DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 26 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pengelolaan DAS di Provinsi, perencanaan, pelaksanaan, hak dan kewajiban, peran serta dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan pengelolaan DAS, sistem informasi pengelolaan DAS, pendanaan pengelolaan DAS, penghargaan, kerjasama, monitoring dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penurunan daya dukung Daerah Aliran Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah, semakin memprihatinkan sehingga mengakibatkan bencana alam, banjir, tanah longsor, krisis air dan/atau kekeringan yang telah berdampak pada perekonomian dan tata kehidupan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola Daerah Aliran Sungai secara terpadu di Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Perundang-undangan Negara Tahun 1950 Halaman 86–92);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5292);
21.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai;
22.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi JawaTengah Nomor 4);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
25.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
7.DAS Lintas Kabupaten/Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut DAS Di Provinsi adalah DAS yang secara geografis melewati lebih dari satu wilayah administrasi kabupaten/kota dan secara potensial dapat dimanfaatkan oleh lebih dari satu kabupaten/kota.
8.Pengelolaan DAS adalah upaya manusia dalam mengatur hubungan timbal balik antara sumberdaya alam dengan manusia di dalam DAS dan segala aktivitasnya, agar terwujud kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia secara berkelanjutan.
9.Pengelolaan DAS Provinsi Jawa Tengah adalah pengelolaan DAS lintas kabupaten/kota yang secara geografis berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
10.Klasifikasi DAS adalah pengkategorian DAS berdasarkan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah.
11.DAS yang dipulihkan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
12.DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah DAS yang kondisi lahan, kuantitas, kualitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air, dan pemanfaatan ruang wilayah berfungsi sebagaimana mestinya.
13.Daya Dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan.
14.Rencana Pengelolaan DAS adalah rangkaian upaya perumusan tujuan, sinkronisasi program, pelaksanaan dan pengendalian pengelolaan sumber daya DAS berdasarkan kajian kondisi biofisik, ekonomi, sosial, politik dan kelembagaan guna mewujudkan tujuan Pengelolaan DAS.
15.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang- Undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 2

Maksud Pengelolaan DAS di Provinsi adalah sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan dalam mengelola DAS yang merupakan salah satu sumber utama kehidupan makhluk hidup secara serasi dan seimbang melalui perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pembinaan dan pengawasan.

Pasal 3

Pengelolaan DAS di Provinsi bertujuan untuk:

a.mewujudkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai pihak dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan DAS dalam rangka meningkatkan daya dukung DAS di Provinsi;
b.mewujudkan kondisi tata air di DAS yang optimal, meliputi kuantitas, kualitas, kontinuitas dan distribusinya;
c.mewujudkan kondisi lahan yang produktif sesuai daya dukung DAS di Provinsi;
d.mewujudkan kelestarian ekosistem DAS dan keberlanjutannya; dan
e.mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan DAS di Provinsi meliputi:

a.perencanaan;
b.pelaksanaan;
c.hak dan kewajiban;
d.peran serta dan pemberdayaan masyarakat;
e.kelembagaan pengelolaan DAS;
f.sistem informasi pengelolaan DAS;
g.pendanaan pengelolaan DAS;
h.penghargaan;
i.kerjasama;
j.monitoring dan evaluasi;
k.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGELOLAAN DAS DI PROVINSI

Pasal 5

(1)Pengelolaan DAS di Provinsi dilakukan secara utuh mulai dari hulu sampai hilir meliputi :
1. a.DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
2. b.DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
(2)DAS yang dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
1. a.DAS Serayu,
2. b.DAS Tuntang,
3. c.DAS Pemali,
4. d.DAS Progo,
5. e.DAS Solo,
6. f.DAS Citandui.
7. g.DAS Bodri,
8. h.DAS Bogowonto,
9. i.DAS Garang,
10. j.DAS Serang,
11. k.DAS Babakan,
12. l.DAS Cacaban,
13. m.DAS Juwana,
14. n.DAS Comal,
15. o.DAS Gangsa,
16. p.DAS Kupang,
17. q.DAS Luk ulo,
18. r.DAS Wawar Medono,
(3)DAS yang dipertahankan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b, meliputi :
1. a.DAS Rambut,
2. b.DAS Lampir,
3. c.DAS Banger,
4. d.DAS Babon,
5. e.DAS Blorong,
6. f.DAS Jragung,
7. g.DAS Kaliombo,
8. h.DAS Gede,
9. i.DAS Randugunting,
10. j.DAS Jalicokroyasan,
11. k.DAS Ijo,
12. l.DAS Tipar.
(4)Peta DAS di Provinsi dengan skala 1 : 250.000 dan DAS dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(5)Pengelolaan DAS dipulihkan daya dukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah dan pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang, sumber daya air dan lingkungan hidup.
(6)Dalam Pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diselenggarakan secara terkoordinasi dengan melibatkan instansi terkait pada lintas sektor, wilayah administrasi, disiplin ilmu dan peran serta masyarakat.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

Perencanaan pengelolaan DAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:

a.inventarisasi DAS di Provinsi;
b.penyusunan Rencana Pengelolaan DAS di Provinsi; dan
c.penetapan Rencana Pengelolaan DAS di Provinsi.

Pasal 7

(1)Inventarisasi DAS di Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi proses penetapan batas DAS dan penyusunan klasifikasi DAS.
(2)Klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi DAS yang dipulihkan daya dukungnya dan DAS yang dipertahankan daya dukungnya.
(3)Penetapan batas DAS dan klasifikasi DAS sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

(1)Berdasarkan penetapan klasifikasi DAS di Provinsi dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan DAS.
(2)Gubernur menyusun rencana pengelolaan DAS di Provinsi dengan mengacu rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
(3)Dalam menyusun Rencana Pengelolaan DAS di Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur dapat membentuk Tim dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 9

Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS di Provinsi, meliputi:

a.DAS yang dipulihkan daya dukungnya; dan
b.DAS yang dipertahankan daya dukungnya.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2012