DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 1 Februari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah mengantur tentang Ketentuan Umum, Kewenangan Pemerintah Provinsi Bidang Pendidikan Bab. Penyelenggaraan Pendidikan, Perizinan Penyelenggaraan Pendidikan, Pengendalian Dan Pengawasan, Pendanaan Pendidikan, Kerjasama Penyelenggaraan Pendidikan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa pendidikan merupakan hak asasr tnanusra yang harus dipenuhi secara berkualitas dan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak dasar lainnya untuk membangun sumberdaya manusia yang berkarakte-r, berakhlak mulia, berbudaya yang didasarkan pada ketakwaan kcpada Tuhan Yang Maha Esa;
b.bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pcmerintahan Daerah, Perat ura.n Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti;
c.bahwa bcrdasarkan pcrtimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah ten tang Mengingat Pcnyelenggaraan Pendrdika n;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19'13;
2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tcntang Pembcntukan Provinsi .Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Pcraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dasen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembcntukan Peraturan Perundang-undangan Indonesia Tahun 2011(Lembaran Negara Republik Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pcrubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tcntang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ten tang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tcntang Guru (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Pcraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indncsia Nomor 6058);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 l O Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemcrintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan Republik Indonesia Tahun {Lembaran Negara 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5157);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tcntang Standar Layanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16.Peraturan Pemer-in tah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2018 Tahun 2018 Nomor 97. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembcntukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINS! JAWA TENGAH dan GUBERNURJAWATENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MENETAPKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tcngah.
2.Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi .Iawa Tengah.
3.Gubernur adalah Gubernur .Jawa Tengah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Pcrwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pcmerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi .Jawa Tengah.
7.Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
8.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi .Jawa Tengah.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kcpribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10.Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasi!a dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
11.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
12.Pcndidikan mcnengah adalah jenjang pcndidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbcntuk Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.
13.Pendidikan inklusi adalah sistem penyelcnggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki keterbatasan fisik dan mental a tau memiliki potensi kecerdasan dan/ atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pcmbclajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
14.Pendidikan Khusus adalah Pendidikan bagi pcscrta didik yang mcmiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, cmosional, mental, sosial, dan/ a tau memiliki polensi keccrdasan dan bakat istimewa.
15.Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil ata.u terbelakang, masyarakat adat yang tcrpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
16.Pcndidikan Vokasi adalah program pendidikan yang bertujuan menunjang penguasaan keahlian terapan tertcntu, baik pada aspek kompetensi, inovasi dan kreatifitas peserta didik.
17.Masyarakat adalah segenap warga negara, baik sebagai individu maupun entitas kelompok yang berkebutuhan, berkepentingan dan berkomitmen baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap layanandan keluaran pendidikan.
18.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, clan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
19.Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah Kurikulum yang disusun, dikembangkan, ditetapkan oleh satuan pendidikan dan digunakan sebagai dasar penyelenggarakan pcndidikan.
20.Standar Nasional Pendidikan adalah ukuran minimal terhadap seluruh komponen sistem pendidikan pada satuan pcndidikan yang harus dipenuhi.
21.Peserta didik adalah seluruh individu yang sedang mcngembangkan potensi diri melalui proses pembelajarari pada satuan pendidikan.
22.Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat sebagai altcrnatif layanan pendidikan kepada masyarakat yang karena berbagai sebab belum/tidak dapat mengikuti layanan belajar pada jalur formal.
23.Evaluasi pendidikan adalah proses penilaian dan pengukuran terhadap sistem tatakelola penyelenggaraan pendidikan sccara komprehensif dengan menggunakan standar yang telah ditetapkan.
24.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal pada pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
25.Pendidikan berbasis masyarakat adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan untuk masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditctapkan masyarakat.
26.Dewan Pendidikan adalah lcmbaga mandiri yang bcranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
27.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, scrta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
28.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh satuan pcndidikan sebagai upaya mempertahankan danmemperkayakeunggulanlokalyangbersumberdarikeunggulantata nilai,normabudaya,keahlianteknis,produkkhusus,sumberdaya alam danlainnyasekaligusmemperkuatdayasaingdaerah. 29.Pendidik adalahtenagakependidikanyangberkualifikasisebagaiguru, dosen,konselor,pamong fasilitator,dansebutanlain belajar,widyaiswara,tutor,instruktur, yangsesuaidengankekhususannya,serta berpartisipasidalammenyelenggarakanpendidikan. 30.Tenagakependidikanadalahanggotamasyarakatyangmengabdikandiri dandiangkatuntukmenunjangpenyelenggaraanpendidikan. 31.Vokasiadalahistilahpadailmupendidikanyangdigunakanuntuk menyebutlayananpendidikanyangberorientasikepadapenguasaan keahlianterapantertentusebagaiprofesi. 32.ProvinsiVokasi adalahDaerahProvinsiyangmemprioritaskan penyelenggaraanlayananpcndidikanmenengahkejuruandenganproporsi lebihbesardibandingdenganpendidikanmencngahumurn. 33.StandarPelayananMinimaladalah ukuranminimalyangharusdipenuhi olehsatuanpendidikansebagaipenyelenggaralayananpendidikan. 34.Muatanlokaladalah adalahkegiatankurikulerpadasatuanpendidikan bertujuanmengembangkankompetensipesertadidiksesuaidenganciri khasdanpotensidaerahyangmaterinyatidakdapatdiintegrasikanpada matapelajaranyangsudahada. 35.Kearifanlokaladalahnilai-nilai/keunggulankompetitifdan/atau komparatifdaerahyangdimilikiJawaTengahdantidakdimilikidaerah laindiIndonesia. 36.Pcmangkukepentinganpendidikanadalahorang,kelompokorang,atau orgarusasryangmemilikikcpentingandan/ataukepedulianterhadap pendidikan.

Pasal 2

RuanglingkuppengaturandalamPeraturanDaerahinimeliputi: a.Ruanglingkup; b.Azas,Maksud,Tujuan,SasarandanPrinsip; c.KewenanganPemerintahProvinsiBidangPendidikan; d.PenyelenggaraanPendidikan;

e.PerizinanPenyelenggaraanPendidikan; f.PengendaliandanPengawasan; g.PendanaanPendidikan; h.KerjasamaPenyelenggaraanPendidikan;
1. 1.Ketentuan Lain-Lain; dan J. Ketentuan Penutup.

Pasal 3

(1)Asas penyelenggaraan pendidikan meliputi:
1. a.Pancasila;
2. b.UUD i945;
3. c.Ing Ngarsa Sung tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani; dan
(2)Asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar dalam penyelenggaraan pcndidikan.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berkarakter serta cinta tanah air.
(2)Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan akses layanan pendidikan kepada masyarakat;
2. b.meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansi seauai kebutuhan masyarakat;
3. c.meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan pcndidikan.

Pasal 5

Sasaran penyelenggaraan pendidikan yaitu:

a.perluasan akses layanan pendidikan secara mera ta, tcrjangkau dan bermutu;
b.peningkatan fungsi kelembagaan dalam penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel, efisien, efcktif, dan berkeadilan;
c.terjalinnya koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas yang terintegrasi dalam mekanisme penyclenggaraan dan pembinaan pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

Penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:

a.demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, dan nilai kearifan lokal;
b.satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;
c.proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;
d.pemberian keteladanan, membangun minat, mengembangkan serta mengarahkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;
e.pengembangan budaya membaca, menulis clan berhitung bagi segenap warga masyarakat; dan
f.pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. BAB lJ KEWENANGAN PEMERINTAH PROVINS! BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 7

(1)Kewenangan Pemet-in tah Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
1. a.pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
2. b.penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
3. c.pemindahan pendidik clan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
4. d.penerbitan perizinan pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
5. e.pembinaan bahasa clan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
(2)Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Provinsi mengatur:
1. a.pembinaan dan pcngawasan; dan
2. b.jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
(3)Pembinaan bahasa dan sastra scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf e diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 8

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

(1)dilakukan upaya:
1. a.mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Provinsi, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemcn pendidikan;
2. b.mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan; dan mengawasi dilaksanakan oleh membinamemfasilitasi, pelayanan pendidikan yang
3. c.mengkoordinasikan, penyelenggaraan unit masyarakat; dan
4. d.mengikutsertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program pendidikan disekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB ILL

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 9

(1)Penyelcnggaraan pendidikan meliputi pengelolaan terhadap komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pcndidikan melalui jalur, jenjang dan jenis pcndidikan sesuai dengan tujuan pcndidikan nasional. {2) Pendidikan diselenggarakan olch:
1. a.Pemerintah Provinsi; dan
2. b.Masyarakat.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 50 Tahun 2019