Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
a.Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama;
b.Pasal
b.Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur; dan
c.Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama.
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur. Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 20 September 2016 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (11/224/2016) Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 21 September 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ttd Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 8 SERI D Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP. 19640319 198903 1 001 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL I. UMUM Salah satu Badan Usaha Pelabuhan yang mempunyai izin dari Menteri Perhubungan untuk melakukan uji coba pengusahaan jasa kepelabuhanan yang akan dikonsesikan di Pelabuhan Probolinggo adalah Perseroan Terbatas (PT) Deltha Artha Bahari Nusantara, yang merupakan anak perusahaan dari Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama. Namun karena Perseroan Terbatas (PT) Deltha Artha Bahari Nusantara hanya merupakan anak perusahaan dari BUMD, yang berarti bukan merupakan sebuah BUMD karena tidak didirikan dengan Peraturan Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tidak dapat melakukan penyertaan modal secara langsung kepada Perseroan Terbatas (PT) Deltha Artha Bahari Nusantara. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 333 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal berupa aset pelabuhan di Probolinggo oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama ini menjadi sangat urgen dan harus segera dilakukan, hal ini terkait dengan masa uji coba pengoperasian fasilitas kepelabuhanan selama 1 (satu) tahun kepada Perseroan Terbatas (PT) Deltha Artha Bahari Nusantara akan berakhir pada tanggal 8 Oktober 2016 sebagaimana surat Menteri Perhubungan tanggal 8 Oktober 2015 Nomor PP.001/5/8/DJPL-15, sehingga sebelum berakhirnya masa uji coba tersebut sudah harus dilakukan penyertaan modal berupa aset milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur di Pelabuhan Probolinggo dimaksud kepada Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama untuk kemudian diteruskan kepada Perseroan Terbatas (PT) Deltha Artha Bahari Nusantara. Penyertaan Penyertaan modal berupa aset oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama sesuai dengan ketentuan Pasal 411 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki Negara dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Disamping itu, perlu adanya peningkatan modal dasar Perseroan Terbatas (PT) Petrogas Jatim Utama dalam rangka Pengelolaan Pelabuhan Probolinggo serta Perseroan Terbatas (PT) Jatim Grha Utama dalam rangka pengembangan usaha yang sudah ada dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Jawa Timur dalam rangka membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat petani, nelayan dan usaha kecil serta menengah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 62.