DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 7 November 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode Tahun 2019-2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran. sebanyak Rp. 600.000.000.000,00 dibagi 3 tahun anggaran a. tahun anggaran 2015 sebanyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); b. tahun anggaran 2016 sebanyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); dan c. tahun anggaran 2017 sebanyak Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan melaksanakan ketentuan dalam Pasal 122 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan; Mengingat : 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 . Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara tahun 1950);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 1 Seri E);
13.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 30); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provisi Jawa Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
6.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7.Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening Kas Umum Provinsi Jawa Timur pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur sebagai tempat penyimpanan uang daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode Tahun 2019-2024 yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu Tahun Anggaran.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN PENDANAAN

Pasal 3

( 1 ) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berasal dari APBD yang bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ( 2 ) Penyisihan atas penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun anggaran selama kurun waktu 3 (tiga) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2017. ( 3 ) Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak Rp. 600.000.000.000,00 (enam ratus milyar rupiah), dengan rincian anggaran yang disisihkan sebagai berikut:

a.tahun anggaran 2015 sebanyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
b.tahun anggaran 2016 sebanyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah); dan
c.tahun anggaran 2017 sebanyak Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah). ( 4 ) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, maka kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan.

BAB IV

PENEMPATAN

Pasal 4

( 1 ) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.

(2)Dalam ( 2 ) Dalam hal Dana Cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, ditempatkan dalam bentuk deposito yang memberikan hasil tetap dengan resiko rendah. ( 3 ) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur atau bank pemerintah lainnya. ( 4 ) Pendapatan bunga dari rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menambah jumlah Dana Cadangan.

BAB V

PENGGUNAAN

Pasal 5

(1)Dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah jumlah dan besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi.
(2)Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(3)Penggunaan dana cadangan untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja tidak langsung yang berupa hibah dan bantuan keuangan serta belanja langsung yang berbentuk program dan kegiatan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1)Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran Pembiayaan Daerah.
(2)Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
(3)Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan ke rekening kas umum daerah.
(4)Pemindahbukuan
(4)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak sejumlah saldo Dana Cadangan.
(5)Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 7

(1)Penatausahaan atas penggunaan dana cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
(2)Dalam hal kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai, maka apabila masih terdapat sisa penggunaan dana cadangan yang telah dicairkan harus di setorkan ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Dalam hal kegiatan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur telah selesai dilaksanakan dan target kinerjanya telah tercapai namun masih terdapat dana cadangan yang belum dipergunakan maka dana cadangan tersebut dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 8

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.

Pasal 9

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga tidak memerlukan penggunaan dana cadangan, maka dana cadangan beserta bunganya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 48 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (2)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 48 Tahun 2017