Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Daerah.
7.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah.
8.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
9.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Satu Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang melakukan kegiatan usaha di bidang perbankan berdasarkan prinsip konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung dan merupakan Peleburan 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda).
10.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan yang selanjutnya disebut PT BPR BKK (Perseroda) adalah 33 (tiga puluh tiga) PT BPR BKK (Perseroda) yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan.
11.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar.
12.Modal Dasar adalah nilai saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda).
13.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham.
14.Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT BPR Satu Jawa Tengah (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN