DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 7 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab pemerintah daerah, kebijakan dan strategi pengelolaan energi di daerah, inventarisasi dan pemetaan, pengelolaan energi baru terbarukan, konservasi energi, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana dan ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa cadangan sumber daya energi tak terbarukan jumlah terbatas, maka perlu adanya kegiatan penganekaragaman sumber daya energi agar ketersediaan energi terjamin;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengelola energi dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Energi Di Provinsi Jawa Tengah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
6.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);
13.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 199);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH dan GUBERNUR JAWA TENGAH

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ENERGI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur peyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang energi.
7.Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja yang dapat berupa panas, cahaya, mekanika, kimia, dan elektromagnetika.
8.Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi.
9.Sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi.
10.Sumber energi baru adalah sumber energi yang dapat dihasilkan oleh teknologi baru baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan, antara lain nuklir, hidrogen, gas metana batu bara (coal bed methane), batu bara tercairkan (liquefied coal), dan batu bara tergaskan (gasified coal).
11.Energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru.
12.Sumber energi terbarukan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik, antara lain panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, aliran dan terjunan air, serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut.
13.Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber energi terbarukan.
14.Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
15.Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
16.Badan usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus, dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
17.Penyediaan energi adalah kegiatan atau proses menyediakan energi, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.
18.Pemanfaatan energi adalah kegiatan menggunakan energi, baik langsung maupun tidak langsung, dari sumber energi.
19.Pengelolaan energi adalah penyelenggaraan kegiatan penyediaan, pengusahaan, dan pemanfaatan energi serta penyediaan cadangan strategis dan konservasi sumber daya energi.
20.Pengusahaan energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
21.Pengusahaan jasa energi adalah kegiatan menyelenggarakan usaha jasa yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan penyediaan dan/atau pemanfaatan energi.
22.Diversifikasi energi adalah penganekaragaman pemanfaatan sumber energi.
23.Konservasi energi adalah upaya sistematis, terencana, dan terpadu guna melestarikan sumber daya energi dalam negeri serta meningkatkan efisiensi pemanfaatannya.
24.Konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
25.Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain yang selanjutnya disingkat BBN adalah bahan bakar yang berasal dari bahan-bahan nabati dan/atau dihasilkan dari bahan-bahan organik lain, yang ditataniagakan sebagai Bahan Bakar Lain.
26.Desa Mandiri Energi adalah desa yang dapat memproduksikan energi berbasis Energi Baru Terbarukan, termasuk Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, untuk memenuhi dan menyediakan minimal 60% (enam puluh persen) kebutuhan energi bagi desa itu sendiri.
27.Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan usaha niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain.
28.Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan bahan bakar nabati (Biofuel).
29.Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam kegiatan bahan bakar nabati (Biofuel).
30.Setiap orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan energi di Daerah berdasarkan asas :

a.kemanfaatan;
b.efisiensi dan berkeadilan;
c.peningkatan nilai tambah;
d.keberlanjutan;
e.kesejahteraan masyarakat;
f.pelestarian fungsi lingkungan hidup;
g.ketahanan nasional; dan
h.keterpaduan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan energi di Daerah yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan energi di Daerah meliputi :

a.tercapainya kemandirian pengelolaan energi di Daerah;
b.terwujudnya desa mandiri dan berdikari melalui kedaulatan energi;
c.terjaminnya ketersediaan energi di Daerah;
d.terjaminnya pengelolaan sumber daya energi secara optimal, terpadu, dan berkelanjutan;
e.termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor;
f.tercapainya peningkatan akses masyarakat yang tidak mampu dan/atau yang tinggal di daerah terpencil terhadap energi;
g.tercapainya pengembangan kemampuan industri energi dan jasa energi dalam negeri agar mandiri dan meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
h.terciptanya lapangan kerja; dan
i.terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan energi meliputi :

a.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kebijakan dan strategi pengelolaan energi di Daerah;
c.inventarisasi dan pemetaan;
d.pengelolaan energi baru terbarukan; dan
e.konservasi energi.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Daerah di bidang energi, meliputi:

a.melaksanakan pembinaan tata kelola energi di Daerah;
b.melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengusahaan energi di Daerah;
c.menetapkan kebijakan pengelolaan energi di Daerah;
d.mengelola energi baru terbarukan dan konservasi energi.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN ENERGI DI DAERAH

Pasal 6

Kebijakan pengelolaan energi di Daerah meliputi :

a.mewujudkan kedaulatan energi;
b.meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi energi;
c.mengembangkan infrastruktur guna peningkatan ketersediaan energi;
d.mengembangkan pembangunan energi baru terbarukan bagi Pemerintah Daerah dan kabupaten/kota;
e.melindungi masyarakat tidak mampu terutama masyarakat di daerah terpencil dan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan desa mandiri energi; dan
f.memfasilitasi kemitraan Pemerintah dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan sektor energi;
g.menyediakan pembiayaan pengembangan energi baru terbarukan.

Pasal 7

Strategi pengelolaan energi di Daerah meliputi :

a.mewujudkan stabilitas penyediaan/pasokan energi ;
b.meningkatkan kemampuan pasokan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal;
c.mengefektifkan kelembagaan energi;
d.mengembangkan pola konsumsi energi yang efisien dan ramah lingkungan;
e.mengembangkan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia bidang energi;
f.mengembangkan infrastruktur untuk peningkatan akses/pelayanan konsumen energi;
g.meningkatkan kajian dalam rangka peningkatan efisiensi pemanfaatan bahan bakar pembangkit;
h.meningkatkan investasi dalam bidang pembangkitan dengan menciptakan iklim yang kondusif serta mekanisme kompetisi yang sehat;
i.menggali potensi pengganti Bahan Bakar Minyak dengan penelitian untuk mendapatkan pengganti Bahan Bakar Minyak dari hasil hutan dan/atau perkebunan untuk BBN yang ramah lingkungan;
j.menerapkan konservasi energi.

BAB VI

INVENTARISASI DAN PEMETAAN

Pasal 8

(1)Perangkat Daerah melaksanakan inventarisasi sumber daya energi baru terbarukan di Daerah sebagai sarana penyediaan energi.
(2)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
1. a.jenis sumber daya energi baru terbarukan;
2. b.besarnya potensi dan sebaran energi baru terbarukan; dan
3. c.teknologi pengembangan dan pengusahaan energi baru terbarukan.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah melaksanakan pemetaan hasil inventarisasi sumber daya energi baru terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Data hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai sarana untuk penyediaan energi baru terbarukan di Daerah.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2007