Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah meliputi:
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas, terdiri dari:
1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan;
5.Satpol PP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan kebakaran;
6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
8.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian penduduk, dan keluarga berencana;
9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10.Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan;
11.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat desa dan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12.Dinas Perhubungan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13.Dinas Komunikasi, Informatika dan Digital Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
16.Dinas Kepemudaan dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
17.Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata;
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
18.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan;
19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
20.Dinas Pertanian dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
21.Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral; dan
22.Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang perdagangan.
e.Badan, terdiri dari:
1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
2.Badan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
3.Badan Pengelola Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub bidang pendapatan;
4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub fungsi pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
5.Badan Kepegawaian Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian;
6.Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe A, melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
7.Badan Penghubung, untuk menunjang koordinasi pelaksanaaan urusan pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat;
8.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dengan intensitas besar; dan
9.Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub bidang bencana.
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).