DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 23 Januari 2014
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 124

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban, penyelenggaraan pengelolaan sampah regional, penyelenggaraan pengelolaan sampah di kabupaten/kota, perizinan, kompensasi, pengembangan dan penerapan teknologi, sistem informasi, kerja sama, peran masyarakat, larangan, penyelesaian sengketa, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan serta tidak mendukung pembangunan Daerah yang berkelanjutan;
c.bahwa dalam rangka mewujudkan Provinsi Jawa Tengah sebagai wilayah yang sehat, asri dan bersih dari sampah, maka pengelolaan sampah harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, aman bagi lingkungan, dan dapat mengubah perilaku masyarakat;
d.bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenih Sampah Rumah Tangga, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk

Menetapkan

menetapkan kebijakan dan strategis Daerah dalam pengelolaan sampah di Jawa Tengah;

e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Di Jawa Tengah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
3. 4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. 5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4275);
5. 6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. 7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. 8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. 9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenih Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
12. 13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8);
13. 14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH Dan GUBERNUR JAWA TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
7.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Tengah.
8.Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Lingkungan Hidup.
9.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Cipta Karya dan Tata Ruang.
10.Kepala Badan adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Lingkungan Hidup.
11.Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Cipta Karya dan Tata Ruang.
12.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
14.Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
15.Penghasil Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.
16.Produsen adalah pelaku usaha yang memroduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
17.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
18.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19.Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
20.Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disebut SPA adalah tempat peralihan antara untuk pengangkutan sampah skala besar ke lokasi tempat pemrosesan akhir.
21.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
22.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPAS adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
23.Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang selanjutnya disebut TPPAS adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di Kabupaten/Kota.
24.Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah Regional yang selanjutnya disebut TPPAS Regional adalah Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah yang digunakan untuk pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang bersumber dari 2 (dua) Kabupaten/Kota atau lebih.
25.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
26.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
27.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan usaha.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas :

a.tanggungjawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan;
h.keamanan;
i.nilai ekonomi;
j.gotong royong;
k.transparansi;
l.akuntabilitas;
m.efisiensi; dan
n.efektivitas.

Pasal 3

Pengelolaan sampah dimaksudkan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yang sistematis dan berkesinambungan, meliputi kegiatan :

a.pembatasan;
b.pemanfaatan kembali;
c.pendauran ulang;
d.pemilahan;
e.pengumpulan;
f.pengangkutan;
g.pengolahan; dan
h.pemrosesan akhir.

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

a.meningkatkan kesehatan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas lingkungan;
c.menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
d.menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
e.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

SASARAN

Pasal 5

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah sebagai berikut :

a.peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.peningkatan pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan;
c.peningkatan peran Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan sampah; dan
d.pengurangan dampak sosial dan dampak lingkungan dari pengelolaan sampah;
e.peningkatan sumber daya sampah bagi kesejahteraan masyarakat.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.tugas dan wewenang;
b.hak dan kewajiban;
c.penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
d.penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota;
e.perizinan;
f.kompensasi;
g.pengembangan dan penerapan teknologi;
h.sistem informasi;
i.kerja sama;
j.peran masyarakat;
k.larangan;
l.penyelesaian sengketa;
m.pembiayaan; dan
n.pembinaan dan pengawasan.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah regional yang baik dan berwawasan lingkungan, meliputi :

a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
b.melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
c.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah regional;
e.mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat di Daerah untuk mengurangi dan menangani sampah;
g.melakukan koordinasi antar lembaga Pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
h.menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah regional, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang :

a.menetapkan kebijakan dan strategi Daerah dalam pengelolaan sampah;
b.memfasilitasi kerjasama antardaerah, kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat serta jejaring dalam pengelolaan sampah regional;
c.menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sampah;
d.menyelenggarakan operasional TPPAS Regional meliputi pengolahan dan pemrosesan melalui kerjasama antardaerah;
e.menetapkan lembaga penyelenggara pengelolaan sampah regional;
f.menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria pengelolaan sampah, mengacu pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah;
g.memberikan izin penyelenggaraan pengelolaan sampah regional;
h.memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah regional;
i.memberikan bantuan teknis dan pembinaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat;
j.meningkatkan kapasitas manajemen penyelenggara pengelolaan sampah regional;
k.menyusun rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan regional;
l.memfasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah antar Kabupaten/Kota;
m.melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengembangan persampahan di Daerah; dan
n.mengevaluasi kinerja penyelenggaraan pengelolaan sampah regional.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai wewenang :

a.menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
b.menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
d.menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
e.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
f.menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1)Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak :
1. a.mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu;
2. b.berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
3. c.memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
4. d.mendapatkan pelindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
5. e.memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;
6. f.memanfaatkan dan mengolah sampah untuk kegiatan ekonomi;
7. g.melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah, termasuk melalui proses pengaduan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Isi peraturan

Teks124PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2015