Pandeglang, Bupati Lebak, Bupati Tangerang, dan Bupati Serang. Pasal64a
(1)Penggabungan usaha PD. BPR dilakukan melalui merger dan PD.PK dilakukan melalui konsolidasi atau merger dalam satu Daerah Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah 1n1. F. Ketentuan Pasal 64a dan Pasal 64b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: E. Diantara ketentuan Pasal Sa dan Pasal 6 disisipkan Pasal Sb, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal5b Perubahan terhadap kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5a, dapat dilakukan setelah perubahan bentuk hukum PD. BPR dan PD. PK hasil konsolidasi atau merger menjadi Perseroan Terbatas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Kepemilikan saham pada masing-masing PD. BPR hasil merger di Daerah Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Ban ten dan/ atau Peraturan Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten, dengan terlebih dahulu disepakati dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Kepemilikan saham pada PD. PK hasil konsolidasi atau merger di Daerah Provinsi, sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah Provinsi paling banyak 40% (empat puluh persen);
2. b.Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi paling sedikit 60% (enam puluh persen); dan
3. c.kepemilikan saham lainnya ditentukan berdasarkan RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Kepemilikan saham pada masing-masing PD. PK hasil konsolidasi atau merger di Daerah Provinsi Banten ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten dan/ atau Peraturan Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten, dengan terlebih dahulu disepakati dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7 Pasal65a
(1)Pemerintah Daerah Provinsi dapat melakukan divestasi pada PD. BPR dan PD. PK, melalui penjualan sebagian atau seluruh saham kepada pihak lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan hasil analisis kelayakan oleh Penasehat Investasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Penasehat Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Divestasi H. Diantara BAB XX dan BAB XXI disisipkan BAB XXA terdiri dari Pasal 65a, sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB XXA G. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

(1)Pembubaran PD. BPR dan PD. PK ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan gagal mendapatkan ijin usaha, pencabutan izin usaha, perintah pengadilan, lembaga likuidasi bank, serta kesepakatan pemegang saham.
(2)Penyelesaian hak dan kewajiban PD. BPR dan PD. PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara proporsional melalui RUPS.
(3)Ketentuan mengenai tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. Pasal64b ( 1) PD. BPR merger dan PD. PK hasil konsolidasi a tau merger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64a, harus dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Perubahan bentuk hukum PD. BPR hasil merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 2 (dua) tahun sejak diterbitkan izin merger oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(3)Perubahan bentuk hukum PD. PK hasil konsolidasi atau merger sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama pada bulan Desember tahun 2015.
(4)PD. PK hasil konsolidasi atau merger yang telah menjadi Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), wajib mengajukan izin operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada bulan Januari tahun 2016. 8 LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6. IWA KARNIWA ttd Plt. SEKRETARlS DAERAH PROVINS! JAWABARAT, Diundangkan di Bandung pada tanggal 16 Juli 2015 AHMAD HERYA WAN ttd GUBERNUR JAWA BARAT, Ditetapkan di Bandung pada tanggal 15 Juli 2015 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. I. Ketentuan Pasal 66a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 66a
(1)Penyesuaian terhadap kepemilikan saham pada PD. BPR-LPK di Daerah Kabupaten Majalengka dan Daerah Kabupaten Bekasi dilakukan setelah izin merger diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
(2)Selama PD. BPR dan PD. PK masih dalam proses konsolidasi atau merger berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka PD. BPR dan PD. PK tetap melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya.
(3)Selama PD. BPR dan PD. PK masih dalam proses perubahan badan hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka PD. BPR dan PD. PK tetap melakukan kegiatan usaha sebagaimana mestinya. 9 Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 merupakan perubahan pertama dari Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 telah memberikan hasil yang cukup baik diantaranya adalah keberhasilan merger 4 (empat) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kabupaten Serang serta merger atau konsolidasi 7 (tujuh) Perseroan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD. PK) di Daerah Kabupaten Bogor, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Sukabumi, Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Karawang, Daerah Kabupaten Kuningan dan Daerah Kabupaten Sumedang. Adapun beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 tersebut diantaranya yaitu adanya penolakan terhadap bank bjb sebagai Pemegang Saham Pengendali (PSP), persepsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap masa berlaku Peraturan Daerah, terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), terbitnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat, serta polemik pengaturan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat terhadap lembaga di Daerah Provinsi Banten. Hal tersebut di atas menjadi dasar perubahan Kedua Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang PD Bank Perkreditan Rakyat/PD Perkreditan Kecamatan yang menjadi payung hukum keberadaan 71 (tujuh puluh satu) PD.BPR dan 82 (delapan puluh dua) PD.PK di Daerah Jawa Barat dan Banten, yang melalui perubahan pertama melalui Peraturan Daerah nomor 30 tahun 2010 diamanatkan untuk dilakukan Merger/ Konsolidasi di masing-masing Ka bu paten sehingga jumlah lembaga tersebut menjadi 40 (empat puluh) PD.BPR dan 41 (empat puluh satu) PD.PK. Adapun fokus utama pengaturan adalah terhambatnya merger/konsolidasi di beberapa Daerah Kabupaten terkait dengan perubahan-perubahan sebagaimana disebutkan pada alinea pertama serta amanat untuk melakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas. Terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat yang mensyaratkan bahwa modal disetor minimal BPR dibagi menjadi beberapa wilayah yaitu: 1) Zona Satu (Ibu Kota Jakarta) menjadi sebesar Rp. 14 miliar yang semula Rp. 5 miliar. 2) Zona Dua (Ibu Kota Jawa Bali, Debotabek) menjadi sebesar Rp. 8 miliar yang semula Rp. 2 miliar. 3) Zona Tiga (lbu Kota diluar Jawa Bali) menjadi sebesar Rp. 6 miliar yang semula Rp. 1 Miliar I. UMUM PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURANDAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYATDAN PERUSAHAANDAERAH PERKREDITAN KECAMATAN TENTANG PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015 10 4) Zona Empat (di wilayah lain diluar Zona Satu, Dua, Tiga dan Empat) menjadi sebesar Rp. 4 miliar yang semula Rp. 500 Juta. Pengaturan modal disetor minimal tersebut mengakibatka,n merger PD. BPR milik bersama Pemerintah Daerah Provinsi menjadi suatu keharusan, mengingat keterbatasan penyediaan APBD untuk memenuhi persyaratan tersebut harus terpenuhi paling lambat tahun 2017. Di sisi lain, terbukti bahwa merger yang telah dilakukan pada 5 (lima) PD. BPR sebelumnya yaitu PD. BPR di Daerah Kabupaten Garut, Daerah Kabupaten Subang, Daerah Kabupaten Cianjur, Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Daerah Kabupaten Serang telah mampu meningkatkan kualitas pengawasan pemegang saham dan kualitas pengelolaan BPR yang ditunjukkan dengan meningkatnya profitabilitas. Hal ini tentunya sudah sejalan dengan arah kebijakan OJK selaku regulator perbankan yang menyebutkan bahwa untuk meningkatkan peran dan kontribusi PD. BPR terhadap perekonomian daerah, mewujudkan community bank yang sehat, kuat, dan produktif, serta pemenuhan kecukupan modal, maka perlu dilakukan upaya salah satunya melalui penggabungan usaha antar BPR. Sejalan dengan hal tersebut, pengelolaan PD. PK yang selama ini belum mempunyai payung hukum yang kuat, maka berdasarkan Pasal 39 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan wajib memperoleh izin usaha paling lama lambat tanggal 8 Januari 2016, dengan persyaratan utama adalah perubahan bentuk hukum menjadi Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana diatur dalam Pasal 5. Undang-Undang tersebut juga membuka peluang PD. PK bertransformasi menjadi BPR sebagaimana diatur cialam Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terkait kepemilikan dan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maka berdasarkan Pasal 334 ayat ('.2) menyatakan bahwa BUMD yang dimiliki lebih dari satu pemerintah daerah harus merubah bentuk hukumnya menjadi Perseroan Terbatas (PT) dan berdasarkan Pasal 339 ayat (2) menyatakan bahwa kepemilikan saham (BUMD) berbentuk PT yaitu seluruh atau paling sedikit 51 % dimiliki oleh pemerintah daerah. Hal terse but tentunya berdampak pada perubahan pertama Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 yang mengamanatkan pemegang saham mayoritas kepada selain Pemerintah Daerah Provinsi. Kedepan, sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka PD. BPR dan PD. PK hasil konsolidasi atau merger harus dilakukan perubahan bentuk hukum dari PD menjadi PT. Hal tersebut selain untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, juga untuk memberikan kejelasan pengaturan antar pemegang saham, keleluasaan pengembangan usaha, dan penerapan prinsip- prinsip good corporate governance secara efektif, sehingga perannya sebagai motor penggerak perekonomian Daerah dapat terwujud. Grand design pengembangan PT. BPR di Daerah Provinsi adalah menjadikan lembaga yang mempunyai keunggulan competitive yang dibangun diatas keunggulan comparative wilayah serta menjadi market leader di masing- masing wilayah. Untuk itu, maka diinisiasi penggabungan usaha PT. BPR dalam satu wilayah Koordinasi Pemerintahan dan Pembangunan, dan langkah selanjutnya adalah mewujudkan tujuan akhir sebagai satu PT. BPR Jabar. Sedangkan PT. LKM di Daerah Provinsi diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas pelayanannya dengan bertransformasi menjadi Bank Perkreditan Rakyat melalui pemenuhan persyaratan dari Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal transformasi tersebut diperkirakan tidak dapat dilaksanakan, maka opsi divestasi dapat dilakukan selama sesuai dengan peraturan perundang- undangan. 11 Huruf D Pasal 5a Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didalamnya mengatur tentang kepemilikan dan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana Pasal 339 ayat (2), menyatakan bahwa kepemilikan saham Badan Usaha Milik Daerah berbentuk Perseroan Terbatas yaitu seluruh atau paling sedikit 51 % dimiliki oleh pemerintah daerah. Huruf B Pada prinsipnya penyaluran kredit/pembiayaan dapat diberikan kepada semua pihak, semua sektor dan untuk semua jenis pemanfaatannya selama sesuai dengan peraturan perundang- undangan dengan mempertimbangkan portofolio resiko bisnis serta penerapan good corporate governance, dengan tidak dibatasi hanya untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai potensi/karakteristik daerah terkait. Pencantuman Pengaturan prioritas penyaluran pinjaman dan/ atau kredit terse but, merupakan komitmen awal atas arah pengembangan PT. BPR dan PT. LKM yang akan dilanjutkan melalui pendukungan program, kegiatan dan anggaran pemerintah daerah dalam kerangka public service obligations. Pengaturan prioritas penyaluran pinjaman dan/ a tau kredit dimuat dalam Akte Pendirian Perseroan dan rencana bisnis perseroan. Huruf C

Pasal 5

Ayat (1) Besaran modal dasar sebesar Rp 682.500.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar lima ratus juta rupiah) merupakan akumulasi seluruh modal dasar yang ditetapkan pada PD.BPR dan PD.PK, diluar Modal dasar 4 (empat) BPR yang telah menjadi PT dan beberapa lembaga yang dilikuidasi atau tidak aktif. Ayat (2) Cukup jelas. II. PASALDEMI PASAL PasalI Huruf A Istilah yang dirumuskan dalam pasal mi dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah 1n1. 12 Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (3) Bahwa ketentuan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi untuk PD.BPR di Daerah Provinsi Banten sebesar 15% telah diatur Pemerintah Daerah Provinsi Banten dan Pemerintah Daerah Kabupaten, yaitu:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan PD.BPR Kertaraharja Kabupaten Tangerang;
b.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan PD.BPR Serang;
c.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2012 ten tang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan Ciomas Kabupaten Serang; dan
d.Peraturan Daerah Kabu paten Pandeglang Nomor 10 Tahun 2010 tentang PD.BPR dan 7 PD.PK di Kabupaten Pandeglang. Ayat (2) PD. BPR BKPD Karawang didirikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02/perda/Ek.031.1/1979 tentang BKPD. Adapun Kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi pada PD.BPR BKPD tersebut dimulai pada Tahun 2006 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Karawang memberikan proporsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 45%. Adapun 7 (tujuh) PD.BPR BKPD di Daerah Kabupaten Cirebon, didirikan berdasarkan surat Keputusan Bupati Cirebon Nomor 581/ 1386-perek tanggal 26 Oktober 1989 tentang pengaktifan 7 (tujuh) PD.BPR BKPD Cirebon. Keterlibatan modal Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 581/SK.1691-binsar/90 tanggal 27 September 1990 tentang kepemiikan bersama 7 (tujuh) BKPD di kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah BPR di Kabupaten Cirebon memberikan proporsi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 45%. 13 Huruf E Pasal 64a Ayat (1) Penggabungan usaha melalui merger antar PD.BPR di dalam satu Daerah Kabupaten dilakukan atas lembaga dengan status kepemilikan sama. Penggabungan usaha melalui merger atau konsolidasi antar PD.PK di dalam satu Daerah Kabupaten dilakukan atas lembaga dengan status kepemilikannya sama. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Kesepakatan hasil konsolidasi atau merger ditetapkan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Keputusan Gubernur Jawa Barat bagi PD.BPR atau PD.PK di Daerah Provinsi atau Keputusan Gubernur Banten atau Bupati di Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten bagi PD.BPR atau PD.PK di Daerah Provinsi Banten. Huruf D Pasal Sb Bahwa PD.PK hasil konsolidasi atau merger wajib bertransformasi atau berubah menjadi Lembaga keuangan Mikro dengan bentuk hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 39 dengan komposisi kepemilikan saham paling sedikit 60% (enam puluh persen) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan dan sisanya dapat dimiliki oleh Warga Negera Indonesia dan/ atau Koperasi. Adapun sisa komposisi saham dalam hal ini kepemilikan Pemerintah Daerah Provinsi sebesar 40% tetap dapat dimiliki selama-lamanya 5 (lima) tahun sejak tanggal pengukuhan sebagai LKM oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana telah diatur Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.05/2014 tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan LKM. Terkait dengan batas waktu kepemilikan saham pada PT. LKM, maka dapat dilakukan upaya divestasi atas saham kepada pihak lain atau melakukan transformasi menjadi BPR. Pengaturan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memastikan kepatuhan Daerah terhadap ketentuan Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyebutkan bahwa kepemilikan BUMD lebih dari satu daerah harus berubah menjadi Perseroan. Untuk mewadahi aspirasi beberapa Daerah Kabupaten yang bermaksud tetap menjadi Pemegang Saham mayoritas maka perubahan Komposisi saham dimungkinkan setelah perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 14 Huruf F Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 64b Ayat (1) Perusahaan Daerah dengan kepemilikan saham le bih dari satu daerah wajib menjadi Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 334 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Ayat (2) Perubahan bentuk hukum PD.BPR hasil merger di Daerah Provinsi ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat adapun Perubahan bentuk hukum PD. BPR hasil merger di Daerah Provinsi Banten ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Banten atau Peraturan Daerah Kabupaten Banten. Ayat (3) PD.PK hasil konsolidasi atau merger wajib bertransformasi atau berubah menjadi Lembaga Keuangan Mikro dengan bentuk hukum Perseroan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 39, dan Perubahan bentuk hukum PD.PK hasil merger menjadi PT LKM di Daerah Provinsi ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat. Adapun perubahan bentuk hukum PD.PK hasil merger /konsolidasi menjadi PT. LKM di Daerah Provinsi Banten dapat ditetapkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Banten atau Peraturan Daerah Kabupaten Banten. Ayat (4) Pada tanggal 8 Januari 2015 merupakan batas akhir pengajuan ijm operasional kepada Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (4) Cukup jelas. Teknis dan pelaksanaan Konsolidasi atau merger telah diatur pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 35 Tahun 2010 ten tang Merger dan Konsolidasi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan. 15 TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 185 Huruf H Pasal66a Ayat (1) Bagi PD. BPR yang sedang dalam proses merger di OJK dengan masih mengacu kepada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010 dengan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Daerah Provinsi 20%, Pemerintah Daerah Kabupaten 29% dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk 51 %, penyesuaian terhadap pasal 5a Peraturan Daerah ini dilakukan setelah terbitnya ijin merger dari Otoritas Jasa Keuangan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat ( 1) Pihak lain adalah Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Daerah Kabupaten di Daerah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten di Daerah Provinsi, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk, koperasi karyawan lembaga yang bersangkutan atau BPR milik pemerintah provinsi di wilayah bersangkutan. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 65a Huruf G 16 MODAL DASAR PD.BPR HASIL MERGER/PD.PK HASIL KONSOLIDISASI ATAU MERGER NAMA PD.BPR HASIL KEWAJIBAN MODAL REALISASI MODAL YANG KELEBIHAN DAN MERGER PEMEGANG SAHAM MODAL DASAR DISETOR MASING- % TELAH DISETOR PER 30 % KEKURANGAN MASING PEMILIK DESEMBER 2014 BOGOR (5 PD.BPR) 72,000,000,000.00 PD.BPR LPK - Pem Prov. Jabar 36, 720,000,000.00 51% 7 ,000,000,000.00 38% (29, 720,000,000.00) Parungpanjang - Pem Kabupaten 20,880,000,000.00 29% 9,998,500,000.00 54% ( 10,881,500,000.00) - PT. Bank Jabar Banten 14,400,000,000.00 20% 1,590,000,000.00 9% (12,810,000,000.00) Jumlah Bogar 72,000,000,000.00 100% 18,588,500,000.00 100% (53,411,500,000.00) BEKASI (6 PD.BPR) 52,000,000,000.00 PD.BPR LPK Bekasi - Pem Prov. Jabar 26,520,000,000.00 51% 8,400,000,000.00 62% (18,120,000,000.00) - Pem Kabupaten 15,080,000,000.00 29% 4,200,000,000.00 31% (10,880,000,000.00) - PT. Bank Jabar Banten 10,400,000,000.00 20% 990,000,000.00 7% (9,410,000,000.00) Jumlah Bekasi 52,000,000,000.00 100% 13,590,000,000.00 100% (38,410,000,000.00) INDRAMAYU (6 PD.BPR) 44,000,000,000.00 PD.BPR LPK Balongan - Pem Prov. Jabar 22,440,000,000.00 51% 4,200,000,000.00 37% (18,240,000,000.00) - Pem Kabupaten 12, 760,000,000.00 29% 6,000,092,747.00 52% (6, 759,907,253.00) - PT. Bank Jabar Banten 8,800,000,000.00 20% 1,260,000,000.00 11% (7,540,000,000.00) Jumlah lndramayu 44,000,000,000.00 100% 11,460,092, 747.00 100% (32,539,907,253.00) MAJALENGKA (4 PD.BPR) 16,000,000,000.00 PD.BPR LPK - Pem Prov. Jabar 8,160,000,000.00 51% 2,800,000,000.00 56% (5,360,000,000.00) Panyingkiran - Pem Kabupaten 4,640,000,000.00 29% 1,761, 700,000.00 35% (2,878,300,000.00) - PT. Bank Jabar Banten 3,200,000,000.00 20% 422,500,000.00 8% (2,777,500,000.00) Jumlah Majalengka 16,000,000,000.00 100% 4,984,200,000.00 100% (11,015,800,000.00) CIAMIS (1 PD.BPR) 6,000,000,000.00 PD.BPR LPK Cimerak - Pem Prov. Jabar 3,060,000,000.00 51% 700,000,000.00 38% (2,360,000,000.00) - Pem Kabupaten 1,740,000,000.00 29% 840,000,000.00 46% (900,000,000.00) - PT. Bank Jabar Banten 1,200,000,000.00 20% 300,000,000.00 16% (900,000,000.00) Jumlah Ciamis 6,000,000,000.00 100% 1,840,000,000.00 100% (4,160,000,000.00) SERANG (7 BPR Merger) 100,000,000,000.00 PD.BPR Serang - Pem Prov. Jabar 15,000,000,000.00 15% 3,235,021,000.00 9% (11, 764,979,000.00} - Pem Prov. Banten 15,000,000,000.00 15% 9,260,000,000.00 26% (5, 740,000,000.00) - Pem Kabupaten 55,000,000,000.00 55% 21,088,930,000.00 59% (33,911,070,000.00) - PT. Bank Jabar Banten 15,000,000,000.00 15% 2,400,000,000.00 7% (12,600,000,000.00) Jumlah Serang 100,000,000,000.00 100% 35,983,951,000.00 100% (64,016,049,000.00) TANGERANG (1 PD.BPR) 100,000,000,000.00 PD.BPR Kertaraharja - Pem Prov. Jabar 15,000,000,000.00 15% 600,000,000.00 0.84% (14,400,000,000.00) - Pem Prov. Banten 15,000,000,000.00 15% 15,000,000,000.00 20.94% - - Pem Kabupaten 55,000,000,000.00 55% 55,000,000,000.00 76.76% - PT. Bank Jabar Banten 15,000,000,000.00 15% 1,050,000,000.00 1.47% (13,950,000,000.00) Jumlah Tangerang 100,000,000,000.oo 100% 71,650,000,000.00 100% (28,350,000,000.00) PANDEGLANG (1 PD.BPR) 6,000,000,000.00 PD.BPR Berkah - Pem Prov. Jabar 900,000,000.00 15% 300,000,000.00 16% (600,000,000.00) - Pem Prov. Banten 900,000,000.00 15% 300,000,000.00 16% (600,000,000.00) - Pem Kabupaten 3,300,000,000.00 55% l,111,216,000.00 60% (2,188,784,000.00) - PT. Bank Jabar Banten 900,000,000.00 15% 150,000,000.00 8% (750,000,000.00) Jumlah Pandeglang 6,000,000,000.00 100% 1,861,216,000.00 (4,138,784,000.00) LEBAK (3 PD.BPR) 10,000,000,000.00 PD.BPR LPK - Pem Prov. Jabar l,500,000,000.00 15% 900,000,000.00 25% (600,000,000.00) Warunggunung - Pem Prov. Banten 1,500,000,000.00 15% 900,000,000.00 25% (600,000,000.00) - Pem Kabupaten 5,500,000,000.00 55% 1,840,080,409.00 51% (3,659,919,591.00) - PT. Bank Jabar Banten 1,500,000,000.00 15% 405,000,000.00 22% (1,095,000,000.00) Jumlah Lebak 10,000,000,000.00 85% 3,640,080,409.00 100% (4,859,919,591.00) PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAI-IAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN. LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR TANGGAL TF:NTANG NAMA PD.PK KEWAJIBAN MODAL REALl5ASI MODAL YANG KELEBIHAN DAN KONSOLIDASI / MERGER PEMEGANG SAHAM MODAL DASAR DISETOR MASING- % TELAH DISETOR PER 30 % MASING PEMILIK DESEMBER 2014 KEKURANGAN BOGOR (13 PD.PK) 50,000,000,000.00 PD.PK Bogor - Pem Prov. Jabar 20,000,000,000.00 40% 5,509,449,250.00 31% (14,490,550,750.00) - Pem Kabupaten 30,000,000,000.00 60% 14,311,458,500.00 69% (15,688,541,500.00) Jumlah Bogor 50,000,000,000.00 100% 19,820,907, 750.00 100% (30,179,092,250.00) BEKASI (4 PD.PK} 9,000,000,000.00 PD. PK Bekasi - Pem Prov. Jabar 3,600,000,000.00 40% l,800,000,000.00 69% (l,800,000,000.00) - Pem Kabupaten 5,400,000,000.00 60% 1,541,000,000.00 31% (3,859,000,000.00) Jumlah Bekasi 9,000,000,000.00 100% 3,341,000,000.00 100% (5,659,000,000.00) CIANJUR (7 PD.PK} 16,000,000,000.00 PD.PK Cianjur - Pem Prov. Jabar 6,400,000,000.00 40% 3,150,000,000.00 48% (3,250,000,000.00) - Pem Kabupaten 9,600,000,000.00 60% 12,310,511,845.00 52% 2, 710,511,845.00 Jumlah Cianjur 16,000,000,000.00 100% 15,460,511,845.00 100% (539,488,155.00} SUKABUMI (2 PD.PK} 5,000,000,000.00 PD.PK Sukabumi - Pem Prov. Jabar 2,000,000,000.00 40% 900,000,000.00 44% (1,100,000,000.00) - Pem Kabupaten 3,000,000,000.00 60% 1,165,000,000.00 56% (1,835,000,000.00) Jumlah Sukabumi 5,000,000,000.00 100% 2,065,000,000.00 100% (2,935,000,000.00} KUNINGAN (2 PD.PK) 5,000,000,000.00 PD.PK Kuningan - Pem Prov. Jabar 2,000,000,000.00 40% 900,000,000.00 49% (1,100,000,000.00} - Pem Kabupaten 3,000,000,000.00 60% 1,208,261,575.00 51% (1, 791, 738,425.00) Jumlah Kuningan 5,000,000,000.00 100% 2,108,261,575.00 100% (2,891, 738,425.00} KARAWANG (9 PD.PK) 21,000,000,000.00 PD.PK Kabupaten - Pem Prov. Jabar 8,400,000,000.00 40% 4,050,000,000.00 56% (4,350,000,000.00) Karawang - Pem Kabupaten 12,600,000,000.00 60% 4,950,000,000.00 44% (7 ,650,000,000.00) Jumlah Karawang 21,000,000,000.00 100% 9,000,000,000.00 100% (12,000,000,000.00) PURWAKARTA (1 PD.PK} 2,500,000,000.00 PD.PK Jatiluhur - Pem Prov. Jabar 1,000,000,000.00 40% 450,000,000.00 59% (550,000,000.00) - Pem Kabupaten l,500,000,000.00 60% 725,000,000.00 41% (775,000,000.00) Jumlah Purwakarta 2,500,000,000.00 100% 1,175,000,000.00 100% (1,325,000,000.00) CIAMIS (1 PD.PK} 3,000,000,000.00 PD.PK Cidolog - Pem Prov. Jabar 1,200,000,000.00 40% 450,000,000.00 69% (750,000,000.00) - Pem Kabupaten 1,800,000,000.00 60% 700,130,264.00 31% (1,099,869, 736.00) Jumlah Ciamis 3,000,000,000.00 100% 1,150,130,264.00 100% (1,849,869, 736.00) TASIKMALAYA (1 PD.PK) 4,000,000,000.00 PD.PK Pancatengah - Pem Prov. Jabar 1,600,000,000.00 40% 450,000,000.00 46% (1,150,000,000.00} - Pem Kabupaten 2,400,000,000.00 60% 575,500,000.00 54% (1,824,500,000.00) Jumlah Tasikmalaya 4,000,000,000.00 100% 1,025,500,000.00 100% (2,974,500,000.00) GARUT (3 PD.PK} 15,000,000,000.00 PD.PK Garut - Pem Prov. Jabar 6,000,000,000.00 40% 1,350,000,000.00 55% (4,650,000,000.00) - Pem Kabupaten 9,000,000,000.00 60% 4,020,325,208.00 45% (4,979,674,792.00) Jumlah Garut 15,000,000,000.00 100% 5,370,325,208.00 100% (9,629,674, 792.00) 18 NAMA PD.BPR HASIL KEWAJIBAN MODAL REALISASI MODAL YANG KELEBIHAN DAN MERGER PEMEGANG SAHAM MODAL DASAR DISETOR MASING- % TELAH DISETOR PER 30 % MASING PEMILIK DESEMBER 2014 KEKURANGAN CIREBON (7 PD.BPR) 68,000,000,000.00 PD.BPR Astanajapura - Pem Prov. Jabar 30,600,000,000.00 45% 6,300,000,000.00 35% (24,300,000,000.00) - Pem Kabupaten 37,400,000,000.00 55% 11,464,500,000.00 65% (25,935,500,000.00) Jumlah Cirebon 68,000,000,000.00 100% 17, 764,500,000.00 100% (50,235,500,000.00) KARAWANG (1 PD.BPR) 8,000,000,000.00 PD.BPR Cilamaya - Pem Prov. Jabar 3,600,000,000.00 45% 900,000,000.00 38% (2, 700,000,000.00) - Pem Kabupaten 4,400,000,000.00 55% 1,498,402,581.00 62% [2,901,597,419.00) Jumlah Karawang 8,000,000,000.00 100% 2,398,402,581.00 100% (5,601,597,419.00) JUMLAH PD.BPR 482,000,000,000.00 482,000,000,000.00 100% 183, 760,942, 737.00 38% (296, 739,057,263.00) AHMAD HERYAWAN ttd GUBERNUR JAWA BARAT, (405,873,338,421.00)!2;2,,626,661,579.oo IJUMLAH PD.BPR DAN PD.PK! 682,500,000,000.00 I 682,500,000,000.00 I 19 NAMA PD.BPR HASIL KEWAJIBAN MODAL REALISASI MODAL YANG KELEBIHAN DAN PEMEGANG SAHAM MODAL DASAR DISETOR MASING- % TELAH DISETOR PER 30 % MERGER KEKURANGAN MASING PEMILIK DESEMBER 2014 SUMEDANG (2 PD.PK) 5,000,000,000.00 PD.PK Sumedang - Pem Prov. Jabar 2,000,000,000.00 40% 900,000,000.00 47% (1,100,000,000.00) - Pem Kabupaten 3,000,000,000.00 60% 1, 100,000,000.00 53% (1,900,000,000.00) Jumlah Sumedang 5,ooo,ooo,ooo.oo 100% 2,ooo,ooo,000.00 100% (3,000,000,000.00) SERANG (1 PD.PK) 10,000,000,000.00 PD.PK Ciomas - Pem Prov. Jabar 2,000,000,000.00 20% 300,000,000.00 16% (1, 700,000,000.00) - Pem Prov. Banten 2,500,000,000.00 25% - 0% (2,500,000,000.00) - Pem Kabupaten 5,500,000,000.00 55% 4,066, 758,000.00 84% (1,433,242,000.00) Jumlah Serang 10,000,000,000.00 100% 4,366, 758,000.00 100% (5,633,242,000.00) TANGERANG (10 PD.PK) 22,000,000,000.00 PD.PK Tangerang - Pem Prov. Jabar 6,600,000,000.00 30% 3,247,756,000.00 25% (3,352,244,000.00) - Pem Prov. Banten 3,300,000,000.00 15% 3,000,000,000.00 23% (300,000,000.00) - Pem Kabupaten 12,100,000,000.00 55% 6,568,635,000.00 51% (S,531,365,000.00) Jumlah Tangerang 22,000,000,000.00 100% 12,816,391,000.00 100% (9,183,609,000.00) PANDEGLANG (7 PD.PK) 15,000,000,000.00 PD.PK Pandeglang - Pem Prov. Jabar 4,500,000,000.00 30% 2,167,129,000.00 52% (2,332,871,000.00) Berkah - Pem Prov. Banten 2,250,000,000.00 15% l,050,000,000.00 12% (l,200,000,000.00) - Pem Kabupaten 8,250,000,000.00 55% 3,928,512,000.00 36% (4,321,488,000.00} Jumlah Pandeglang 15,000,000,000.00 100% 7,145,641,000.00 100% (7,854,359,000.00) LEBAK (9 PD.PK) 18,000,000,000.00 PD.PK Lebak - Pem Prov. Jabar 5,400,000,000.00 30% 2, 700,000,000.00 59% (2, 700,000,000.00) - Pem Prov. Banten 2, 700,000,000.00 15% l,350,000,000.00 13% (1,350,000,000.00) - Pem Kabupaten 9,900,000,000.00 55% 1,970,292,200.00 28% (7,929, 707,800.00) Jumlah Lebak 18,000,000,000.00 100% 6,020,292,200.00 100% (11,979, 707,800.00} - JUMLAHPD.PK 200,500,000,000.00 200,500,000,000.00 100% 92,865,718,842.00 46% {107,634,281,158.00) A. PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NO NAMA PD.BPR TEMPAT KEDUDUKAN NAMAPD.BPR MERGER
1. 1.LEUWILIANG Kee. Leuwiliang Kab. Bogor
2. 2.CITEUREUP Kee. Citeureup Kab. Bogor PARUNGPANJANG atau
3. 3.PARUNGPANJANG Kee. Parungpanjang Kab. Bozor ditentukan lain melalui
4. 4.SAWANGAN Kee. Sawangan Kab. Bogor RUPS
5. 5.PANCORANMAS Kee. Paneoran Mas Kab. Bogor
6. 6.BE KASI Kee. Bekasi Kab. Bekasi
7. 7.SETU Kee. Setu Kab. Bekasi
8. 8.SUKATANI Kee. Sukatani Kab. Bekasi BEKASI atau ditentukan
9. 9.PONDOKGEDE Kee. Pondokgede Kab. Bekasi lain melalui RUPS
10. 10.CIBARUSAH Kee. Cibarusah Kab. Bekasi
11. 11.CIBITUNG Kee. Cibitunz Kab. Bekasi
12. 12.ARAHANKIDUL Kee. Arahan Kidul Kab. Indramavu
13. 13.KROYA Kee. Krova Kab. Indramavu BALONGAN atau
14. 14.BALON GAN Kee. Balongan Kab. Indramayu
15. 15.CANTIGIKULON Kee. Cantigikulon Kab. ditentukan lain melalui RUPS Indramayu
16. 16.SUKRA Kee. Sukra Kab. Indramavu
17. 17.BONG AS Kee. Bongas Kab. lndramayu
18. 18.PANYINGKIRAN Kee. Panyingkiran Kab. Maialenzka PANYINGKIRAN atau
19. 19.CIGASONG Kee. Ciaasonz Kab. Maialenzka
20. 20.CINGAMBUL Kee. Cingambul Kab. ditentukan lain melalui RUPS Maialenzka
21. 21.BANJARAN Kee. Banjaran Kab. Maialenzka
22. 22.MALINGPING Kee. Malinapinz Kab. Lebak WARUNGGUNUNG atau
23. 23.CI PANAS Kee. Cipanas Kab. Lebak ditentukan lain melalui
24. 24.WARUNGGUNUNG Kee. Warunzgununz Kab. Lebak RUPS
25. 25.ASTANAJAPURA Kee. Astanaiapura Kab. Cirebon
26. 26.BEBER Kee. Beber Kab. Cirebon
27. 27.CIREBON SELATAN Kee. Cirebon Selatan Kab. ASTANAJAPURA atau Cirebon
28. 28.KLANG EN AN Kee. Klanzenan Kab. Cirebon ditentukan lain melalui
29. 29.CIWARINGIN Kee. Ciwarinain Kab. Cirebon RUPS
30. 30.GEGESIK Kee. Gegesik Kab. Cirebon
31. 31.KAPETAKAN Kee. Kapetakan Kab. Cirebon : 6 TAHUN 2015 : 15 JULI 2015 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN. NO MOR TANGGAL TENT ANG LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT A. PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NO NAMAPD.BPR TEMPAT KEDUDUKAN NAMA PD.BPR MERGER
32. 1.LEUWILIANG Kee. Leuwilianz Kab. Bogor
33. 2.CITEUREUP Kee. Citeureup Kab. Bogor PARUNGPANJANG atau
34. 3.PARUNGPANJANG Kee. Parungpanianz Kab. Bozor ditentukan lain melalui
35. 4.SAWANGAN Kee. Sawangan Kab. Bozor RUPS
36. 5.PANCORANMAS Kee. Paneoran Mas Kab. Bogor
37. 6.BEKASI Kee. Bekasi Kab. Bekasi
38. 7.SETU Kee. Setu Kab. Bekasi
39. 8.SUKATANI Kee. Sukatani Kab. Bekasi BEKASiatau ditentukan
40. 9.PONDOKGEDE Kee. Pondokzede Kab. Bekasi lain melalui RUPS
41. 10.CIBARUSAH Kee. Cibarusah Kab. Bekasi
42. 11.CIBITUNG Kee. Cibitung Kab. Bekasi
43. 12.ARAHANKIDUL Kee. Arahan Kidul Kab. In drama vu
44. 13.KROYA Kee. Krova Kab. Indramayu BALONGAN atau
45. 14.BALON GAN Kee. Balongan Kab. Indramayu
46. 15.CANTI G IKULO N Kee. Cantigikulon Kab. ditentukan lain melalui RUPS Indramavu
47. 16.SUKRA Kee. Sukra Kab. Indramayu
48. 17.BONG AS Kee. Bongas Kab. Indrarnavu
49. 18.PANYINGKIRAN Kee. Panyingkiran Kab. Majalengka PANYINGKIRAN atau
50. 19.CIGASONG Kee. Cizasonz Kab. Maialenzka ditentukan lain melalui
51. 20.CINGAMBUL Kee. Cingambul Kab. RUPS Majalengka
52. 21.BANJARAN Kee. Baniaran Kab. Maialenzka
53. 22.MALINGPING Kee. Malinzpinz Kab. Lebak WARUNGGUNUNG atau
54. 23.CIPANAS Kee. Cipanas Kab. Lebak ditentukan lain melalui
55. 24.WARUNGGUNUNG Kee. Warunggununz Kab. Lebak RUPS
56. 25.ASTANAJAPURA Kee. Astanaiapura Kab. Cirebon
57. 26.BEBER Kee. Beber Kab. Cirebon
58. 27.CIREBON SELATAN Kee. Cirebon Selatan Kab. ASTANAJAPURA atau Cirebon
59. 28.KLANG EN AN Kee. Klanzenan Kab. Cirebon ditentukan lain melalui RUPS
60. 29.CIWARINGIN Kee. Ciwarinzin Kab. Cirebon I
61. 30.GEGESIK Kee. Gezesik Kab. Cirebon I31. KAPETAKAN Kee. Kapetakan Kab. Cirebon PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAE RAH PERKREDITAN KECAMATAN. LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NO MOR TANGGAL TENT ANG NAMA PD.PK NO NAMA PD.PK TEMPAT KEDUDUKAN KONSOLIDASI / MERGER
62. 1.BABE LAN Kee. Babelan Kab. Bekasi
63. 2.JATIASIH / TARUMAJAYA Kee. Jatiasih Kab. Bekasi BEKASiatau
64. 3.CIKARANG Kee. Cikarang Kab. Bekasi di ten tukan lain
65. 4.BANTAR GEBANG Kee. Bantar Gebang Kab. melalui RUPS Bekasi
66. 5.CIMANUK Kee. Cimanuk Kab. Pandezlanz
67. 6.CIBALIUNG Kee. Cibaliung Kab. Pandezlanz
68. 7.SO BANG/ CIGEULIS Kee. Sobang/ Cigeulis Kab. PANDEGLANG Pandezlana BERKAH atau
69. 8.PANDEGLANG Kee. Pandeglang Kab. di ten tukan lain Pandezlana melalui RUPS
70. 9.CADA SARI Kee. Cadasari Kab Pandeglang
71. 10.LABUAN Kee. Labuan Kab. Pandeglang
72. 11.BOJONG Kee. Bojong Kab. Pandeglang
73. 12.MAJA Kee. Maja Kab. Lebak
74. 13.PANGGARANGAN Kee. PangaranganKab. Lebak
75. 14.RANGKASBITUNG Kee. Rangkasbitung Kab. Lebak
76. 15.BANJARSARI Kee. Banjarsari Kab. Lebak LEBAKatau
77. 16.BAYAH Kee. Bayah Kab. Lebak ditentukan lain
78. 17.MUNCANG Kee. Muneang Kab. Lebak melalui RUPS
79. 18.LEUWIDAMAR Kee. Leuwidamar Kab. Lebak
80. 19.CI MARGA Kee. Cimarga Kab. Lebak
81. 20.GUNUNGKENCANA Kee. Gunung Keneana Kab. ILebak
82. 21.LEGOK Kee. Legok Kab. Tangerang
83. 22.KRESEK Kee. Kresek Kab. Tangerang
84. 23.TIGARAKSA Kee. Tigaraksa Kab. Tangerang
85. 24.MAUK Kee. Mauk Kab. Tangerang
86. 25.PASAR KEMIS Kee. Pasar Kemis Kab. TANGERANGatau Tangerang di ten tukan lain
87. 26.KRON JO Kee. Kronjo Kab. Tangerang melalui RUPS
88. 27.SEPATAN Kee. Sepatan Kab. Tangerang
89. 28.BALARAJA Kee. Balaraja Kab. Tangerang
90. 29.SERPONG Kee. Serpong Kab. Tangerang
91. 30.CURUG Kee. Curug Kab. Tangerang
92. 31.JONGGOL Kee.JonggolKab. Bogar RUMPIN Kee. Rumpin Kab. Bogar PD.PK BOGOR 32. B. PD.Perkreditan Kecamatan 21 NAMA PD.PK NO NAMA PD.PK TEMPAT KEDUDUKAN KONSOLIDASI / MERGER
93. 33.NANGGUNG Kee. Nanggung Kab. Bogor
94. 34.CISARUA Kee. Cisarua Kab. Bogor
95. 35.JASIN GA Kee. Jasinga Kab. Bogor
96. 36.GUNUNGSINDUR Kee. Gunungsindur Kab. Bogor
97. 37.CIMANGGIS Kee. Cimanggis Kab. Bogor
98. 38.CARIU Kee. Cariu Kab. Bogor
99. 39.CARING IN Kee. Caringin Kab. Bogor
100. 40.CIGUDEG Kee. Cigudeg Kab. Bogor
101. 41.GUNUNGPUTRI Kee. Gunungputri Kab. Bogor
102. 42.CIBUNGBULANG Kee. Cibungbulang Kab. Bogor
103. 43.PAR UNG Kee. Parung Kab. Bogor
104. 44.CIOMAS Kee. Ciomas Kab. Serang PD. PK CIOMAS
105. 45.CIANJUR Kee. Cianjur Kab. Cianjur
106. 46.MANDE Kee. Mande Kab. Cianjur
107. 47.CIBINONG Kee. Cibinong Kab. Cianjur
108. 48.CUGENANG Kee. Cugenang Kab. Cianjur PD. PK CIANJUR
109. 49.PAGELARAN Kee. Pagelaran Kab. Cianjur
110. 50.KARANG TENGAH Kee. Paneatengah Kab. Cianjur
111. 51.CAMP AKA Kee. Campaka Kab. Cianjur
112. 52.CIDOLOG Kee. Cidolog Kab. Sukabumi
113. 53.SAGARANTEN Kee. Sagaranten Kab. PD. PK SUKABUMI Sukabumi
114. 54.SELAJAMBE Kee. Selajambe Kab. Kuningan
115. 55.KRAMAT MULYA Kee. Kramat Mulya Kab. PD. PK KUNINGAN Kuningan
116. 56.KARAWANG Kee. Karawang Kab. Karawang
117. 57.MAJALAYA Kee. Majalaya Kab. Karawang
118. 58.TIRTAJAYA Kee. Tirtajaya Kab. Karawang
119. 59.CEMARAJAYA Kee. Cemarajaya Kab. Karawang
120. 60.PAKISJAYA Kee. Pakisjaya Kab. Karawang PD. PK KABUPATEN
121. 61.TIRTAMULYA Kee. Tirtamulya Kab. KARAWANG Karawanz
122. 62.CIAMPEL Kee. Ciampel Kab. Karawang
123. 63.JAYAKERTA Kee. Jayakerta Kab. Karawang
124. 64.KUTAWALUYA Kee. Kutawaluya Kab. Karawang
125. 65.JATILUHUR Kee. Jatiluhur Kab. PD. PK JATILUHUR 22 AHMAD HERYAWAN ttd GUBERNUR JAWA BARAT, NAMAPD.PK NO NAMA PD.PK TEMPAT KEDUDUKAN KONSOLIDASI/ MERGER Purwakarta
126. 66.CIDOLOG Kee. Cidolog Kab. Ciamis PD. PK CIDOLOG
127. 67.PANCATENGAH Kee. Paneatengah Kab. PD.PK Tasikmalaya PANCATENGAH
128. 68.SELAAWI Kee. Garut Kab. Garut
129. 69.CI KE LET Kee. Cikelet Kab. Garut
130. 70.CISOMPET Kee. Cisompet Kab. Garut PD. PK GARUT
131. 71.TAROGONG Kee. Tarogong Kab. Garut
132. 72.UJUNGJAYA Kee. Ujungjaya Kab. Sumedang PD. PK SUMEDANG
133. 73.PAS EH Kee. Paseh Kab. Sumedang 23 A. PD.Bank Perkreditan Rakyat (BPR) NO NAMA PD.BPR TEMPAT NAMA PERSEROAN TERBATAS HASIL MERGER KEDUDUKAN
134. 1.PARUNGPANJANG Kabupaten Bogor PT. BPR BOGOR JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
135. 2.BEKASI Kabupaten Bekasi PT.BPR BEKASI JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
136. 3.CIMERAK KabupatenCiamis PT. BPR CIAMIS JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
137. 4.BALON GAN Kabupatenlndramayu PT. BPR INDRAMAYU JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
138. 5.PANYINGKIRAN KabupatenMajalengka PT. BPR MAJALENGKA JABAR atauditentukan lain melalui RUPS
139. 6.SAKETI Kabu pa tenPandeglang PT. BPR BERKAH BANTEN atauditentukan lain melalui RUPS
140. 7.WARUNGGUNUNG KabupatenLebak PT. BPR LEBAK BANTEN atauditentukan lain melalui RUPS
141. 8.KERTARAHARJA KabupatenTangerang PT. BPR KERTARAHARJA BANTEN atauditentukan lain melalui RUPS
142. 9.SERANG KabupatenSerang PT. BPR SERANG BANTEN atauditentukan lain melalui RUPS
143. 10.ASTANAJAPURA Kabupaten Cirebon PT. BPR CIREBON JABAR atauditentukan lain melalui RUPS LAMPI RAN III : PERA TURAN DAERAH PROVINS! JAW A BARAT NO MOR : 6 TAHUN 2015 TANGGAL : 15 JULI 2015 TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINS! JAWA BARAT NOMOR 14 TAHUN 2006 TENTANG PERUSAHAAN DAE RAH BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN PERUSAHAAN DAERAH PERKREDITAN KECAMATAN. B. PD.Perkreditan Kecamatan (PK) NO NAMAPD.PK TEMPAT KEDUDUKAN NAMA PERSEROAN MERGER/KONSOLIDASI TERBATAS
144. 1.PD. PK BOGOR Kabupaten Bogor PT. LKM BOGOR atauditentukan lain melalui RUPS
145. 2.PD. PK BEKASI Kabupaten Bekasi PT. LKM BEKASI atauditentukan lain melalui RUPS ·-
146. 3.PD. PK CIOMAS KabupatenSerang PT. LKM SERANG atauditentukan lain melalui RUPS
147. 4.PD. PK CIANJUR KabupatenCianjur PT. LKM AKHLAKUL KARIMAHataudi ten tukan lain melalui RUPS
148. 5.PD. PK SUKABUMI KabupatenSukabumi PT. LKM SUKABUMiatauditentukan lain melalui RUPS
149. 6.PD. PK KUNINGAN KabupatenKuningan PT. LKM KUNINGANatauditentukan I lain melalui RUPS - -·-
150. 7.PD. PK KABUPATEN KabupatenKarawang PT. LKM KARAWANG KABUPATENKARAWANG atauditentukan lain melalui RUPS
151. 8.PD. PK JATILUHUR KabupatenPurwakarta PT. LKM MEKAR ASIH JATILUHURatauditentuka n lain melalui RUPS
152. 9.PD. PK CIDOLOG KabupatenCiamis PT. LKM CIAMIS atauditentukan lain melalui RUPS
153. 10.PD. PK PANCATENGAH KabupatenTasikmalaya PT. LKM PANCATENGAH TASIKMALAYA atauditentukan lain melalui RUPS NO NAMA PD.BPR TEMPAT NAMA PERSEROAN TERBATAS HASIL MERGER KEDUDUKAN 1 1. CILAMAYA Kabupaten Karawang PT. BPR KARAWANG JABAR atauditentukan lain melalui RUPS 25 AHMAD HERYAWAN ttd GUBERNUR JAWA BARAT, NO NAMA PD.PK TEMPAT KEDUDUKAN NAMA PERSEROAN MERGER/KONSOLIDASI TERBATAS
154. 11.PD. PK GARUT KabupatenGarut PT. LKM GARUTatauditentukan lain melalui RUPS
155. 12.PD. PK SUMEDANG KabupatenSumedang PT. LKM SUMEDANG atauditentukan lain melalui RUPS
156. 13.PD. PK PANDEGLANG Ka bu pa tenPandeglang PT. LKM PANDEGLANG BERKAH BERKAHatauditentukan lain melalui RUPS
157. 14.PD. PK LEBAK KabupatenLebak PT. LKM LEBAK atauditentukan lain melalui RUPS
158. 15.PD. PK TANGERANG Kabupaten Tangerang PT. LKM TANGERANGatauditentuk an lain melalui RUPS 26

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 65

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 65

Pasal 5

Dasar hukum (2)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30 Tahun 2010

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2015