DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 28 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 116

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur dengan subtansi: (a) Anggaran DPRD; (b) Ketentuan Kemampuan Keuangan Daerah; (c) Jenis Penghasilan Pimpinan Dan Anggota DPRD; (d) Jenis tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; (e) uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD; (f) Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; (g) pengelolaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Biaya Kerja Pemerintah Daerah;
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 48); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR dan GUBERNUR JAWA TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3.Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
5.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur.
6.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur sesuai peraturan perundang-undangan.
7.Sekretariat
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
9.Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
10.Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
11.Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD.
12.Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh DPRD.
13.Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota dalam panitia khusus atau sebutan lain bersifat tidak tetap yang diperlukan untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus dan dibentuk oleh DPRD.
14.Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
15.Tunjangan reses adalah tunjangan yang berikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan kegiatan reses.
16.Tunjangan
16.Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
17.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
18.Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
19.Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculeted amount) dan dibayarkan sekaligus.
20.Anggaraan Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.

BAB II

ANGGARAN DPRD

Pasal 2

Anggaran DPRD terdiri dari:

a.pos DPRD; dan
b.pos Sekretariat DPRD.

Pasal 3

(1)Pos DPRD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:
1. a.penghasilan
2. a.penghasilan; dan
3. b.tunjangan kesejahteraan; Pimpinan dan Anggota DPRD.
(2)Pos Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa; dan
3. c.belanja modal;
(3)Pengaturan penggunaan anggaran DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 4

Anggaran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan berdasarkan rencana kerja DPRD.

Pasal 5

(1)Pemberian Penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.
(3)Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:
1. a.tinggi;
2. b.sedang; dan
3. c.rendah.
(4)Kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penghasilan yang pajaknya dibebankan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain;
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.TKI; dan
  2. 2.tunjangan reses.
(2)Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Pasal 7

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang representasi setiap bulan.
(2)Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Gubernur.
(3)Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD.
(4)Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD.

Pasal 8

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras.
(2)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
(3)Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan uang paket setiap bulan.
(2)Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 10

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan jabatan setiap bulan.
(2)Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 11

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan diberikan tunjangan alat kelengkapan setiap bulan.
(2)Selain tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain diberikan tunjangan alat kelengkapan lain.
(3)Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)berupa Panitia Khusus atau sebutan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(4)Tunjangan alat kelengkapan dan/atau tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD;
3. c.sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD; dan
4. d.anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(5)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Isi peraturan

Teks116PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur No. 5 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ANGGARAN DPRD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

ANGGARAN DPRD

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2017