Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) adalah lembaga negara di tingkat provinsi yang menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara, bertanggung jawab atas pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di salah satu provinsi terpadat dan strategis di Indonesia. Ruang lingkup Pemprov Jatim mencakup penetapan peraturan daerah dan kebijakan (regulatory), penyediaan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta perancangan dan pelaksanaan program pembangunan di berbagai sektor. Warga negara berinteraksi dengan Pemprov Jatim untuk perizinan, akses layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengaduan melalui kanal seperti LAPOR.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) adalah lembaga negara di tingkat provinsi yang memiliki mandat fundamental untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadirannya sangat signifikan karena berperan sebagai representasi negara di wilayah Jawa Timur, bertanggung jawab atas pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di salah satu provinsi terpadat dan paling strategis di Indonesia.
Ruang lingkup Pemprov Jatim mencakup tiga aspek utama: regulatory, pelayanan, dan program. Lembaga ini berwenang menetapkan peraturan daerah, menyediakan layanan publik esensial seperti pendidikan dan kesehatan, serta merancang dan melaksanakan program pembangunan di berbagai sektor untuk mencapai tujuan daerah.
Salah satu program strategis Pemprov Jatim adalah LAPOR, yang bertujuan meningkatkan partisipasi publik dan akuntabilitas pemerintah melalui mekanisme pelaporan pengaduan masyarakat. Program strategis lainnya mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan sektor ekonomi unggulan.
Pemprov Jatim memainkan peran penting dalam isu-isu nasional, terutama mengingat posisinya sebagai provinsi dengan kontribusi ekonomi yang signifikan terhadap PDB nasional. Kontribusinya meliputi ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan bencana, pembangunan infrastruktur, serta pengelolaan isu demografi dan ketenagakerjaan.
Warga negara harus berurusan dengan Pemprov Jatim dalam berbagai situasi, seperti mengurus izin usaha, mengakses layanan pendidikan menengah atas, memanfaatkan fasilitas kesehatan milik provinsi, atau menggunakan jalan provinsi. Selain itu, warga dapat melaporkan keluhan atau aspirasi terkait pelayanan publik melalui kanal seperti LAPOR dan mencari informasi publik.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di wilayahnya. Dengan mandat yang luas, ruang lingkup yang mencakup regulasi, pelayanan, dan program, serta peran strategis dalam isu-isu nasional, Pemprov Jatim memiliki tanggung jawab besar untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan program seperti LAPOR menunjukkan komitmen terhadap transparansi dan partisipasi publik.
DokumenLihat semua
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 75 Tahun 2019
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBAGIAN DBHCHT BAB III KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021
Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Nomenklatur: Nomenklatur UPT yaitu UPT Perlindungan Perempuan dan Anak 3. Kedudukan dan susunan organisasi: 4. Uraian Tugas dan Fungsi: 5. Tata Kerja: 6. Ketentuan Penutup.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 27 Tahun 2018
peraturan ini mengenai pedoman umum bantuan keuangan khusus bidang pendidikan . peraturan ini meliputi : pedoman atau acuan pemberian Bantuan Keuangan Khusus dalam rangka meningkatkan kesejahteraan; ketentuan dalam pemberian Honorarium Kinerja
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 48 Tahun 2023
Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Tahun 2012-2032 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 50 Seri E) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2023
Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan unit organisasi bersifat khusus yang memiliki klasifikasi B serta memberikan layanan secara profesional, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dinas. Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rumah Sakit memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian. Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif penyakit dalam bentuk Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; d. Laporan Operasional; e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan g. Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019
peratuan ini mengatur mengenai Penghargaan Bagi Mantan Gubernur dan Mantan Wakil Gubernur serta Janda/Dudanya; Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. fasilitas kerumahtanggaan; dan b. jaminan kesehatan.
- Peraturan Gubernur (Pergub)
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2018
peraturan ini mengenai perubahan atas Pergub Jatim no. 134 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi , uraian tugas dan fungsi serta tata kerja badan koordinasi wilayah pemerintahan dan pembangunan provinsi Jatim. Peraturan ini meliputi : perubahan pada Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ; penghapusan ketentuan pasal 19